Menu

Mode Gelap
Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi Bukan Seremoni, Desa Kambuno Rayakan Hari Desa dengan Aksi

OPINI · 8 Apr 2023 18:35 WIB ·

Entang Sastraatmadja : Gubernur JABAR Butuh Wawasan Politik Pangan


					Entang Sastraatmadja : Gubernur JABAR Butuh Wawasan Politik Pangan Perbesar

GUBERNUR JABAR BUTUH WAWASAN POLITIK PANGAN

ENTANG SASTRAATMADJA –  Jawa Barat memang beda. Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di republik ini memiliki banyak kelebihan diantara Provinsi lain. Jawa Barat dikenal sebagai salah satu Provinsi yang layak menyandang atribut sebagai lumbung pangan nasional. Betapa tidak ? Sebab, sekitar 18 % produksi padi nasional disumbang oleh Provinsi Jawa Barat.

Tahun depan, bangsa ini akan menggelar pesta demokrasi. Masyarakat di Jawa Barat pun akan memilih Gubernur periode 2024-2029. Persiapan ke arah itu kini tengah dilakukan. Komisi Pemilihan Umum telah mengatur dan menentukan kapan pemilihan dilakukan. Beberapa calon tampak sudah menampakan diri. Ada juga yang masih malu-malu. Biasa inilah politik penuh dengan intrik.

Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah, khususnya di Jawa Barat, sangat dibutuhkan percematan khusus bagi mereka yang akan menggunakan hak pilihnya. Kita tentu tidak ingin lagi memilih Kepala Daerah seperti membeli kucing dalam karung. Kita butuh sosok Gubernur yang mengerti dan memahami dengan baik, apa yang selama ini menjadi “need” dan “will” nya rakyat Jawa Barat.

Sebagai salah satu Provinsi yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional, Gubernurnya haruslah orang yang berani membela dan melindungi pertanian. Pemimpin yang akan menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat, mestilah orang yang memahami apa dan bagaimana politik pertanian atau politik pangan itu diterapkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Sosok seperti ini penting kita sampaikan, karena dirinya dijamin tidak akan meminggirkan sektor pertanian dalam penyusunan kebijakan pembangunannya. Dirinya tidak akan sesuka hati mengurangi ruang pertanian untuk menggantinya dengan kawasan industri ataupun kawasan perumahan/pemukiman. Dirinya akan komit untuk menjaga dan melestarikan sektor pertanian.

Budaya masyarakat Jawa Barat, memang terkait erat dengan budaya pertanian atau budaya pangan. Sebagian besar masyarakat Jawa Barat berkiprah di dunia pertanian dalam arti luas. Mulai dari aspek hulu hingga ke hilir. Ada yang bergerak di sisi produksi, aspek pemasaran dan distribusi serta banyak pula yang terlibat di sisi konsumsi.

Itu sebabnya, memilih Gubernur Jawa Barat periode 2024-2029, jangan sampai terpilih sosok yang sama sekali tidak memahami pertanian. Apalagi jika dirinya tergolong kedalam orang yang doyan menggadaikan sektor pertanian, hanya untuk mengejar kepentingan sesaat. Kita perlu mencegahnya agar Jawa Barat tetap bertahan sebagai lumbung pangan.

Kondisi Ketahanan Pangan Jawa Barat saat ini, khususnya bila dilihat dari produksi beras nasional, betul-betul sangat merisaukan. Sejak tiga tahun terakhir produksi beras Jawa Baeat, telah tersalip oleh Jawa Tengah dan semakin jauh tertinggal bila dibandingkan dengan Jawa Timur. Sekarang, Jawa Barat hanya menempati peringkat ke 3 di tingkat nasional.

Kita tidak tahu dengan pasti, mengapa produksi padi Ja2a Baeat sampai melorot dan tersalip Jawa Tengah ? Ada apa sebetulnya dengan Tata Kelola Pembangunan Pertanian di Jawa Barat ? Benarkah kemunduran Jawa Barat dalam bidang pertanian, dikarenakan Gubernurnya kurang memahami pertanian ? Atau ada hal lain yang lebih pas untuk diurarakan.

Jujur harus kita akui, ruang pertanian di Jawa Barat, berdasarkan revisi RTRW 27 Kabupaten/Kota, terlihat semakin berkurang. Alih fungsi lahan pertanian produktif ke non pertanian, berlangsung relatif cepat. Sawah dan ladang berubah menjadi perumahan/pemukiman, sudah biasa kita temukan. Begitu pun dengan semakin merebaknya kawasan industri.

Yang lebih merisaukan untuk jangka panjang, ternyata yang tengah berlangsung, bukan hanya alih fungsi lahan, namun seiring dengan itu, terjadi pula alih kepemilikan lahan pertanian dari para petani ke kelompok tuan tanah. Mereka membeli lahan sawah tidak untuk digarap, tapi lebih bersifat sebagai alat untuk investasi. Atau bisa juga sebagai modus pencucian uang.

Suasana yang demikian, jelas tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pertanian merupakan sektor yang harus dijaga, dipelihara dan dilestarikan. Mengapa ? Sebab, bukan saja sektor pertanian melibatkan hajat hidup orang banyak, mengingat pertanian adalah sumber kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat, namun pertanian pun menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi bangsa.

Untuk itu, agar pertanian tidak semakin terpinggirkan, Jawa Barat butuh sosok Gubernur yang betul-betul mencintai pertanian dan berani berjuang habis-habisan untuk melakukan pembelaan dan perlundungan terhadap petani.. Siapa pun sosoknya, selama dirinya memiliki kecintaan yang mendalam terhadap sektor pertanian, maka layak untuk dipilih jadi Gubernur.

Tentu kita berharap sosok tersebut bakal muncul dalam pemilihan kepala daerah 2024 mendatang. Terlepas siapa pun orangnya dan bagaimanapun latar belakangnya, namun kalau dirinya mampu menawarkan gagasan untuk menjadikan petani sebagai Juragan dinegeri nya sendiri, maka menjadi kehormatan dan tanggung-jawab kita bersama untuk memilihnya.

Gubernur Jawa Barat 5 tahun ke depan, pasti seorang politisi yang dapat mencermati dengan baik, apa sesungguhnya yang menjadi pokok masalah pembangunan pertanian dan pangan yang kini tengah dihadapi. Dirinya pasti tidak akan mengobral alih fungsi lahan pertanian pangan produktif hanya untuk mengejar kepentingan sesaat. Dirinya tidak akan nenjadi “penjual” sawah untuk kebutuhan non pertanian.

Sebagai Gubernur yang daerahnya dikenal sebagai lumbung padi nasional, tentu dirinya bakal berada di garda paling depan untuk menjaga dan melestarikan lahan pertanian yang masih tersisa. Selanjutnya, selaku Gubernur, dirinya akan berjuang habis-habisan untuk memperjuangkan jumlah APBD yang layak untuk sektor pertanian.

(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 81 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Syahadat dan Integritas Moral: Antara Iman dan Konsistensi

4 Maret 2026 - 15:36 WIB

Seni Menulis Ulang Rilis Negara Demi Jurnalisme Berkualitas

24 Februari 2026 - 15:52 WIB

Ketika Keracunan Dianggap Kecil, Tapi Dana Desa Dibilang Gagal

17 Februari 2026 - 03:38 WIB

Ramadhan dan Strategi Peradaban Sunan Kalijaga: Islam, Budaya, dan Etika Kekuasaan

16 Februari 2026 - 10:49 WIB

Peluang dan Tantangan Investasi Asing bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

11 Februari 2026 - 14:31 WIB

Transformasi Digitalisasi Arsip: Peran Strategis Arsiparis di Era Modern

10 Februari 2026 - 17:20 WIB

Trending di OPINI