Transparansi Dana Desa Ketandan Berujung Insiden Pemukulan Warga

Perbesar

Madiun, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Niat warga Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun untuk menuntut keterbukaan informasi publik justru berbuah intimidasi fisik. Agenda klarifikasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga terkait dugaan anggaran fiktif tahun 2025 diwarnai aksi pemukulan yang diduga dilakukan oleh suami Kepala Desa setempat, Senin malam (26/1/2026).

Insiden tersebut terjadi saat warga tengah membahas rencana klarifikasi resmi yang dijadwalkan berlangsung di Balai Desa pada Selasa siang (27/1/2026). Meski sempat memanas akibat aksi arogansi oknum tersebut, proses klarifikasi pada hari H akhirnya tetap berjalan lancar dengan pengamanan ketat dari Polres Madiun dan Muspika Dagangan.

Dugaan Proyek Fiktif Ratusan Juta Rupiah
Warga Desa Ketandan menengarai adanya penyimpangan dana desa tahun anggaran 2025 yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Beberapa poin krusial yang dipertanyakan warga meliputi:

Anggaran pembangunan jalan desa yang belum terealisasi.
Dana pemeliharaan dan pengelolaan lapangan desa.
Berbagai dana kegiatan lainnya yang hingga kini wujudnya masih misterius.

Irsyad, salah satu tokoh masyarakat Desa Ketandan, mengungkapkan kekecewaannya atas sikap represif pihak keluarga Kades. “Tuntutan warga sebenarnya sederhana, kami hanya butuh jawaban positif dan bukti dari BPD terkait realisasi anggaran 2025. Sangat disayangkan sikap suami kades yang arogan hingga terjadi pemukulan,” tegasnya di Balai Desa.

Warga Menunggu Janji Pembuktian
Pasca-pertemuan yang berlangsung kondusif, warga kini memilih untuk memantau janji BPD dan Pemerintah Desa. Meski kasus pemukulan telah mencoreng proses demokrasi desa, warga tetap fokus pada misi utama, yakni perubahan Desa Ketandan menuju tata kelola yang lebih maju dan transparan.

Terkait langkah hukum atas insiden pemukulan serta pengusutan dugaan korupsi anggaran fiktif tersebut, Irsyad menyatakan pihaknya masih akan melakukan musyawarah internal. Warga memberikan kesempatan bagi pihak desa untuk membuktikan realisasi anggaran yang selama ini dipertanyakan. Jika janji tersebut tidak terpenuhi, warga mengisyaratkan akan membawa temuan ini ke ranah hukum yang lebih serius.