Desa Merdeka – Ambon. Maluku sampai kini secara nasional masih berkutat dilingkaran kemiskinan nomor wahid,maupun termasuk daerah tertinggal dengan 8 (delapan ) kabupaten, Ujian Kompetensi Guru (UKG) peringkat ke 33 maupun penyumbang terbesar bagi kebocoran anggaran nasional Maluku bocor 821 milyar sesuai data CBA hasil BPK.

Untuk itu kontributor desa merdeka (KDM) Ambon Maluku membuat wawancara khusus senin 16/10/2017 dengan dosen ekonomi perbankan UNITOMO Surabaya Julius Latumaerissa (JP)sapaan Pa Ulis via ponselnya.

KDM : Slamat siang Pa Ulis di Surabaya …apa khabar …sesuai janji hari ini senin saya koneksi ponsel bapa untuk wawancara .
Dari data kemiskinan yang dipaparkan badan statistik Nasional indikator apa saja menjadi penyebabnya ?

JL : Slamat siang pa Chris , khabar baik Pa.
Bagi provinsi Maluku ada beberapa penyebab :
” Kemiskinan Monoter”.
Persoalan kemiskinan di Maluku sesungguhnya harus dipahami secara jeli dan cerdas, sebab masalah kemiskinan pada umumnya adalah masalah yang sangat kompleks, karena memiliki keterkaitan dengan banyak Variabel sosial ekonomi. Untuk itu didalam mengatasi persoalan kemiskinan di Maluku pemerintah daerah harus memahami secara tepat akar persoalan yang sesungguhnya sehingga rumusan kebijakan untuk mengurangi persoalan kemiskinan tepat sasaran dan tidak berfluktuasi.

KDM : Apakah ini kesalahan masyarakat yang malas atau sistem manajemen pemerintahan yang lemah !

JL : Kemiskinan Maluku, tidak bisa dipahami hanya sebagai ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan dan papan) atau yang disebut dengan kemiskinan moneter. Tetapi kemiskinan yang ada saat ini dapat saja disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar faktor pendapatan atau rendahnya pendapatan masyarakat sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya adalah akibat dari faktor yang lain.

Berdasarkan data BPS dan Bank Indonesia kemiskinan Maluku pada Maret 2015 sebesar 13,46%, sejalan dengan naiknya indeks harga konsumen (IHK) sebesar 9,07% yang berimplikasi kepada kenaikan angka kemiskinan moneter Maluku sebesar 18,44% pada September 2014 dan terus meningkat menjadi 19,51% pada Maret 2015 dan pada September 2015 angka kemiskinan Maluku sedikit berkurang menjadi 19,36%.

KDM : Kenapa dari data tersebut terjadi kenaikan presentasi kemiskinan Maluku ?

JL : Kenaikan persentase kemiskinan Maluku secara periodik ini disebabkan karena kenaikan IHK atau inflasi dan juga disebabkan karena turunnya nilai tukar petani (NTP). Meningkatnya laju inflasi tahunan Provinsi Maluku pada triwulan II-2017 didorong oleh Kelompok Bahan Makanan. Inflasi pada kelompok bahan makanan tercatat sebesar 16,65%, lebih tinggi bandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,61%. Kelompok bahan makanan menjadi penyumbang atau memberikan andil inflasi tertinggi pada tiwulan kedua 2017 sebesar 1,19%, lebih tinggi dibandingkan sumbangan pada triwulan pertama 2017 atau sebelumnya yaitu 0,83%. Inflasi pada kelompok Bahan Makanan didorong oleh meningkatnya tekanan inflasi kelompok Ikan segar dan Sayur-sayuran dengan laju inflasi tertinggi, masing-masing sebesar 49,19% dan 32,38%. Cuaca yang kurang kondusif, yaitu curah hujan yang tinggi mengakibatkan kontinuitas pasokan ikan segar dan sayur-sayuran terganggu.

Dari data yang ada jelas bahwa tekanan inflasi yang mendongkrak kenaikan harga pangan dan tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, tentu akan mengakibatkan masyarakat Maluku tidak mampu menaikan konsumsi pangan sebagaimana mestinya ketika kenaikan harga belum terjadi. Dari aspek ini maka terlalu dini atau prematur untuk kita berikan kesimpulan bahwa Masyarakat Maluku miskin moneter. Logika ekonominya bahwa ketika daya beli mereka turun, bukan karena pendapatan mereka rendah, tetapi karena harga bahan makanan yang naik sehingga dengan pendapatan yang ada (tidak bertambah) maka kemampuan masyarakat untuk membeli bahan makanan menjadi berkurang.

