Manipulasi Lokasi Proyek Jalan Desa di Bekasi

Bekasi [DESA MERDEKA] – Proyek peningkatan jalan lingkungan dengan anggaran fantastis Rp436,3 juta di Kabupaten Bekasi kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, terdapat dugaan kuat adanya pemalsuan lokasi pengerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen resmi. Secara administratif, proyek ini tercatat akan dilaksanakan di Kampung Tambun, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengerjaan justru dilakukan di Kampung Telukhaur, Desa Karanghaur. Perbedaan lokasi ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan sinyal bahaya akan adanya manipulasi anggaran.

Kecamatan Pebayuran dan sekitarnya memiliki karakteristik wilayah agraris dengan kepadatan penduduk yang bergantung pada akses jalan lingkungan yang mantap. Ketika lokasi proyek dialihkan tanpa transparansi, warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama di Kertasari terabaikan. Ketua DPC Akpersi Kabupaten Bekasi, Ahmad Syarifudin, menilai praktik ini sebagai bentuk penipuan birokrasi yang terencana. “Ini bukan kelalaian. Ini manipulasi licik. Kami menuntut audit seluruh proyek Disperkimtan dan tindakan tegas bagi pihak yang terlibat,” ujar Ahmad dengan nada geram.

Kasus ini memicu kemarahan publik karena melibatkan dana rakyat yang seharusnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara adil. Sikap bungkam dari pihak pengawas proyek hingga level pimpinan dinas menambah panjang daftar dugaan konspirasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Bagi masyarakat, infrastruktur jalan adalah akses utama untuk menggerakkan roda ekonomi desa. Adanya proyek yang “salah alamat” mencederai hak warga atas pembangunan yang tepat sasaran.

Akpersi berkomitmen untuk tidak tinggal diam dan tengah menyiapkan langkah hukum serta investigasi terbuka. Mereka mendesak Bupati Bekasi untuk turun langsung dan memberikan transparansi penuh kepada publik. “Bekasi bukan ladang proyek fiktif. Jika hari ini kita diam, praktik culas ini akan terus berlanjut,” pungkas Ahmad. Kasus ini menjadi alarm keras bagi setiap elemen untuk mengawasi setiap rupiah dana pembangunan yang masuk ke wilayah perdesaan, agar hak rakyat tidak terus dihamburkan demi kepentingan segelintir aktor birokrasi yang tidak bertanggung jawab.