Jaksa Didesak Tuntaskan Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Kusumayati

Karawang [DESAMERDEKA] – Kongres Advokat Indonesia (KAI) mendesak Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk segera menyelesaikan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Kusumayati. Ketua Dewan Penasihat KAI, Erman Umar, menyatakan kekecewaannya atas lambatnya proses persidangan dan upaya JPU untuk memaksakan restorative justice meskipun tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

“Sidang jangan sampai menjadi molor terus. Sehingga ini membuat tidak ada kepastian hukum,” tegas Erman Umar. Ia juga menekankan bahwa restorative justice tidak bisa menghapuskan pidana yang telah dilakukan, melainkan hanya meringankan hukuman.

Senada dengan Erman, aktivis hukum Karawang, Abad Badjuri, juga menyoroti perbedaan perlakuan hukum dalam kasus ini dibandingkan dengan kasus-kasus serupa lainnya. Ia mencontohkan kasus ibu-ibu yang dipenjara karena demonstrasi dan Nenek Minah yang dipenjara karena mencuri tiga buah kakao. Menurut Abad, kasus Kusumayati seharusnya ditangani dengan tegas mengingat kerugian yang dialami korban.

Sementara itu, Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengakui bahwa berkas perkara Kusumayati sudah berada di kejaksaan. Namun, ia juga menyatakan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan solusi terbaik.

Analisis:

Kasus Kusumayati ini menjadi sorotan publik karena adanya dugaan perlakuan istimewa terhadap terdakwa. Desakan dari berbagai pihak, termasuk KAI, menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan penegakan hukum yang adil dan tegas. Lambatnya proses persidangan dan upaya memaksakan restorative justice menimbulkan pertanyaan tentang imparsialitas dalam penegakan hukum.

Implikasi:

Kepercayaan Publik: Kasus ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan jika tidak ditangani secara adil dan transparan.
Penegakan Hukum: Kasus ini menjadi pengingat penting bagi aparat penegak hukum untuk selalu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan.
Restorative Justice: Kasus ini juga memunculkan perdebatan mengenai penerapan restorative justice, di mana mekanisme ini seharusnya tidak digunakan untuk mengaburkan tindak pidana yang jelas.

Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Kusumayati menjadi sorotan publik karena adanya dugaan perlakuan istimewa terhadap terdakwa. Desakan dari berbagai pihak, termasuk KAI, mendesak agar kasus ini segera diselesaikan secara adil dan transparan. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak terkait pentingnya menegakkan hukum tanpa pandang bulu.