Desa Merdeka – Ambon : Pemberitaan Desa Merdeka 19/8/2016 dengan judul : Kegagalan proyek-proyek Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) salah satunya ada di Proyek Bandara Moa, diapresiasi oleh Fredy ULEMLEM aktivis GMNI (mantan bidang hukum dan Advokasi GMNI Cabang Ambon) Putra asal Maluku Barat Daya.

Apresiasi itu disertai tantangan kepada Kejaksaan Agung, melalui Press Release kepada kontributor Desa merdeka melalui Messenger dengan judul : Terkait bandara Moa, Kejagung jangan hanya jago tangkap Koruptor Kecil, tetapi tangkap juga Koruptor Besar. Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kejaksaan Agung melalui kejaksaan tinggi Maluku, yang telah menetapkan empat tersangkap atas kasus korupsi pada proyek bandara Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku.

Penetapan empat tersangka bukanlah akhir dari segalanya sekaligus menjawab apa yang selama ini menjadi harapan dan dambaan masyarakat MBD. Kejaksaan Agung jangan hanya jago tangkap koruptor kecil, tetapi juga jago tangkap Koruptor Besar, karena besaran kecil nilainya itu adalah korupsi.

Kami yakin kasus bandara Moa ini terlibat didalamnya Bupati Maluku Barat Daya yaitu Barnabas Orno dan adiknya Aleka Orno yang juga anggota DPRD Provinsi Maluku. Bukan menuduh tetapi ada penjelasan/informasi yang kami dapat dari sumber terpercaya pada dinas perhubungan kabupaten Maluku Barat Daya. Ketika salah satu kontraktor yang sekarang juga sudah menjadi tersangka (Kontraktor Fisik Direktur PT Polaris Jaya Sakti berinisial S) menangkan tender proyek bandara Moa dan pada saat itu mulai melakukan pembangunan, tiba-tiba atas perintah Bupati Maluku Barat Daya, Barnabas Orno kepada adiknya Aleka Orno menggunakan dua perusahan milik kontraktor lain “Mengambil alih pembangunan bandara Moa”.

Namun dalam proses penetapan tersangka, mereka tidak termasuk sebagai tersangka, Oleh karena itu Kejaksaan Agung Harus memanggil mereka untuk selanjutnya di periksa dan di tetapkan sebagai tersangka,karena diduga terlibat kasus Bandara Moa. Kami tetap mendukung Kejaksaan Agung untuk menjalankan tugasnya sesuai kewenangan yang di berikan oleh undang-undang Negara. Kami juga menegaskan agar kejaksaan Agung juga segera memperjelas status terperiksa Barnabas Orno yang selama ini tak kunjung jelas di mata public terkait kasus lainnya.

Proses hukum yang sementara berjalan, kiranya tidak ada upaya suap menyuap untuk mengalahkan penyidik, Kita rakyat MBD harus memperketat proses hukum yang ada jangan sampai ada juru bayar yang berkeliaran membawa sejumlah uang untuk mengamankan kasus korupsi yang sementara di tangani oleh Kejakasaan Agung.

Terlalu banyak mafia hukum di negeri ini membuat rakyat kuatir terhadap kinerja Kejaksaan Agung, namun bukan berarti rakyat tidak percaya kepada kejakasaan Agung tetapi rakyat hanya ingin mendapat suatu kepastian hukum terhadap proses hukum yang sementara berjalan baik kasus Bandara Moa maupun Kasus lainnya dimana Bupati Barnabas Orno pernah diperiksa di Kejaksaan Agung dengan dugaan korupsi Rp.16,1 miliayar hasil temuan BPK RI, terhadap kasus Bandara Moa, Kasus Pematangan lahan kota Tiakur, Kasus Romang Rp.8 miliar, kasus pipanisasi, kasus pasar Tiakur.

Rakyat mohon kepastian Hukum dan penegakan supremasi Hukum, agar jangan kesan masyarakat ,,Kejagung Peti es kan Kasus Barnabas ORNO alias melakukan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan ( SKPP). Maklum rakyat MBD yang sudah tertinggal sesuai Pepres 131 tahun 2015 jangan lagi dibodoh bodohin.

Dengan demikian kami menghimbau kepada semua masyarakat MBD agar tetap berdoa dan bersama- sama mengawal dan menyuarakan aspirasi kepada para penegak hukum untuk bekerja lebih cepat demi terpenuhinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat kabupaten Maluku Barat Daya, karena diduga kasus-kasus di Kabupaten MBD yang ditangani Kejaksaan Agung kurang memuaskan masyarakat karena jangan-jangan ada udang dibalik batu. AMBON Senin 22 Agustus 2016. Fredy Ulemlem d/a Sekretaris Himpunan Profesi Hukum Kristen Indonesia cabang Ambon.

Sebelumnya seperti diberitakan Media Desa merdeka , bahwa Tim Kejaksaan Agung kembali melakukan pemeriksaan terhadap tiga anggota panitia pengadaan barang Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) lainnya,selasa (9/0) sama seperti 3 anggota panitia lainnya yang diperiksa sehari sebelumnya. Mereka masih diperiksa sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan konstruksi runway bandara Moa, TiaKUR KABUPATEN MBD.

