Soe [DESA MERDEKA] – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mendesak Bank NTT Cabang Soe untuk lebih responsif dalam mencairkan dana desa. Desakan ini menyusul banyaknya laporan dari kepala desa dan perangkat desa di 189 desa se-Kabupaten TTS yang mengeluhkan keterlambatan pencairan dana desa tahun 2024.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar pada Rabu, 8 Januari 2024, Wakil Ketua Komisi I DPRD TTS, Yerim Yos Falo, menegaskan bahwa keterlambatan pencairan dana desa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa. “Ini bukan hanya soal administrasi, tapi ini menyangkut hak-hak masyarakat,” tegas Yerim.
Falo meminta Bank NTT untuk mengambil langkah konkret agar pencairan dana desa di tahun mendatang dapat berjalan lebih lancar. “Kami minta Bank NTT menyiapkan uang tunai di akhir tahun agar ketika surat perintah pencairan dana (SP2D) sudah keluar, dana bisa langsung dicairkan,” ujarnya.
Falo yang tercatat sebagai anggota DPRD dari Fraksi PDI-P juga mendesak Bank NTT untuk memperbaiki sistem pencairan dana desa. “Jangan sampai karena kendala di bank, program pembangunan di desa terhambat,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan dari Forum Komunikasi Desa (Forkodes) TTS menyampaikan berbagai kendala yang sering dihadapi dalam proses pencairan dana desa, seperti persyaratan yang rumit dan waktu yang lama. Mereka berharap Bank NTT dapat menyederhanakan prosedur pencairan dana desa.
Solusi yang Dibutuhkan
Berdasarkan hasil RDP, beberapa solusi yang perlu dilakukan antara lain:
- Penyediaan uang tunai: Bank NTT diminta untuk menyiapkan uang tunai yang cukup di akhir tahun anggaran untuk mempercepat proses pencairan dana desa.
- Penyederhanaan prosedur: Prosedur pencairan dana desa perlu disederhanakan agar lebih efisien dan tidak menyulitkan desa.
- Koordinasi yang lebih baik: Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, Bank NTT, dan desa dalam proses pencairan dana desa.
Keterlambatan pencairan dana desa tidak hanya berdampak pada pelaksanaan program pembangunan di desa, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk mencari solusi terbaik agar dana desa dapat tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.