Surabaya ( DESA MERDEKA ) – Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi semakin serius melibatkan dunia pendidikan khususnya Perguruan Tinggi dalam konteks skema Pentahelix (Lima Unsur) guna mempercepat proses pemberdayaan dan pembangunan Desa-Desa di Indonesia.
Upaya itu dibuktikan dengan adanya kerjasama strategis antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Negeri Surabaya guna merealisasikan Program Pemberdayaan Desa yang secara khusus proses penandatangan nota kesepakatan itu disaksikan oleh Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendesa PDTT pada Rabu, (3/5/2023) di Gedung Rektorat Unesa.
Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemen Desa PDTT, Sugito,S.Sos.,M.H, mengajak kampus sebagai bagian dari lima unsur pentahelix untuk menyediakan waktu dan sumberdaya untuk membantu akselerasi dalam pencapaian SDGs Desa.
Lebih jauh Sugito menjelaskan bahwa Kemendesa PDTT kini sangat serius mendorong tersinerginya 5 unsur dalam Konsep Pentahelix yang terdiri atas Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta/BUMN/BUMD (Dunia Usaha), Pers/Media dan Pemerintah Desa beserta warga desa.
“Mulai hari ini, kampus harus berfikir untuk melahirkan kader penggerak desa, penggerak ekonomi desa, serta menyediakan waktu dan sumber daya untuk membantu akselerasi dalam pencapaian SDGs [Sustainable Development Goals] Desa,” kata Sugito dalam keterangan tertulis, Surabaya, Senin (8/5/2023).
Secara khusus Sugito mengharapkan peran lebih dunia kampus dalam berperan aktif pada program pemberdayaan dan pembangunan desa-desa di Indonesia.
Pada konteks itu, Sugito meminta Unesa guna membentuk laboratorium desa model berbasis tipologi desa sebagai upaya intervensi dalam proses pendampingan, sehingga bisa dijadikan role.model dan di-replikasi ke desa lain. Semisal tipologi desa dataran, pesisir, pegunungan, sebagaimana karakteristik desa-desa di Jatim maupun kawasan Indonesia Timur.
“Alhamdulillah saat ini Unesa [Universitas Negeri Surabaya] telah berkomitmen dalam pemberdayaan desa. Mari bersama- sama untuk turun gunung, bergandengan tangan, berdiri sebaris, bekerja bersama-sama dalam memfasilitasi desa, menyelesaikan permasalahan yang menghambat kemandirian desa. Masa depan Indonesia ada di Desa, Desa Hebat, Indonesia akan semakin Hebat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Sugito menjelaskan sejak 2014 dengan adanya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa telah terkucur alokasi dana desa hingga saat ini (2015-2022) sebesar Rp468,9 triliun. Pagu DD 2023 untuk 75.256 Desa se-Indonesia pada 2023 mencapai Rp72 triliun.
“Meski sempat menurun akibat pandemic Covid-19, pagu DD [Dana-Desa] tahun ini sudah kembali meningkat. Peran DD dalam pemulihan ekonomi nasional terbukti sangat besar, mengingat 91% wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Desa dan 71% penduduk Indonesia berlokasi di pedesaan. Artinya efektifitas penggunaan DD yang berbasis data baik IDM [Indeks Desa Membangun] maupun SDGs Desa harus jadi acuan dalam proses perencanaan kedepan,” tegas Sugito.
Senada dengan Kemendesa, Wakil Rektor I Unesa, Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Madlazim, M.Si.menilai bahwa Indonesia tidak akan maju kalau desa-desanya belum maju. âMestinya fokusnya adalah membangun desa terlebih dahulu”.
LPPM Unesa telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Desa PDT Dan Transmigrasi menjadi pelaksana review modul program transformasi ekonomi desa terpadu (TEKAD), Pada kesempatan yang sama dilakukan pula penandatangan perjanjian kerjasama Unesa dengan Dinas PMD Provinsi Jatim.
Kepala Dinas PMD Provinsi Jatim, Budi Sarwoto mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 Jatim telah terbebaskan dari desa tertinggal. Pemprov jatim memiliki strategi kebijakan serta program dan inovasi dalam rangka mencapai SDGS Desa.
“Kami memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola administrasi pemerintahan desa dan mendorong kerjasama antar desa dan atau pihak lain dalam upaya peningkatan ekonomi dan penguatan desa,” ungkap Budi Sarwanto.
DPMD Provinsi Jawa Timur memiliki program inovasi pemberdayaan masyarakat dan desa seperti klinik Bumdesa, Jatim puspa, Bantuan Keuangan Khusus untuk desa berdaya.
“Berkat inovasi tersebut, pada tahun 2022 pencapaian status desa mandiri di Jawa Timur tertinggi di Indonesia. 1490 Desa Di Jawa Timur sudah menyandang status desa mandiri, meningkat dari pencapaian tahun 2021 hanya 697 desa,” pungkasnya.
Dana Desa di Provinsi Jawa Timur selalu meningkat dari tahun 2015 sampai 2023 Sudah Rp. 58.270.551.332.000 Dana desa tersalurkan.
Menurut Muhammad Ashari, M.HI Koordinator Provinsi TPP Jawa Timur sebagai narasumber terakhir seminar, dengan adanya SDGs Desa maka arah tujuan Pembangunan di desa akan lebih terarah dan terukur untuk makmur dan mandiri dengan melibatkan semua pihak yang ada di desa serta mengoptimalkan potensi desa yang ada.
“Kekuatan pengembangan potensi desa dan kawasan perdesaan perlu didukung oleh semua unsur. Pengembangan potensi Desa dan Kawasan Perdesaan tak bisa dilakukan satu unsur saja. Komitmen dan sinergi antar unsur satu dengan unsur lainnya menjadi kunci utama,” ungkapnya.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.