Desa Merdeka – Jakarta : Berbagai permasalahan timbul terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara meski hukuman sedang dijalani atau bahkan sudah dilewati oleh terpidana.
_”Permasalahan apa dan kendala apa saja yang dihadapi dalam mengelola basan baran terutama yang berkaitan dengan instansi terkait ?”Tanya Wahidin,Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Direktur Yantah dan Pengelolaan Basan Baran) saat memberikan pengarahan kepada peserta KONSULTASI TEKNIS STANDAR REGISTRASI BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA.
Acara ini juga dihadiri Suta Widhya SH selaku Ketua Presidium IPMMI di Hotel Santika Premier Jakarta 12 Maret 2018.

“Mari kita diskusikan dan kita cari pemecahan masalahnya, solusi yang terbaiknya adalah berharap Pemerintah segera mengeluarkan aturan tentang pengelolaan barang-barang sitaan negara yang lebih relevan dengan kondisi yang ada saat ini dengan memberi kewenangan kepada pihak Rupbasan sebagai pengelola basan baran untuk dapat melakukan lelang barang sitaan Negara, sehingga eksekusi atas suatu barang sitaan negara bisa cepat dilakukan”, tambah Wahidin dalam pengarahan kepada para staf dan pejabat sebagai pengelola basan baran.

“Penumpukan basan baran yang terjadi selama ini membuat nilai ekonomisnya menjadi turun terlalu jauh akibat kerusakan, dalam hal ini pemerintah juga yang kerepotan mengurusi perawatan dan pemeliharaan terhadap basan baran tersebut atas potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyusutan nilai barang sitaan”, imbuh Hans Suta, begitu Suta Widhya biasa dipanggil.
Sedangkan anggaran yang tercantum dalam DIPA Rupbasan belum dapat mencukupi untuk merawat semua titipan basan barang yang berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan instansi penegakan hukum lainnya yang tersimpan dalam Rupbasan.

“Dengan jalan melelang Basan atau Baran merupakan salah satu solusi yang paling tepat dari upaya menghindari terjadinya penumpukan barang sitaan dan turunnya nilai ekonomis (depresiasi/penyusutan nilai) dari basan atau baran tersebut sehingga potensi kerugian negara atas penyusutan nilai barang sitaan dapat terhindari.
Sebaiknya basan atau baran yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat langsung dieksekusi oleh instansi yang menitipkan (Kepolisian,Kejaksaan,KPK,dll) berdasar amar putusan pengadilan.
Apabila aturan tentang proses lelang telah dibuat dan kewenangannya diserahkan kepada pihak rupbasan, sangat dimungkinkan kondisi basan atau baran yang akan dieksekusi masih sama nilai ekonomisnya pada waktu dititipkan ke pihak Rupbasan”, papar Direktur sebelum menutup acara konsultasi hari ini.