PRINGSEWU (dm): Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta kepada lembaga pengawas supaya mengedepankan prinsip preventif (pencegahan) dalam mengawasi penggunaan dana desa. Dia mengaku tidak ingin para kepala desa ini menjadi terpidana hanya gara-gara dana desa.

Lembaga pengawas yang dia maksud, DPRD, BPKP dan aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi dan KPK.

“Oleh karena itu kita ingatkan, kita latih dan kita cegah, supaya dana desa benar-benar berguna untuk masyarakat,” tegas politisi asal Lampung ini dalam konpers usai pembukaan Sosialisasi dana desa, Selasa (23/6/2015) di Aula Pemkab Pringsewu.

Oleh karena itu dia berharap kepada pemerintah daerah, gubernur beserta jajaran, sampai dengan Kementrian Keuangan, PDT dan Dalam Negeri supaya aparatur desa betul-betul dilatih dengan sebaik-baiknya.

Sebab, lanjut dia, sudah disiapkan anggaran sebesar Rp 22 triliun untuk pendampingan dan pelatihan. Sehingga bisa diyakini kemampuan aparatur desa amanah. “Kalau suatu hari (aparatur desa) kena musibah bukan berarti mereka tidak tahu, tapi karena memang benar-benar nakal. Jadi kita ikhlaskan saja,” tegas Marwan.

Diawasi kader NU38marwan cik asan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Marwan Jafar mengatakan, keberadaan kader NU baik pelajar dan santri NU di tengah masyarakat selama ini mampu menjadi leader bagi masyarakat sekitarnya.

Karenanya, kader NU diharapkan bisa berperan nyata dalam pembangunan nasional dengan melakukan nation character building untuk membentuk sikap dan perilaku akhlakul karimah. Selama ini, kata Marwan, banyak kader NU yang memiliki peran penting menjadi lokomotif perubahan di desa menuju kondisi yang lebih bermartabat.

“Peran kader NU perlu dioptimalkan dalam era pemerintahan Jokowi-JK, khususnya dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pembangunan desa,” kata Marwan dalam pembukaan kelas capacity building Lokakarya Buku pedoman kaderisasi IPNU, di Gedung PBNU, Selasa (23/6).

Bahkan, ujar dia, para kader NU bisa¬† menjadi garda terdepan dalam menjaga eksistensi dan masa depan Indonesia seiring maraknya gerakan radikalisme dan terorisme yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. “NU telah menyatakan komitmen dan tekad selalu istiqomah mengamalkan Keputusan Muktamar NU Situbondo 1984 yang menegaskan kesetiaan terhadap NKRI, Pancasila dan UUD 1945,” imbuh Marwan.

Salah satu peran kader dan pelajar NU, terang Marwan, adalah turut serta mengawal dan mengawasi dana desa. “Jangan sampai justru dana desa yang diturunkan menjadi musibah yang penuh dengan penyimpangan dan konflik sosial di tengah masyarakat,” ucap dia.

Kader dan pelajar NU juga bisa turut serta mewujudkan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Ini bisa dilakukan dengan mengurangi desa-desa tertinggal dan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Sumber: tribunnews.com/republika.co.id/saibumi.com