Delapan Desa di Jawa Tengah Jadi Percontohan Program Graduasi Pengentasan Kemiskinan

Perbesar

Semarang [DESA MERDEKA] – Pemerintah Pusat memilih delapan desa di Jawa Tengah sebagai lokasi percontohan program graduasi pengentasan kemiskinan. Program ini bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup.

Delapan desa yang terpilih adalah Desa Pesodongan (Wonosobo), Desa Gambuhan (Pemalang), Desa Wlahar (Brebes), Desa Kalisalak (Banyumas), Desa Ngesrepbalong (Kendal), Desa Kepuhsari (Wonogiri), Desa Dimoro (Grobogan), dan Desa Purwosari (Magelang).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, menyambut baik penunjukan ini dan menyatakan akan mengintegrasikan program tersebut dengan program-program pengentasan kemiskinan yang telah ada di tingkat Pemerintah Provinsi.

“Kami tentu menyambut baik, karena Jawa Tengah ditunjuk menjadi pilot proyek. Konsep baru ini bisa terinternalisasi dengan program selama lima tahun ke depan,” katanya.

Sumarno menambahkan bahwa program Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam penanganan kemiskinan berbasis pada potensi desa, dengan mengidentifikasi semua potensi dan kemudian digerakkan untuk penanganan kemiskinan di desa tersebut. Konsep ini dinilai serupa dengan konsep graduasi dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur, menjelaskan bahwa program graduasi bantuan sosial merupakan rangkaian proses persiapan graduasi bantuan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam menangani masyarakat miskin. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

“Pada tahun 2025, dari jumlah penduduk Jateng 37,61 juta jiwa, ada 19.748.428 jiwa atau 52 persen di antaranya masuk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” terangnya.

Program graduasi bansos sebagai akselerasi pengentasan penduduk miskin diarahkan pada beberapa aspek daya ungkit penurunan kemiskinan, antara lain peningkatan kualitas hidup melalui peningkatan pendapatan, pemberdayaan bidang ekonomi, peningkatan akses sumber daya, dan pelayanan sosial dasar.

Kegiatan rapat koordinasi graduasi dan sinkronisasi tersebut juga dihadiri oleh delapan kepala desa yang menjadi proyek percontohan, kemudian perwakilan dari pemerintah daerah.