Firman Bakri A  : Pada bulan September Tahun 2017 yang lalu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (“Perpres Percepatan Berusaha”). Sejak diterbitkannya, Perpres Percepatan Berusaha tersebut mendapat respon penuh harap dari masyarakat dan khususnya dunia usaha. Dengan harapan bahwa Perpres Percepatan Berusaha tidak semata hanya bagus di atas kertas, tetapi bisa beroperasional dan berfungsi dengan baik sehingga akan mampu membawa perubahan terhadap pelayanan perizinan usaha dan perbaikan ekonomi pada umumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, pada Edisi II HLF Law Review ingin melihat bagaimana sejatinya kemudahan perizinan di Indonesia dengan diterbitkannya Perpres Percepatan Berusaha?

Secara substantif isi Perpres Percepatan Berusaha adalah sesuai dengan judulnya, yaitu guna percepatan investasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya percepatan pelaksanaan berusaha akan dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, dimulai dengan pengawalan dan penyelesaian hambatan melalui pembentukan satuan tugas (satgas). Selanjutnya, penerapan pelaksanaan perizinan berusaha dalam bentuk checklist di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) / Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Industri, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang telah beroperasi, dan target berikutnya adalah pelaksanaan perizinan berusaha dengan menggunakan data sharing dan penyampaian yang tidak berulang yang dilakukan di luar KEK, KPBPB, Kawasan Industri dan KSPN.

Sedangkan pada tahap keduanya yaitu masuk pada pelaksanaan (implementasi) reformasi peraturan perizinan berusaha. Dalam pelaksanaannya tersebut kemudian mulai diterapkan system perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik (online Single Submission). Secara sederhana single submission digambarkan sebagai berikut:

Salah satu penerima manfaat dari kebijakan ini adalah para pelaku usaha yang berinvestasi pada kawasan-kawasan ekonomi khusus. Salah satu kemudahan bagi investor di kawasan tersebut adalah dimungkinkannya sebuah investasi untuk beroperasi dengan masih “berhutang” perizinan. Ketentuan “hutang” perizinan usaha tersebut tertuang dalam Pasal 18 ayat (5) Perpres 91 Tahun 2017 yang menyatakan “Pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perizinan sementara untuk memulai kegiatan konstruksi dan berusaha”. Izin sementara itu berlaku sesuai komitmen yang disampaikan oleh pemohon untuk memenuhi segala perizinan usaha yang dipersyaratkan.

Pelaku Usaha dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan Satuan Tugas Provinsi terkait melalui layanan pengaduan yang sudah disediakan. Selanjutnya untuk perusahaan yang sudah mendapatkan “izin” sementara maka sudah harus mulai untuk pelaksanaan komitmen dalam pemenuhan persyaratan (checklist). Pemenuhan checklist dilakukan berdasarkan standar perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendelegasian kewenangan perizinan berusaha dari menteri/kepala, gubernur, dan/atau bupati/walikota kepada Badan Pengusahaan KPBPB.

Dalam rangka perbaikan percepatan layanan perizinan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melakukan sejumlah perubahan. Sejumlah perubahan tersebut diantaranya meliputi:

  1. Penghapusan Izin Prinsip menjadi Pendaftaran Penanaman Modal;
  2. Sektor tertentu (khususnya bidang usaha jasa yang tidak membutuhkan izin lokasi dan izin lingkungan bisa langsung mengajukan untuk mendapatkan izin usaha); dan
  3. Online single submission (OSS).

Selain itu dalam rangka proses penyederhanaan perizinan, sejak tanggal 13 Juli Tahun 2017, BKPM telah menetapkan Digital Signature. Pendaftaran Penanaman Modal (PPM) tersedia dalam bentuk Portable Document Format (PDF) dengan QR code sebagai pengaman (kerjasama dengan Lemsaneg). PPM yang telah selesai akan diupload di folder perusahaan (online basis) dan dapat dicetak langsung oleh perusahaan.

Dari sejumlah gambaran proses dan alur perizinan investasi di Indonesia di atas, jika dibandingkan dengan praktik selama ini maka dapat dikatakan telah terjadi sebuah perubahan yang fundamental. Dengan adanya perubahan tersebut, proses mendapatkan izin usaha menjadi jauh lebih mudah. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikannya dengan baik sehingga terwujud sistem yang mendorong dunia usaha untuk semakin tumbuh, yang pada gilirannya ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat.***