Menu

Mode Gelap
Pj Bupati Banyuasin Koordinasi Langkah Strategis Penguatan Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Desa Sulut Meninggal Dunia, BPJAMSOSTEK Serahkan Santunan Program Jaksa Garda Desa, Jadikan Gampong Sukaraja Contoh Pengelolaan Dana Desa Rp 7,5 Miliar Tambahan DD Untuk 65 Desa di Konawe Selatan Muhammadiyah Purbalingga :Kolaborasi Multipihak Wujudkan Zero Waste

DESA · 22 Mei 2023 17:59 WIB ·

29 Desa di Bandung Barat Terlambat Cairkan Dana Desa


 29 Desa di Bandung Barat Terlambat Cairkan Dana Desa Perbesar

Bandung Barat (DESA MERDEKA) – Lantaran belum menyelesaikan persyaratan yang telah ditentukan, 29 desa di Kabupaten Bandung Barat (KBB), terlambat menerima alokasi dana desa (ADD).

“Sebanyak 29 desa ADD-nya belum ciar karena untuk menerima penyaluran ADD masing-masing desa harus memenuhi beberapa hal yang menjadi syarat salur,” ujar Wandiana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) KBB di kantornya, Senin (22/5/2023).

Hingga April 2023, Pemda KBB telah menyalurkan ADD tersebut sebesar Rp 39 miliar. Untuk periode Januari dan Februari dana tersebut sudah dicairkan untuk 165 desa, Maret kurang dua desa, sedangkan pada periode April baru 136 desa. Wandiana mengatakan, untuk bulan April 2023 ada 29 desa yang belum menyelesaikan persyaratannya sehingga untuk ADD-nya belum bisa dicairkan.

“Syarat salur untuk ADD pada bulan pertama yang paling utama, setiap desa itu harus menyampaikan RKPDesa, APBDesa dan penjabaran APBDesa,” terang Wandiana.

Sementara untuk pencairan ADD bulan Mei ini, menurut penuturan Windiana, sedang dalam proses pembahasan bersama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

“Dalam penyaluran ADD tersebut selalu ada kendala yang dihadapi,” tukas Windiana.

Namun menurut Windiana, kendala penyaluran secara teknis hanya muncul di awal tahun saja karena ada beberapa desa yang belum menetapkan APBDesa ataupun Penjabaran APBDesa.

“Padahal dua dokumen tersebut adalah dokumen utama penatausahaan keuangan Desa. Kalau penggunaan ADD sepenuhnya menjadi kewenangan pihak desa,” ucap Wandiana.

Sedangkan Kementerian Dalam Negeri hanya mengatur bahwa penggunaan maksimal ADD untuk penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkatnya adalah 30 persen dan pengaturannya diserahkan ke desa melalui Musyawarah Desa (Musdes).

“Kami ingin setiap desa dapat mempergunakan ADD dan 6 sumber pendapatan desa lainnya, itu untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, memberdayakan masyarakat, dan melaksanakan pembinaan ke masyarakat,” tutup Windiana.

Artikel ini telah dibaca 2 kali

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Kades Karang Jaya Serahkan Sertifikat Program PTSL Kepada Warga Secara Gratis

16 Mei 2024 - 09:06 WIB

Pengurusan Adminduk cukup liwat loket desa semua bisa beres kecuali rekam KTP dan cetak KIA

27 Maret 2024 - 22:18 WIB

Antrian warga yang rekam ikd

BUM DESA BERSAMA LKD KABUATEN LAMPUNG TIMUR, WUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI STANDAR

24 Februari 2024 - 16:56 WIB

PONDOK PESANTREN HASYIM ASY’ARI JEPARA JADI LOKUS PELATIHAN MUJAHID PEMBANGUNAN DESA

28 Januari 2024 - 12:45 WIB

Kendalikan Inflasi, Pj Bupati Banyuasin Panen Cabe dan Tanam Bawang di Desa Tirto Sari

18 Januari 2024 - 07:31 WIB

Seminar Program KKNT Desa Wisata Unhas, Dispar Berharap Bersinergi Dengan Baik

4 Januari 2024 - 22:53 WIB

Trending di DESA