Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mengambil langkah progresif dengan memberikan “lampu hijau” bagi Pemerintah Provinsi untuk melakukan pergeseran anggaran demi percepatan pemulihan pascabencana. Langkah ini diambil menyusul angka kerugian fantastis akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 lalu.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghambat birokrasi anggaran demi kemanusiaan. DPRD berkomitmen mendukung kebijakan pergeseran dana selama pengajuannya dilakukan secara tepat sasaran dan mematuhi mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami siap mendukung langkah Pemprov Sumbar jika pengajuan anggaran perubahan dilakukan sesuai prosedur. Ini soal kepastian nasib masyarakat terdampak agar pemulihan tidak hanya sekadar wacana, tapi benar-benar efektif di lapangan,” tegas Muhidi saat Rapat Koordinasi di Padang, Kamis (8/1/2026).
Kerugian Setara Anggaran Raksasa
Di sisi lain, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, memaparkan angka yang cukup mengejutkan. Total kerugian dan kerusakan akibat bencana hidrometeorologi tersebut diestimasi mencapai Rp31,686 triliun. Angka ini jauh melampaui kapasitas APBD tahunan, sehingga diperlukan strategi pendanaan yang luar biasa.
Mahyeldi menyebutkan bahwa kebutuhan minimal untuk rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp22,7 triliun. Infrastruktur menjadi sektor paling babak belur dengan nilai kerusakan mencapai Rp26,6 triliun. Angka ini mencakup jalan nasional yang putus, jembatan yang runtuh, serta fasilitas publik lainnya.
Selain infrastruktur, rincian kerusakan sektor lain juga cukup merata:
- Sektor Perumahan: Kerugian sebesar Rp1,7 triliun.
- Sektor Ekonomi: Menelan kerugian hingga Rp2,2 triliun.
- Sektor Pelayanan Publik: Mencapai Rp978 miliar.
- Sektor Peternakan: Terdampak sebesar Rp64,5 miliar.
Fleksibilitas Anggaran Sebagai Solusi
Dukungan DPRD ini menjadi krusial karena seringkali pemulihan bencana terhambat oleh kekakuan aturan administratif. Dengan adanya komitmen “pergeseran anggaran” dari legislatif, Pemprov Sumbar kini memiliki ruang napas untuk mengalihkan dana dari program yang kurang mendesak menuju pembangunan infrastruktur vital dan perumahan warga.
Sinergi antara Muhidi dan Mahyeldi di awal tahun 2026 ini memberikan sinyal positif bagi para penyintas bencana. Penanganan pascabencana di Sumbar kini tidak lagi hanya bergantung pada bantuan pusat, tetapi juga memaksimalkan fleksibilitas “dompet daerah” untuk menjamin kehidupan masyarakat kembali normal.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.