Sebagai contoh Petrus di Piru sebelum kenaikan harga sayur atau ikan petrus dengan pendapatan Rp. 500 ribu bisa mendapatkan 10 kg beras dengan harga per kg Rp. 12.000. berarti yang Petrus keluarkan adalah Rp. 120.000 dan harga ikan sebesar Rp. 10.000 per kg, berarti dengan Rp. 50.000, petrus sudah dapat membeli 5 kg ikan segar. Dengan demikian maka untuk mengkonsumsi beras dan ikan petrus hanya mengeluarkan Rp. 170.000. sehingga sisa uang yang dimiliki petrus adalah Rp. 330.000.

Jika harga beras dan ikan mengalami kenaikan sedangkan pendapatan petrus tidak bertambah tetap di angka Rp. 500.000, maka dapat dipastikan bahwa konsumsi beras dan ikan yang dilakukan petrus akan berkurang jika petrus tetap dengan anggaran Rp. 170.000. Hal ini berbeda jika petrus menambah anggaran konsumsi beras dan ikan untuk mempertahankan kuantitas beras dan ikan (10 Kg beras dan ikan 5 kg). tetapi konsekwensi logisnya sisa dana petrus menjadi lebih kecil dari Rp. 330.000.

KDM : Menurut bapa apakah pemda Maluku mampu mengandalikan inflasi di Maluku ?

JL : Dari contoh di atas jelas bagi kita bahwa jika salah satu kemiskinan moneter disebabkan karena inflasi (volatile food inflation) maka yang diatasi oleh pemerintah adalah bagaimana menekan angka inflasi agar mempertahankan daya beli masyarakat yang ada. Jika hal ini dilakukan maka logika ekonominya masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Masyarakat Maluku hidup dibawah garis kemiskinan.

Faktor lain sebagai penyebab kemiskinan moneter di Maluku adalah Rendahnya nilai tukar petani (NTP), jika NTP terima lebih kecil dari NTP keluar jelas akan berdampak pada rendahnya pendapatan nominal (nominal income) masyarakat. Bisa dibayangkan jika pendapatan nominal sudah rendah sebagai akibat dari NTP yang diterima petani rendah ditambah lagi dengan IHK atau inflasi tinggi maka masyarakat petani jelas sangat tidak mampu untuk memperoleh bahan makanan yang layak, sehingga menimbulkan efek lanjutan secara sistemik yaitu rendahnya derajat kesehatan dan ketidakmampuan untuk pembiayaan pendidikan, jika analisa ini diteruskan maka dampak kumulatif-nya adalah rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) Maluku.

KDM : Menurut Bapa selama ini Pemda Maluku sudah tidak bisa menuntaskan akar kemiskinan di Maluku ?

JL : Dengan penjelasan tadi maka Pemda Maluku dalam mengatasi masalah kemiskinan bukan dengan RASKIN, atau MENAIKAN TUNJANGAN KEMAHALAN dan lain-lainnya, karena semua itu hanya solusi sementara dan tidak menyelesaikan AKAR PERSOALAN. Tetapi yang harus dilakukan adalah menaikan NTP yang diterima oleh petani dan menekan angka inflasi melalui penyediaan pasokan makan secara seimbang di pasar sehingga permintaan masyarakat dengan ketersediaan pangan berbanding sejajar. Itu solusinya. Itu akar persoalnnya.

KDM : Selain kemiskinan Moneter penyebab lainnya seperti transportasi menurut bapa ?

JL : Kemiskinan lain seperti ‘kemiskinan akses’.
Saya selalu katakan dimana saja bahwa kemiskinan moneter Maluku, adalah akibat dari faktor lain yaitu rendahnya infrastruktur dasar ekonomi, sehingga berdampak kepada proses produksi, distribusi dan pemasaran masyarakat, serta arus mobilisasi barang ke berbagai wilayah. Keterbatasan ini tentu mengakibatkan terjadi ketimpangan harga bahan pokok diberbagai wilayah di Maluku, sehingga masyarakat di Kota atau daerah yang mudah di akses akan memperoleh bahan makan dengan mudah dan harga yang terkendali.

Kalau kita semua sepakat dengan pemikiran ini maka untuk mengatasi masalah kemiskinan moneter, solusinya dengan membangun infrastruktur yang layak sehingga aksesibilitas menjadi lebih mudah dan masyarakat bisa melakukan aktivitas ekonomi dengan baik guna meningkatkan pendapatan mereka. Disisi lain akses yang baik mengakibatkan pasokan atau ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok rakyat akan semakin terdistribusi dengan baik, dan dengan demikian harga dapat ditekan.

KDM : Apa yang harus dilakukan Pemda Maluku dalam perencanaannya menurut bapa ?

