Menu

Mode Gelap
Pj Bupati Banyuasin Koordinasi Langkah Strategis Penguatan Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Desa Sulut Meninggal Dunia, BPJAMSOSTEK Serahkan Santunan Program Jaksa Garda Desa, Jadikan Gampong Sukaraja Contoh Pengelolaan Dana Desa Rp 7,5 Miliar Tambahan DD Untuk 65 Desa di Konawe Selatan Muhammadiyah Purbalingga :Kolaborasi Multipihak Wujudkan Zero Waste

RAGAM · 5 Jun 2023 00:06 WIB ·

Keluhkan Sulit Dapat Lahan Pemakaman, Kades di Jabar Usulkan Tumpuk Makam


 Keluhkan Sulit Dapat Lahan Pemakaman, Kades di Jabar Usulkan Tumpuk Makam Perbesar

Bandung (DESA MERDEKA) –  Uu Rhuzhanul Ulum, Wagub Jawa barat, mengaku menerima usulan para Kades di beberapa Kabupaten di Jawa Barat untuk menumpuk makam, lantaran semakin sulitnya mendapatkan lahan untuk pemakaman umum di Jawa Barat.

“Mereka minta agar Kemenag atau MUI memperbolehkan, disahkan, dan tidak menjadi polemik saat ada kuburan yang tidak diurus oleh keluarganya, yang sudah tidak tahu keluarganya, ataupun diizinkan keluarganya untuk dibongkar, ditumpuk, seperti di Mekkah,” ungkap Uu Rhuzhanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat, di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (4/6/2023).

Urusan lahan pemakaman tersebut, membuat para Kades tersebut dibuat bingung memutuskan jalan keluarnya, sehingga mengadu langsung kepada Wagub Jabar.

“Saya sering didatangi oleh Kades khususnya yang dipusingkan ketika ada masyarakat meninggal tapi tidak punya makam tanah keluarga. Kalau yang punya makam keluarga sih enggak ada masalah, tapi yang tidak punya makam keluarga, aduh katanya Pak Uu ini sudah penuh,” ujar Uu Rhuzhanul Ulum.

Wagub mengaku belum mendetailkan berapa luas tanah di Jawa Barat yang digunakan untuk pemakaman umum. Namun, Uu menilai sulitnya tanah pemakaman umum lantaran banyaknya tokoh masyarakat yang memiliki harta berlebih, tidak lagi mewakafkan sebagian hartanya dalam hal ini tanah untuk pemakaman umum.

“Sekarang kan sudah sulit. Bahkan sekarang pembangunan-pembangunan kebanyakan di dorong oleh pemerintah semua,” kata Uu.

Kondisi tersebut sangat berbeda dengan 20 tahun yang lalu, dimana saat itu menurut Uu, banyak sekali orang yang mewakafkan tanahnya untuk pemakaman dan untuk pesantren. Uu menilai apa yang mejadi keluhan para Kepala Desa tersebut penting untuk dikaji oleh pihak-pihak terkait untuk kemaslahatan bersama.

“Dulu, orang yang mewakafkan untuk sarana umum, banyak. Tapi kan sekarang semakin lemah. Oleh karena itu kenapa tidak satu persatu solusi bagaimana pemakaman umum bisa dibongkar diganti dengan syarat-syarat itu tadi,” pungkas Uu.

 

Artikel ini telah dibaca 13 kali

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Dipulangkan, Tim Karate Malut Urung Berlaga di Kejurnas Karate Antar PPLP PPLPD dan SKO 2024 di Manado

14 Mei 2024 - 18:50 WIB

Pedagang Pasar Gamalama Kecewa Kebijakan Pemkot Ternate Beri ijin Pedagang Musiman Pasang Tenda-Tenda di Area Terminal

30 Maret 2024 - 21:32 WIB

KONGRES DESA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU

27 Maret 2024 - 23:24 WIB

Gus Halim: Prosedur Pengelolaan Dana Desa Perlu Aturan Lebih Baku

27 Maret 2024 - 15:22 WIB

Simetromas Mudahkan Layanan Tera Ulang, Alat UTTP di Kabupaten Banyumas

26 Maret 2024 - 21:59 WIB

Kongres Desa Bersatu

23 Maret 2024 - 07:33 WIB

Anggota kongres Indonesia bersatu seluruh Indonesia
Trending di RAGAM