Menu

Mode Gelap
Pertashop: Solusi Entaskan Kemiskinan dan Percepat Kesejahteraan Desa di Kalsel Banjir dan Tanah Longsor Telan 33 Penambang Emas Ilegal Suwawa Layanan Jantung Intervensi RSUD M. Natsir Di Solok Diresmikan DPRD Kalteng Dorong Pengembangan Ekonomi Desa Melalui Sektor Pertanian Kompleks dan Kerajinan Tangan Minyak Atsiri Sumbar Melangkah Maju: Putra Daerah Dirikan PT Alam Anugerah Esensi (Arsens)

KORUPSI · 23 Mei 2023 20:56 WIB ·

Kadesnya Tak Bertangggung-jawab, Warga Desa Cidokom Kehilangan Rp1 Miliar


 Pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah Perbesar

Pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah

Bogor (DESA MERDEKA) – Gara-gara kepala desanya tersangkut masalah, warga Desa Cidokom di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor kehilangan Rp1 miliar dari program Satu Miliar Satu Desa (Sami Sade) dari Pemkab Bogor.

“Desa Cidokom tak mendapatkan bantuan dana Sami Sade itu. Alasannya karena kepala desa TT tersangkut permasalahan hukum,” kata Renaldi Yushab Fiansyah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor.

Desa Cidokom tercoret dari daftar desa yang menerima progam Sami Sade, setelah Kepala Desa Cidokom berinisial TT, tak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dikelola desa.

“Selain Desa Cidokom yang tidak mendapatkan dana Samisade, Desa Tonjong di Tajurhalang juga terancam tidak mendapatkan dana yang sama kalau penggunaan anggaran tersebut pada tahun 2022 lalu tidak bisa mereka pertanggungjawabkan,” papar Renaldi Yushab Fiansyah.

Kades Cidokom diduga tak hanya tak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran bantuan keuangan insfrastruktur desa atau satu miliar satu desa (Samisade), tetapi juga Anggaran Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD).

“Kami sudah mengingatkan berulang kali. Kalau sudah ditolong, maka apa boleh buat jika (diperiksa APH),” kata Usep Supratman, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Senin, (22/05/2023).

Usep Supratman menuturkan, bahwa Kades tersebut kerap gali lubang tutup lubang dalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaan ADD, DD maupun Samisade.

“Tutup lubang gali lubang dari anggaran-anggaran itu. Kalau restorative justice atau ‘dimaafkan’ kalau perbuatan melanggar hukumnya hanya dilakukan sekali,” tutup Usep Supratman.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 14 kali

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Kepala Desa di Brebes Korupsi Dana Desa untuk Judi Online

4 Juli 2024 - 21:17 WIB

Kades Ngulankulon Trenggalek Ditahan, Bupati Segera Terbitkan Surat Pemberhentian Sementara

10 September 2023 - 18:46 WIB

Kades Ngulankulon Trenggalek Tersangka Korupsi APBDes 2020 Akhirnya Ditahan

5 September 2023 - 18:47 WIB

Cegah Korupsi, Gus Halim Ajak Pendamping Desa Buat Gerakan Dari Rumah Ke Rumah

15 Agustus 2023 - 15:21 WIB

Dampingi Mahasiswa UNEJ, KPK Bangun Budaya Antikorupsi Dari Desa

27 Juli 2023 - 12:10 WIB

Gegara Korupsi Dana Internet Desa, 5 Kades di Flores Timur Diperiksa

26 Juli 2023 - 18:14 WIB

Trending di KORUPSI