Desa Merdeka – Ambon : Wakil Gubernur Maluku DR.Zeth Sahuburua SH,MH secara sengaja ingin interpensi dan melanggar hukum dengan merencanakan membangun Fasilitas bagi TNI  Angkatan Darat di OSM  Kelurahan Wainitu kecamatan Nusaniwe Ambon.Hal itu sangat mengecewakan rakyat yang telah memenangkan perkara Perdata di Pengadilan Negeri Ambon,yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kepada kontributor Desa Merdeka 16/4/2016 dijelaskan tokoh masyarakat OSM yang meminta untuk tidak menyebut namanya bersama tim pengacara atas tindakan Wakil Gubernur Maluku yang merasa memiliki kekuasaan untuk bisa bertindak semena mena terhadap rakyatnya.

Selanjutnya penegasan itu disampaikan oleh para warga OSM yang menempati OSM melalui pengacara mereka atas nama Semuel Waileruny dan Munir Kairotty. Melalui surat Kantor Advokasi dan Bantuan Hukum Semuel Waileruny dengan kawan kawan , Para Pengacara atas nama Semuel Waileruny, SH,MSI dan Munir Kairott, SH,MH Nomor 02/OSM/2016 tanggal 14 April 2016 ditujukan kepada Ketua KOMNAS HAM Perwakilan Maluku dengan berbagai bukti surat authentik. Surat dengan pokok ‘Pemberian  tanah untuk pembangunan fasilitas TNI Angkatan Darat dan mohon kiranya TNI tidak melakukan aktivitas di OSM dan mohon mengingatkan Wakil Gubernur’ menjelaskan bahwa dengan kunjungan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dan Rombongan ke Lokasi OSM (Oditur School Maritim) di Jalan Nona Saar Sopacua Kelurahan Wainitu – Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon untuk rencana Pembangunan bagi kepentingan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat pada lokasi  tersebut telah meresahkan klien mereka.

Alasan yang disampaikan adalah: (1) Upaya  pemanfaatan lokasi OMS secara tetap oleh TNI Angkatan Darat,pernah  dilakukan pada tahun 1975 dalam pemerintahan apakHasanSlamet selaku Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Maluku, namun tidak disetujui karena tidak ada  dasar apapun bagi TNI Angkatan Darat untuk menguasainya. Jalankeluar yang dilakukan oleh Gubernur saat     itu adalah menghubungi Pemerintah Negeri Waai agar dapat memberikan secara cuma-Cuma tanah seluas 15 (limabelas) HA kepada TNI Angkatan Darat untuk pembangunan fasilitas yang dibutuhkan.

Realisasinya adalah Pemerintah Negeri Waai telah memberikan secara cuma-cuma tanah seluas 15 HA dalam petuanan Negeri Waai sesuai Surat Perjanjian Pemberian Tanah tanggal 31 Mei 1975 yang ditanda tangani oleh Bapak P. REAWARUW, SH dalam kedudukannya selaku Pemerintah Negeri Waai (yang bertindak untuk dan atas nama Rakyat Negeri Waai) dengan DAN KOKON KOLOG DAM XV PATTIMURA (yang bertindak  untuk dan atas nama KODAM XV PATTIMURA (foto copy surat perjanjian pada lampiran 1). Namun sampai sekarang, pemberian tersebut tidak pernah dimanfaatkan.

(2). Di dalam sidangPengadilanNegeri Ambon dalam perkaraNomor: 54/Pdt.G/2013/PN.ABN, Panglima Kodam XVI Pattimura melalui kuasanya menjelaskan berulang secara tertulis bahwa TNI menguasai OSM berdasarkan okupasi. Oleh saksi Elias Soplely dibawah sumpah menjelaskan antara lain bahwa: Pada saat saksi masuk tinggal di OSM tahun 1960, masih banyak orang yang cerita bahwa sewaktu TNI masuk di OSM, ada anak-anak sekolah, ada guru dan masyarakat yang tempati OSM itu, mereka ada yang terbunuh dan ada yang lari karena okupasi yang dilakukan oleh Tentara. Dengan demikian, okupasi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat sebagai suatu kejahatan terhadap rakyat Maluku yang menempati tanah tersebut pada waktu itu, yang oleh hukum,tindakan  tersebut tidak dapat dibenarkan  dengan cara apapun dan sampai pada waktu kapanpun.

(3). Dalam perkara Nomor: 54/Pdt.G/2013/PN.ABN tersebut, PanglimaKodam XVI Pattimura memposisikan diri sebagai Penggugat Rekonpensi yang mengklaim bahwa objek sengketa (lokasi OSM) adalah milik TNI Angkatan Darat. Namun gugatan rekonpensi tersebut ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(4). Olehkarena TNI Angkatan Darat bukanlah sebagai pemilik tanah OSM, maka di atas tanah OSM, sudah terdapat banyak warga yang memperoleh sertifikat hak milik di atasnya, yang juga dilampirkan dalam surat untuk diketahui berbagai pihak. Dengan demikian, klien kami yang telah menempati tanah itu, memiliki hak yang sama untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah di OSM pada bagian yang telah ditempati masing-masing.

(5). Untuk  itu, kami mohon kiranya Bapak dapat mengupayakan agar TNI Angkatan Darat tidak melakukan kegiatan pembangunan di OSM, dan mengupayakan pula agar klien kami (97 KK)  dapat memproseskan untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang telah mereka kuasai.

(6). Dengan adanya kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Provinsi Maluku dan Rombongan, maka klien kami (97 KepalaKeluarga) menjadi resah, padahal  seharusnya Wakil Gubernur Maluku mesti melindungi masyarakat Maluku khususnya Masyarakat Lokal dari berbagai bentuk ketidak-adilan stuktural yang sering terjadi. Untuk itu kiranya Ketua KOMNAS HAM  Perwakilan Maluku dapat mengingatkan Wakil Gubernur Provinsi Maluku agar dikemudian tidak melakukan seperti itu lagi.

Surat dengan isi yang sama namun dengan nomor yang berbeda, Para Pengacara sampaikan juga kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku, Gubernur Maluku dan Ketua OMBUDSMAN Perwakilan Maluku untuk dapat mengingatkan Wakil Gubernur Maluku.(16/4/2016/*chris)