JL : Untuk itu sangat keliru jika kita selalu terkoptasi dengan statemen bahwa Maluku miskin ke empat secara nasional, padahal jika pendekatan perencanaan pembangunan dilakukan secara baik dan terukur sesuai penguasaan persolan dan akar masalah yang ada maka sesungguhnya usaha pengentasan kemiskinan moneter di Maluku dapat dilakukan dengan baik, tepat dan cepat
Konektivitas antar daerah yang rendah sebagai akibat lemahnya infrastruktur ekonomi, juga berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi Maluku. Dan jika hal itu terjadi secara kontinyu maka akan bermuara kepada peningkatan kemiskinan moneter dan kesejahteraan masyarakat Maluku juga. Analisis ini diperkuat dengan data dari BPS Maluku bahwa indeks kesulitas geografi daerah (IKG) Maluku sampai tahun 2014 data terakhir menunjukan bahwa IKG Maluku 88,24%, sedangkan dilihat menurut Kabupaten/Kota maka semua Kabupaten/Kota diatas 80%, kecuali Kabupaten Maluku Tenggara 77% dan Kota Ambon paling rendah 33%

Sesuai data dari BPS dan Bank Indonesia Perekonomian Provinsi Maluku pada triwulan II-2017 mencatatkan perlambatan pertumbuhan. Ekonomi Provinsi Maluku mengalami pertumbuhan sebesar 5,68%, lebih rendah dibandingkan triwulan pertama 2017 yang tumbuh 6,28%. Di sisi lapangan usaha, perlambatan pada triwulan II-2017 dipengaruhi oleh melambatnya kinerja kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada triwulan laporan, kategori Pertanian dan Perikanan tumbuh cukup tinggi dengan angka pertumbuhan 6,15%, namun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan lalu yang sebesar 9,20%. Perlambatan tersebut disebabkan oleh produktivitas subkategori perikanan yang menurun seiring cuaca yang belum kondusif.

KDM : Apakah kondisi Maluku dengan banyak pulau dan 2 musim berbeda juga mempengaruhi atau tidak ?

JL : Pertanyaan saya kalau analisis kita seperti di atas maka apakah cuaca harus menjadi kambing hitam pemerintah untuk pembenaran realitas yang ada..?? jika ya maka patut disayangkan, mengapa? Karena cuaca adalah kondisi alamiah yang tidak bisa dihindari sifatnya periodik dan konsisten. Jika demikian maka pemerintah sudah harus mempersiapkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi semua kemungkinan jika terjadi cuaca yang buruk sehingga tidak mempengaruhi pasokan dan ketersediaan pangan. Itu solusinya bukan cuaca yang dijadikan tumbal.

KDM : Ada yang mau disampaikan untuk PEMDA MALUKU ?

JL : Secara sederhana saya jelaskan lagi untuk mengatasi inflasi kita perlu memahami sumber dan andil inflasi itu sendiri. Yang terjadi di Maluku, inflasi tinggi itu kan disebabkan oleh “volatile food inflation”, artinya inflasi yang disebabkan oleh bahan-bahan pokok makanan, dan dalam pola historis inflasi maluku yang terjadi itu, semisal cabe merah,ikan momar, sayur bayam, baik di kota Ambon maupun Tual. Dari sisi ini maka sudah tentu yang harus dilakukan adalah ‘ pasokan bahan pangan ‘ di berbagai wilayah. Banyak daerah di maluku yang sangat potensial untuk menyediakan bahan pangan di atas namun hal itu belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan di Maluku, sehingga menyebabkan ketergantungan dari pasokan daerah lain di luar maluku. Karena itu upaya peningkatan hasil-hasil pertanian bahan makanan harus menjadi prioritas dan kemudian harus didukung dengan infrastruktur yang memadai untuk menunjang ‘distribusi’, dan ‘pemasarannya’. jika hal itu terjadi maka akan ada pasokan pangan yang merata di semua wilayah sehingga kekuatan permintaaan bisa direspon dengan baik oleh kekuatan penawaran. Jika aspek ketergantungan terus dipelihara, maka sangat mungkin jika terjadi kelangkaan bahan pangan dari daerah pemasok maka Maluku juga akan mengalami dampaknya, atau jika terjadi inflasi di daerah pemasok maka maluku juga kena imbasnya (Imported inflation).
Selanjutnya jika stabilitas harga terjamin maka IHK pasti otomatis mengikutinya.
Persoalan bagaimana membangun infrastruktur Pemda Maluku lebih tahu apa, Bagaimana cara untuk melakukannya, karena membangun ekonomi Maluku harus memperhatikan ‘Geoekonomi dan Geopolitik Maluku

KDM : Bagi Maluku kedepan apalagi bakal calon -calon Gubernur yang sekarang juga terdapat Patahana Gubernur yang sudah puluhan tahun dibirokrasi Pemda Maluku dan juga bupati periode kemiskinan dan ketertinggalan Maluku . Menurut Bapa calon – calon gubernur yang akan datang punya kwalitas mengentaskan kemiskinan dan membangun Maluku ?

JL : Soal kwalitas saya tidak berkompeten menilai.Terserah rakyat.

KDM : Trima kasih Pa Ulis semoga wawancara ini bermanfaat bagi Kita semua sebagai anak Maluku.
JL : Semoga !!!!