Kemendes Perkuat Asta Cita Presiden Prabowo dengan Kolaborasi Kementerian dan Lembaga

Jakarta [DESA MERDEKA] – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, didampingi Wakil Mendes PDT Ariza Patria, menandatangani Nota Kesepahaman dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu “Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan”.

Mendes Yandri menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, Menteri Pemuda dan Olahraga Nandito Ariotedjo, Menteri Kependudukan Wihaji, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Christina Aryani, Menteri Kehutanan Rajajuli Antoni, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, dan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan Kepala BNN Marthinus Hukom, Kepala BNPT Eddy Hartono, Kepala BPJH Ahmad Haikal Hasan, dan Kepala BPOM Taruna Ikrar.

“Kolaborasi ini dilakukan untuk mendukung Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto,” kata Mendes Yandri usai penandatanganan di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Mendes Yandri menjelaskan bahwa implementasi kerja sama dengan Mendag bertujuan untuk mendorong lahirnya desa ekspor. Kolaborasi dengan Menteri Pariwisata akan mengembangkan desa-desa wisata. “Dengan Menteri Kependudukan, tentu kita akan menurunkan angka stunting di desa,” tambahnya.

Kerja sama dengan Menteri Kehutanan juga penting karena masih banyak desa yang berada di kawasan hutan dan memanfaatkan hutan untuk ketahanan pangan. Mendes Yandri juga menggandeng Menpora untuk memaksimalkan potensi pemuda di desa agar sehat jasmani dan rohani melalui sarana keolahragaan.

Kolaborasi dengan BNN dinilai penting karena narkoba telah mulai menyasar warga desa. “Saat ini cukup banyak penangkapan kasus narkoba dilakukan di desa. Olehnya, hal ini menjadi perhatian kita dan merupakan arahan Presiden Prabowo,” kata Mendes Yandri.

Kerja sama dengan BNPT bertujuan untuk melindungi dan menjauhkan desa dari bahaya paham radikalisme. Kerja sama dengan BPJH terkait kebutuhan akan tenaga halal di desa dan perlunya produk desa memperoleh sertifikasi halal. “Kerja sama dengan BPOM juga penting karena banyak peredaran obat dan makanan yang kadaluarsa serta tidak berizin yang membahayakan kehidupan masyarakat desa,” tambahnya.

Kolaborasi dengan Kementerian Koperasi bertujuan untuk memaksimalkan Koperasi Unit Desa dan pemberdayaan BUM Desa. Kerja sama dengan Kementerian Pekerja Migran dilakukan karena banyak warga desa yang menjadi pekerja migran. Oleh karena itu, akan diterbitkan Peraturan Menteri Desa tentang Perlindungan Pekerja Migran.

“Insya Allah dengan kolaborasi ini, kita akan melakukan aksi nyata di lapangan karena menyelesaikan masalah desa sama dengan menyelesaikan persoalan di Indonesia. Maka tagline kita adalah Bangun Desa, Bangun Indonesia,” kata Mendes Yandri.

Dalam acara tersebut, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani dan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjadi pembicara kunci. Turut hadir Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Pejabat Tinggi Madya, dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT.