Menu

Mode Gelap
Pj Bupati Banyuasin Koordinasi Langkah Strategis Penguatan Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Desa Sulut Meninggal Dunia, BPJAMSOSTEK Serahkan Santunan Program Jaksa Garda Desa, Jadikan Gampong Sukaraja Contoh Pengelolaan Dana Desa Rp 7,5 Miliar Tambahan DD Untuk 65 Desa di Konawe Selatan Muhammadiyah Purbalingga :Kolaborasi Multipihak Wujudkan Zero Waste

POLITIK · 31 Mei 2023 06:30 WIB ·

Dugaan Politik Uang di Desa Anti Politik Uang. Pakar Hukum Bengkulu Angkat Bicara


 Peresmian Desa Sidodadi oleh Bawaslu sebagai Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Lalu Perbesar

Peresmian Desa Sidodadi oleh Bawaslu sebagai Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Lalu

Bengkulu Tengah (DESA MERDEKA) – Politik uang dalam pilkades merupakan tindakan tidak terpuji dan akan memberikan contoh pembelajaran demokrasi yang buruk bagi masyarakat yang bertentangan dengan azas jujur dan adil.

“Bahkan lebih parahnya lagi ini adalah merupakan tindak pidana kejahatan. Jika memang ditemukan indikasi adanya politik uang, Pemda tidak boleh membiarkan. Pembiaran terhadap suatu kesalahan yang notabene termasuk kualifikasi kejahatan, itu sama saja dengan kejahatan itu sendiri. Pemda harus berani mengambil sikap yang obyektif dan imparsial. Oleh karena itu, Pemda harus melakukan investigasi,” jelas Ade Kosasih, S.H., M.H. pakar Hukum Administrasi Negara dari UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Ade Kosasih, pakar hukum dari Kota Bengkulu, turut menyampaikan tanggapannya terhadap temuan praktik Money Politic (MP) atau politik uang pada Pilkades di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa. Padahal, pada tahun 2020 lalu, Sidodadi mendapat gelar sebagai desa Anti Politik Uang (APU) oleh Bawaslu. Sontak perhatian publik terfokus, lantaran dari 19 desa yang menyelenggarakan pilkades di hari yang sama, Senin 22 Mei 2023, hanya di Desa Sidodadi yang ternoda oleh dugaan kecurangan oknum dan terpublis secara masif baik di media cetak maupun online.

“Jika memang terbukti, maka Pemda harus berani menjatuhkan sanksi administratif terhadap calon yang bersangkutan serta menganulir dan membatalkan hasil pilkades tersebut. Bila perlu dilakukan pemilihan ulang, tentu saja tanpa keikutsertaan calon yang curang tadi sebagai sanksi administratifnya. Namun jika itu tidak memungkinkan bisa mencari alternatif solusi lainnya, misalkan calon peraih suara terbanyak nomor 2 ditetapkan langsung sebagai calon terpilih,” urai Ade Kosasih.

Lebih lanjut Ade Kosasih menyampaikan bahwa setiap suksesi kepemimpinan hendaknya dilakukan secara fair agar memperoleh legitimasi dan dukungan dari masyarakat. Pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini tidak hanya mengandalkan figuritas dan popularitas namun juga harus memiliki moral yang baik, memiliki kemampuan leadership yang baik dan juga memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas administratif, serta memiliki visi dan wawasan yang luas untuk membangun masyarakat.

Artikel ini telah dibaca 4 kali

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Viral Dimedia Sosial, Seorang Bakal Calon Hadir Dipenyaluran Bansos. Warganet Bereaksi

17 Mei 2024 - 16:15 WIB

Usulan Calon PJ Bupati Bekasi Pengganti Dani Ramdan Kurang Diminati ASN Pemkab Bekasi

29 Maret 2024 - 08:57 WIB

Gelar Sosialisasi Dan Diskusi Politik, Millenial Banyumas No Golput!

13 Februari 2024 - 00:10 WIB

Mohamad Musa ; Melantik 49 Pengawas TPS Se – kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo

23 Januari 2024 - 11:36 WIB

Inilah 5 Alasan Relawan Desa Mendukung Pasangan Prabowo Gibran

18 November 2023 - 09:04 WIB

Relawan Desa Menggalang Dukungan Untuk Prabowo Gibran

16 November 2023 - 12:38 WIB

Trending di POLITIK