Pemeriksan berlangsung dikantor Kejati Maluku. Dari proses penyidikan yang dilakukan,ternyata penyidik menemukan adanya dugaan markup dalam proyek tersebut, sehingga Negara dirugikan.Ketua tim penyidik Kejagung yang dikonfirmasi usai pemeriksaan mengungkapkan ada terjadi kemahalan atau markup dalam proyek pembangunan konstruksi run way bandara Moa yang dianggarkan APBD 2012 senilai Rp 20 M.

Diduga ada terjadi kemahalan atau markup dalam proyek ini,yang sedang kita sidik “ ungkap ketua Tim. “ penyidik,Soesilo. Menurutnya, pemeriksaan masih dilakukan terhadap panitia pengadaan barang lainnya, yaitu Lois Fettar, Josep Parenussa dan Takarina. Penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan juga belum dilakukan,karena penyidik kejagung baru mulai melakukan pemeriksaan saksi.

Demikian juga pemeriksaan terhadap tersangka belum dijadwalkan. “Belum kita belum jadwalkan pemeriksaan saksi untuk para tersangka. Pemeriksaan saksi ini juga masih belum selesai “ .

Sebelumnya panitia pengadaan barang, Samuel Rupila,Yandri Marten dan Yermias.B juga telah dimintai keterangan sebagai saksi sejak pukul 10.00 wit hingga 18.40 Wit,Senin (8/8) di aula lantau dua kantor Kejati Maluku. Proyek senilai Rp.20 M yang digelontorkan dari APBD Kabupaten MBD tahun 2012 untuk membiayai pekerjaan konstruksi sebesar Rp.19,5 M dan pengawasan senilai 500 juta ini, diduga kuat menyimpang. Bahkan dari hasil penyidikan, ternyata diam –diam tim kejagung juga telah menetapkan 4 tersangka,yaitu Kontraktor Fisik Direktur PT Polaris Jaya Sakti berinisial S, Kontraktor Pengawasan (Konsultan Pengawas ) Direktur PT Dwi Putra Pratama berinisial NP dan dua pejabat Dinas Perhubungan MBD PM dan JT yang salah satunya menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kasipenkum Kejati Maluku ,Sammy Sapuletteyang dikonfirmasi Koran ini diruang kerjanya membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. “ Iya benar hari ini (Red Kemarin) tim Kejagung memeriksa 3 saksi dalam kasus dugaan penyalagunaan konstruksi run way Bandara Moa “ ujarnya.

Sedangkan salah satu panitia pengadaan barang, Samuel Rupilu kepada sejumlah wartawan usai pemeriksaan mengakui diperiksa bersama dua rekannya sebagai saksi dalam kasus banda MOA. “ Benar kami diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi untuk bandara Moa oleh Kejagung. Tadi (kemarin-red) pemeriksaan dengan puluhan pertanyaan”,

Hal yang sama juga disampaikan Ketua tim Kejagung , Soesilo menyatakan, dugaan penyimpangan Bandara Moa sudah dalam tahap penyidikan. Tim Penyidik telah menetapkan 4 tersangka,yaitu Kontraktor Fisik Direktur PT Dwi Putra Pratama NP dan dua pejabat Dinas Perhubungan MBD PM dan JT yang mana salah satunya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).” Sudah ada empat orang tersangka,yang ditetapkan sejak Juni,tetapi belum ditahan. Tersangka ada dari Kontraktor Fisik dan Kontraktor pengawasan (konsultan) inisial NP dan PPTK dari Dinas JT dan PM jelasnya.

Soesilo mengaku belum ada penahanan karena masih dilakukan pemeriksaan para saksi atas berkas empat tersangka tersebut. “ Ada yang masih dipanggil. Intinya kasus ini dalam penyidikan,”Tim Kejagung akan berada di Maluku untuk menginterogasi sejumlah pejabat.Sumber juga menyebutkan dua pejabat Dinas perhubungan yang telah ditetapkan sebagai tersangka berinsial JT dan PM diduga adalah Kadis Perhubungan MBD,Jhon Tangkuman dan mantan kadis Perhubungan yang saat ini menjabat sebagai Sekwan DPRD MBD,Poly Miru.

Kasus ini diusut berdasarkan laporan dari Masyarakat. Bandara Moa yang kemudian diberi nama sesuai dengan nama isteri almarhum Bupati MBD ,Jos Orno-Imsula ini dikerjakan sejak tahun 2012,dengan menghabiskan anggaran Negara sebesar Rp 65 Miliar. Tahun 2011, pemerintah lewat APBN menggelontorkan dana sebesar Rp 25 Miliar,Tahun 2012,Rp.20 miliar dari APBD Kabupaten MBD dan Tahun 2013, sebesar Rp 15 miliar dari APDN.

Selain itu pembangunan ruang tunggu Bandara Moa dan pagar bandara APBD, Provinsi Maluku juga kembali menggelontorkan dana sebesar Rp 5 miliar. Namun diduga kuat realisasi proyek tersebut dilapangan tidak sesuai dengan besar anggaran yang telah digelontorkan pemerintah.(22/8/2016/Chris)