Desa Merdeka-Ambon. Hari ini 20 juli 2017 dua tokoh pulau Romang Philip Talutta SE,MM dan Sem Belseran ber audience dengan Gubernur Maluku soal tambang Mas di pulau Romang.
Kepada kontributor Desa Merdeka ketika berjumpa di cafe sibu-sibu Ambon menjelaskan bahwa sebelum audience, sebagai ketua forum pelindung persekutuan adat Romang(FPPAR) philip Talluta SE,MM telah mengirim 2 (dua) surat kepada Gubernur Maluku masing-masing ;
1. Surat nomor : 02/FPPAR/V/2017,26 Mei 2017 dengan perihal : mohon pencabutan izin usaha pertambangan (IUP)PT.Gemala Borneo Utama.
2.Surat nomor : 05/FPPAR/VI/2017 , 13 Juni 2017 dengan perihal : memohon audiensi,dengan bapak gubernur.
Menurut kedua tokoh tersebut sebelum tatap muka hari ini 20/7/2017 jam 15.00 Wit dengan Gubernur Said Assagaff , ketua FPPAR sempat mengirim sms menjelaskan surat -surat yang dikirim termasuk permohonon audience kepada gubernur.Dan gubernur menjawab dengan sms mengarahkan kedua tokoh ke sekretaris Gubernur.
Dengan melalui sekretaris Gubernur maka pertemuan dilakukan bersamaan juga dihadiri kelompok Save Romang yang saat tadi juga ingin bertemu dengan gubernur Maluku membicarakan hal yang sama, walaupun tidak ada komunikasi sebelumnya.
Kami selaku pimpinan forum pelindung persekutuan adat Romang meminta kepada gubernur Maluku yang punya kewenangan memberikan ijin agar mencabut izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam emas dipulau romang dari PT GBU .
PT GBU tidak memenuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam IUP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan pelanggaran itu hak gubernur mencabut ijon sesuai UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara pasal 119,ujarnya.
Selanjutnya dikatakan PT GBU telah lakukan tindak pidana sesuai pasal 160 ayat 2, pasal 161,163,dan 164 UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
Kepada kontributor desa merdeka diharapkan agar Gubernur Maluku yang berikan izin kepada PT GBU, tidak boleh memberikan izin lagi untuk operasional karena berdampak sosial dan kerusakan lingkungan.
Dalam pertemuan tersebut menurut kedua tokoh tersebut, Gubernur menjelaskan surat-surat yang dikirim belum diterima.Namun Gubernur merespons dengan ketentuan ditindak lanjuti .
Tindak lanjut Gubernur yaitu akan meminta bupati MBD sebagai mediator untuk membuat pertemuan dengan stakeholder seperti tokoh adat,tokoh masyarakat, tokoh, agama di pulau romang.
Ketika ditanya tentang masyarakat romang diantaranya ada yang menyetujui beroperasinya PT GBU di Romang.
Dengan sikap tegas pa Philip Talluta mengatakan, itu hanya segelincir manusia dibandingkan orang banyak dari masyarakat Romang yang tidak menyetujuinya.
Di pulau Romang ada 14 mata rumah persekutuan adat.ceriteranya panjang.ujarnya sambil meminta maaf bergegas melangkah masuk mobil karena ada urusan keluarga.