Desa Merdeka – Ambon : Sebagaimana pernyataan Gubernur Maluku bahwa Surat Keputusan Walikota Tual Provinsi Maluku sudah disiapkan, maka sesuai aturan yang berhak adalah ADAM RAHAYAAN sebagai Wakil Walikota menggantikan Almarhum M.M Tamher. Sementara wacana bahwa posisi Wakil Walikota Tual akan di gantikan oleh HAMID RAHAYAAN, namun wacana DUO RAHAYAAN di Kota Tual dinilai kurang bijak, tapi yang kesemuanya itu merupakn hak dari partai pengusung,ataukah ada deal-deal politik terkait penetapan dan pengangkatan Walikota serta Wakil Walikota Tual pekan depan ini.

Namun disatu sisi marilah kita melihat secara baik,bilamana hal itu terjadi maka ada keterkaitan Unsur NEPOTISME yang akan terbangun di Maluku,terutama kota Tual bilamana terjadi Walikota maupun Wakil Walikota berasal dari Marga yang sama, rasanya kurang bijak bila hal ini terjadi.

Yang menjadi pertanyaan mendasar apakah memang sudah tidak ada lagi kader lain yang layak???? ataukah memang ada sesuatu yang lain di balik semua ini ????

Sangat di sayangkan bila hal ini benar-benar terjadi,karena dengan sendirinya kita semua telah membangun “Image NEPOTISME, yang selalu melekat pada para pimpinan di Maluku. Harusnya hal semacam ini perlu di hindari semaksimal mungkin, demi membangun sebuah citra Maluku yang bebas dari praktek KKN.

Penyesalan berikutnya, apabila Hamid Rahayaan tetap dilantik, maka dengan sendirinya perjuangannya selama ini yang sering menyoroti kasus-kasus korupsi di Maluku, akan terhenti karena bagaimanapun beliau telah menjadi bagian dari Birokrasi Pemerintahan,dan itu tidak bisa kita pungkiri, apapun kondisi serta alasannya.