Menu

Mode Gelap
Pj Bupati Banyuasin Koordinasi Langkah Strategis Penguatan Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Desa Sulut Meninggal Dunia, BPJAMSOSTEK Serahkan Santunan Program Jaksa Garda Desa, Jadikan Gampong Sukaraja Contoh Pengelolaan Dana Desa Rp 7,5 Miliar Tambahan DD Untuk 65 Desa di Konawe Selatan Muhammadiyah Purbalingga :Kolaborasi Multipihak Wujudkan Zero Waste

SOSBUD · 3 Apr 2023 19:49 WIB ·

Gegara THR Dicicil Dua Kali, Buruh Garmen Demo


 Gegara THR Dicicil Dua Kali, Buruh Garmen Demo Perbesar

Depok ( DESA MERDEKA ) – Pekerja di salah satu perusahaan di Cilodong melakukan aksi demo karena pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dibayar dengan cara dicicil.

Para pekerja mengeluhkan adanya pembayaran THR dicicil dan sekarang hanya dibayar 30 persen dan sisanya 20 persen dibayar pada bulan Oktober mendatang.

“Kami yang buruh harus menuntut kerja sesuai target dengan jam kerja yang tidak menentu tanpa dihitung lembur,” ujar salah satu pekerja dalam orasinya.

Pekerja juga mengeluhkan pembayaran gaji yang sering mundur dengan alasan yang tidak jelas.

“Tidak masuk gaji sehari kami potong Rp 300 ribu per hari,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Depok, M Thamrin akan membuat rekomendasi ke Disnaker Provinsi Jawa Barat untuk menangani kasus yang dialami para karyawan/buruh garmen di Cilodong yang diduga mengalami dua kali pembayaran THR secara dicicil.

“Kemarin, para buruh/karyawan berunjuk rasa di depan pabrik terkait hal tersebut. Disnaker Depok akan melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Karena yang dikenakan sanksi adalah Disnaker Provinsi Jabar,” ungkapnya.

Thamrin mengatakan, permintaan juga telah membuka posko pengaduan pada 1 April 2023. Posko pengaduan THR ini dibuka secara dua jalur online atau dare dan jaringan luar (luring).

Dikatakannya, posko pengaduan THR buka selama 24 jam untuk menantang hal itu untuk memudahkan pekerja dan pedagang melaporkan pengaduan pencarian THR melalui email disnakerdepok.provjabar@gmail.com atau nomor whatsapp di 0858 1383 1570.

“Kalau memikat bisa datang ke Kantor Disnaker Kota Depok Lantai 8 Gedung Dibaleka II, Balai Kota Depok yang beroperasi setiap hari kerja pukul 08.00-15.00 WIB,” katanya.

Posko pengaduan THR ini, kata dia, para pekerja dan buruh bisa menyampaikan tidak diberikan THR atau terlambat atau pencairannya tidak jelas.

Pemerintah telah menetapkan batas akhir pembayaran THR, maksimal tujuh hari atau H-7 sebelum Lebaran.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

Adapun ketetapan yang dikeluarkannya THR ini berdasarkan sejumlah ketentuan. Apabila masa kerja karyawan sudah lebih dari setahun, maka harus mendapat THR sebesar satu bulan gaji.

Sementara THR bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, perhitungannya diberikan secara proporsional. Pengaduan dilakukan jika pada H-7 Lebaran THR belum juga dikeluarkan oleh perusahaan terkait.

Artikel ini telah dibaca 37 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Akibat Perubahan Iklim, Tantangan Petani Dalam Berbudidaya Rumput Laut

15 Mei 2024 - 19:20 WIB

Aktifitas Cabor Karate Vakum Karena Kinerja Buruk Pengprov FORKI Malut, M. Said Hanafi Didesak Mundur dari Jabatan Ketua

29 Maret 2024 - 14:45 WIB

Dusun Biringere Desa Pattaneteang, Menjadi pilot Proyek Kampung Zakat, 33 Orang Mustahiq Mendapatkan Sentuhan Baznas

25 Januari 2024 - 19:58 WIB

Kapolres Banyuasin Pimpin Langsung Binrohtal Personel Polres

11 Januari 2024 - 13:34 WIB

7.000 Warga Purbalingga Lakukan Longmarch Dan Galang Dana Sebagai Wujud Solidaritas Untuk Palestina Untuk Palestina

3 November 2023 - 22:00 WIB

Karang Taruna Naragere Adobala Gelar Aneka Kegiatan Mengisi Bulan Bahasa dan Songsong Hari Sumpah Pemuda 2023

23 Oktober 2023 - 21:31 WIB

Trending di SOSBUD