Desa Merdeka – Jakarta : Belakangan ini banyak bermunculan konten negatif (ujaran kebencian dan hoax) yang disebarkan melalui media sosial, seperti facebook, twitter, instagram, hingga grup-grup WhatsApp. Hal ini dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang berdampak pada kerukunan antar umat beragama di Republik Indonesia.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) H. Sidarto Danusubroto berpandangan, peran para ulama dan pesantren masih diperlukan dalam membangun manusia religius yang memiliki spiritualitas, maju, rasional, meritokrasi, demokratis, toleran, bisa menerima perbedaan, dan berkepribadian Indonesia. Karena selain memberikan kekuatan yang menjadi perekat bangsa, juga merefleksikan wajah Islam yang membangun peradaban berazaskan rahmatan lil alamin yang  selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

“Fakta sejarah di Indonesia menunjukkan, selama ini Islam mampu menyatu dengan kearifan lokal tanpa harus mengakibatkan gesekan. Inilah wajah Islam Indonesia yang tumbuh sejak berabad-abad silam, yaitu wajah yang terbuka, toleran, dan sadar akan kemajemukan. Di atas fondasi inilah semestinya dakwah Islam berpijak,” kata Sidarto saat memberikan sambutan pada acara Haul Al-Maghfurlah KHR Zamruddin yang digelar oleh Pokja Toleransi dengan Pesantren Al-Falahiyyah, Sleman, Jogyakarta, Rabu (28/2) sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat (02/03).

Sidarto mengatakan, dalam realitas masyarakat yang bercorak multikultural, perihal cara berdakwah ini, Rasulullah telah memberikan tauladan dengan apa yang dalam sejarah Islam disebut sebagai Piagam Madinah. Masa itu, masyarakat Madinah terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Dengan piagam itu Rasul berhasil menyatukan masyarakat Madinah yang majemuk.

Patut disadari, bahwa akar dari nasionalisme di Indonesia adalah tumbuh dari agama. Istilah “hubbul wathan minal iman” merupakan benih perasaan nasionalisme bangsa Indonesia. Banyak negara-negara maju di dunia yang menerapkan sikap hidup “berketuhanan” yang bukan hanya sekedar ritual, namun dalam perilaku sehari-hari.

“Di negara Barat maju, bukan saja dalam teknologi dan industri, tetapi juga dalam kemanusiaan, mereka memiliki program-program sosial negara kesejahteraan, bagaimana memuliakan semua yang hidup dan menjaga keseimbangan semesta,” ujarnya.

Dikatakan Sidarto, Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup dan tumbuh (living values) masyarakat Indonesia, ternyata dalam kehidupan sehari-hari masih belum optimal, termasuk dalam kehidupan bernegara saat ini.

“Kita melihat adanya defisit nilai Pancasila yang tercermin dalam hampir setiap aspek politik, hukum, ketatanegaraan, hingga kesejahteraan rakyat. Ini yang sangat perlu kita bangkitkan kembali,” tutur Sidarto.

Oleh karena itu, aktivitas berdakwah tentu boleh menawarkan jalan kebenaran, tapi seorang penyeru jalan kebenaran tidak dibenarkan merasa paling benar. Dalam sebuah masyarakat Islam, hak setiap individu sangat dihormati, termasuk hak orang-orang yang berbeda agama.

Sidarto pun mencontohkan, Nabi Muhammad SAW saat tinggal, hidup, berjuang dan berdinamika sekitar 10 tahun di Madinah. Di kota suci inilah puncak kesuksesan dakwah beliau. Maka, sangat manusiawi ketika Nabi pun sangat mencintai Madinah yang sekaligus mencerminkan Nabi mencintai tanah airnya, baik Mekkah maupun Madinah.

“Ini menunjukkan cinta tanah air dan nasionalisme adalah fitrah dan naluri yang Allah SWT sematkan secara kuat didalam diri manusia. Penolakan dan antipati terhadap kebangsaan/nasionalisme, justru bertentangan dengan fitrah suci tersebut dan tidak memiliki landasan sama sekali di dalam Islam, baik secara doctrinal maupun historical,” tandasnya.

Anggota Wantimpres lain, Prof. Dr. Malik Fajar yang turut hadir memberikan tausiah di acara tersebut, mengatakan bahwa Allah SWT sudah mentakdirkan bahwa manusia diciptakan secara beragam dari suku, bangsa, dan agama yang berbeda-beda.

“Hal ini sebuah perbedaan yang harus diterima dan diyakini oleh umat Islam. Untuk itu kita perlu menjaga kerukunan antar umat beragama,” tukasnya. *