Menu

Mode Gelap
Pj Bupati Banyuasin Koordinasi Langkah Strategis Penguatan Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Desa Sulut Meninggal Dunia, BPJAMSOSTEK Serahkan Santunan Program Jaksa Garda Desa, Jadikan Gampong Sukaraja Contoh Pengelolaan Dana Desa Rp 7,5 Miliar Tambahan DD Untuk 65 Desa di Konawe Selatan Muhammadiyah Purbalingga :Kolaborasi Multipihak Wujudkan Zero Waste

DESA · 17 Apr 2023 18:23 WIB ·

Geruduk kantor Bupati, Kades Di OKU persoalkan Siltap


 Geruduk kantor Bupati, Kades Di OKU persoalkan Siltap Perbesar

Baturaja, Desamerdeka.id – Pejabat Sekretaris Daerah (Sekdak) OKU Dharmawan Irianto S.Sos., M.M menerima kunjungan Kepala Desa berserta Perangkat Bersama Forum Komunikasi Badan Permusyawarahan Desa (FK-BPD) OKU bertempat di ruangan Abdi Praja Sekretariat Daerah (Setda) OKU, Senin (17/04/2023).

Didalam pertemuan tersebut, para Kades, perangkat bersama FK BPD OKU mempertanyakan Terkait Pencairan Dana Siltap Perangkat Desa Se-Kab. OKU yang sudah berjalan Empat bulan belum dibayarkan.

Selain itu, meminta kepada Penjabat PMD yang baru agar dapat membenahi hal sistem Terkait Pencairan Dana Siltap, karena setiap tahunnya terkait dengan siltap selalu bermasalah.

Menjawab pertanyaan dan permintaan tersebut, Pejabat Sekda OKU Dharmawan Irianto mengatakan, apa yang menjadi harapan perangkat desa, BPD dan RT dilingkungan Desa, Terkait dana siltap akan dicairkan besok pagi 18 April 2023.

“Kita Upayakan, 18 april sudah dibayarkan” kata Sekda.

Disampaikan Dharmawan, Pencairan Dana terlambat disebabkan karena Pergantian Posisi Kepala Dinas PMD Kabupaten OKU.

Dirinya pun menyatakan, Pemerintah Kabupaten OKU berkomitmen akan melakukan perbaikan dan memastikan hal serupa tidak akan terjadi kembali dikemudian hari.

Pertemuan ini dihadir juga oleh Ketua Forum BPD Kabupaten OKU Garsubi, Para Staf Khusus Pj Bupati OKU, Kabid Linmas Pol PP OKU Taufik.

Sementar informasi yang dihimpun tim desamerdeka.id menyatakan, segala bentuk kegiatan dan pendanaan kegiatan desa, baik berbentuk kegiatan fisik, pengadaan barang dan jasa juga honorium, wajib tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahunan. Baik yang bersumber dari APBN alias Dana Desa (DD) maupun yang bersumber dari APBD Kabupaten/ Kota, alias Alokasi Dana Desa (ADD), serta yang bersumber dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah.

Sayangnya, Pihak Dinas PMD Kabupaten OKU belum mau berkomentar terkait jumlah desa yang telah menyampai APBDesa tahun 2023, yang berujung pada belum tersalurkannya Alokasi Dana Desa triwulan pertama 2023. (Das)

Artikel ini telah dibaca 26 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Kades Karang Jaya Serahkan Sertifikat Program PTSL Kepada Warga Secara Gratis

16 Mei 2024 - 09:06 WIB

Pengurusan Adminduk cukup liwat loket desa semua bisa beres kecuali rekam KTP dan cetak KIA

27 Maret 2024 - 22:18 WIB

Antrian warga yang rekam ikd

BUM DESA BERSAMA LKD KABUATEN LAMPUNG TIMUR, WUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI STANDAR

24 Februari 2024 - 16:56 WIB

PONDOK PESANTREN HASYIM ASY’ARI JEPARA JADI LOKUS PELATIHAN MUJAHID PEMBANGUNAN DESA

28 Januari 2024 - 12:45 WIB

Kendalikan Inflasi, Pj Bupati Banyuasin Panen Cabe dan Tanam Bawang di Desa Tirto Sari

18 Januari 2024 - 07:31 WIB

Seminar Program KKNT Desa Wisata Unhas, Dispar Berharap Bersinergi Dengan Baik

4 Januari 2024 - 22:53 WIB

Trending di DESA