BPS Malaka: Data Salah, Dosa 200 Ribu Jiwa Ditanggung

Malaka, Nusa Tenggara Timur [DESA MERDEKA] – Statistik sering kali dianggap sebagai barisan angka yang membosankan. Namun, di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), angka-angka tersebut kini berubah menjadi beban moral yang berat. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Malaka, Egidius Emanuel Laka, mengingatkan bahwa kesalahan data dalam survei nasional sama saja dengan mengkhianati masa depan ratusan ribu penduduk.

BPS Malaka resmi menetapkan 590 Kepala Keluarga (KK) sebagai sampel kunci dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Ekonomi Rumah Tangga (SERUTI) tahun 2026. Angka ini terpilih dari sekitar 50 ribu KK yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malaka.

“Kalau data survei kita salah, maka dosa-dosa sekitar dua ratus ribu jiwa penduduk Malaka akan kita tanggung. Perencanaan pembangunan yang baik hanya bisa lahir dari data yang benar,” tegas Egidius saat menutup pelatihan petugas di Aula Hotel Rayamana, Betun, Senin (19/1/2026).

Lebih dari Sekadar Sampel
Dari 540 kabupaten/kota di Indonesia, Malaka mendapatkan porsi 590 responden rumah tangga. Meski terlihat kecil secara angka, 590 responden ini adalah “suara” yang mewakili kondisi ekonomi dan sosial lebih dari 200 ribu jiwa. Hasil dari SUSENAS dan SERUTI akan menjadi rujukan tunggal pemerintah dalam merumuskan kebijakan krusial, mulai dari program bantuan kemiskinan hingga perencanaan anggaran pendidikan dan kesehatan.

Sudut pandang “dosa kolektif” yang diangkat oleh Kepala BPS Malaka ini menjadi pengingat bahwa di balik tabel data, ada nasib nyata masyarakat yang dipertaruhkan. Jika petugas lapangan tidak profesional atau masyarakat memberikan jawaban yang tidak jujur, maka kebijakan bantuan yang diturunkan pemerintah pusat berpotensi salah sasaran.

Ajak Pemerintah Desa “Buka Pintu”
Keberhasilan survei ini mustahil tercapai jika petugas BPS bekerja sendirian. Egidius secara khusus meminta kepada seluruh Kepala Desa dan perangkat desa untuk tidak menutup diri. Dukungan aparat desa sangat diperlukan untuk membuka akses bagi petugas saat melakukan pencacahan dan pemutakhiran data di wilayah Satuan Lingkungan Setempat (SLS).

Keterbukaan informasi wilayah dan dorongan partisipasi dari masyarakat menjadi faktor penentu. Dengan data yang akurat, pemerintah desa juga akan diuntungkan karena program pembangunan yang masuk ke wilayah mereka akan lebih tepat guna sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Sinergi ini diharapkan mampu membawa Rai Malaka menuju arah pembangunan yang lebih terukur dan sejahtera.