Desa Merdeka – Ambon : Baru seumur jagung Kabupaten Maluku Barat Daya(MBD) Provinsi Maluku di mekar dan masih amburadul dalam sistem tata kelola pemerintahan baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan sampai Desa dimana berbagai infra struktu yang harus menunjang pembangunan sama sekali dibilang minus alias kosong.

Kondisi inilah yang mengkibatkan kesenjangan yang sangat dalam di antara para pemimpin dan rakyatnya. Dalam kondisi begitu Bupati MBD Drs Barnabas Orno (BO) memerintahkan para kades se Kabupaten MBD dan para camat se Kabupaten MBD akan turut mendeklarasikan Pembentukan Provinsi Baru . Para Camat dan kades dan rakyat se Kabupaten MBD di jadikan tameng politik dan rakyat di ninabobokan dengan deklarasi pemekaran provinsi Baru, Provinsi Maluku Barat Daya yang akan dilakukan oleh bupati MBD BO dalam waktu dekat.

Dikuatirkan nantinya selepas deklarasi pemekaran yang nantinya dalam waktu dekat mereka lakukan, jangan-jangan deklrasi untuk berdiri sebagai negara sendiri juga dilakukan dengan alasan pembagian kue yang tidak merata ini adalah AKDA (Akal Dawlor) yang selalu di pakai AKDA adalah suatu jurus yang paling ampuh. Saya bersama beberapa Pemuda aktivis menolak pemekaran karena menurut saya tidak mendasar dan sangat politis . Salah satu karakteristik dalam Negara kita Indonesia adalah adanya penyerahan beberapa urusan pemerintahan kepada pemerintah yang ada di daerah yang disebut dengan otonomi daerah.

Adapun tujuan dari Otonomi daerah itu sendiri adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan sekaligus mempermudah masyarakat disuatu daerah untuk urusan administrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu daerah. Fenomena pemekaran daerah kabupaten MBD menjadi Provinsi Maluku Barat Daya yang saat ini semakin ramai menimbulkan ragam argumentasi, yakni untuk mempermudah jarak jangkau masyarakat terhadap urusan administrasi. perlu di ketahui bahwa untuk memekarkan suatu daerah menjadi daerah otonom yang baru harus benar benar diletakan pada tujuan dan fungsi otonomi daerah itu sendiri tanpa ada sisipan pada kepentingan politik tertentu khusunya bupati MBD sebagai kepala pemerintahan MBD.

Dalam melakukan pemekaran pada suatu daerah ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh daerah. Secara hukum syarat-syarat pemekaran suatu wilayah untuk menjadi kabupaten/kota atau provinsi di era otonomi daerah, hukum cukup memberikan kelonggaran kepada daerah untuk melakukan pemekaran. Ini pula yang menjadi sebab mengapa sekarang kita melihat banyak daerah yang “bernafsu” melakukan pemekaran mulai dari tingkat kecamatan sampai ketingkat provinsi.

Pemekaran wilayah diatur dalam UU No 32 tahun 2004. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah: Pasal 4 (3) “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. saya ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa, secara etimologis, otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri (auto=sendiri; nomos=pemerintahan), secara maknawi (Begrif), otonomi mengandung pengertian kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri. Pemerintahan sendiri (self government, zelfstandigheid) menunjukan satu pengertian keterikatan hubungan dengan satuan pemerintahan lain yang lebih besar atau yang mempunyai wewenang satuan pemerintahan lain yang lebih besar atau yang menjalankan fungsi khusus tertentu.

Pemahaman atas pemaknaan dan alasan pemilihan system otonomi, dapat dikatakan bahwa otonomi daerah bertolak dari 3(tiga) dasar: yaitu kemandirian, permusyawaratan/perwakilan, dan kesejahteraan rakyat. Pertama, kemandirian berarti fungsi kesejahteraan harus diusahakan untuk di lekatkan pada satuan-satuan pemerintahan yang lebih dekat pada pusat-pusat kesejahteraan rakyat. Hakikat otonomi adalah “kemandirian”, walaupun bukan satu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintahan yang merdeka.

Kedua, Dasar Permusyawaratan/perwakilan, berarti dasar ini merupakan pengejawantahan paham kedaulatan rakyat (demokrasi) dibidang penyelenggaraan pemerintahan(politik). Pembentukan pemerintahan daerah otonom adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada rakyat setempat untuk secara lebih luas berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dengan menyatakan kehendak, keinginan, aspirasinya langsung maupun tak langsung melalui badan perwakilan rakyat.

Ketiga, Dasar Kesejahteraan Rakyat, bersumber baik pada kedaulatan rakyat dibidang ekonomi (demokrasi ekonomi) maupun pada Negara berdasarkan atas hukum atau Negara kesejahteraan. Kesejahteraan (rakyat) bertalian erat dengan sifat dan pekerjaan pemerintah daerah yaitu pelayanan. Hal ini dilakukan antara lain karena pusat lebih suka menunjuk pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pelayanan yang mendapat bantuan dari pusat. Semangat pelayanan tersebut harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Oleh karena itu saya bersama aktivis pemuda-pemuda anti Koropsi mengajak kepada semua elemen masyarakat yang ada di kabupaten Maluku Barat Daya jangan tergiur dengan angin surga dari Bupati MBD yang masih terlilit dengan berbagai kasus-kasus yang sampai saat ini belum dituntaskan. Pola Politik yang digunakan sebagai pola pengendapan kasus-kasus dan penyesatan di MBD dengan cara membuat deklarasi Pemekaran. Sebaiknya sebelum bertindak untuk mengikuti apa yang di lakukan oleh Bupati kita apakah tujuannya untuk rakyat atau untuk kepentingan Maluku satu atau juga mungkin untuk kepentingan bupati MBD menjadi gubernur pertama nantinya, sementara Kabupaten saja dalam kategori tertinggal.

Sangat naïf kalau Bupati menisbikan berbagai masalah yang ada di MBD dengan cara menyesatkan para Kepala- Kepala Desa. Sebagai aktivis kami menegaskan kepada kita semua bahwa memekarkan suatu wilayah menjadi daerah otonomi yang baru adalah untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk bagi bagi kekuasaan bagi mereka yang mengejar dan haus kekuasaan untuk menggarap sumber daya alam yang ada di MBD, dan kemudian memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri.

Semua camat, kepala desa se Kabupaten MBD jangan di bodohi oleh karena kalian adalah bawahan seorang bupati lalu kemudian di jadikan sebagi tameng atas kepentingan politik kekuasaan semata. tugas kalian adalah melayani dan mengayomi rakyat melalui tugas dan tanggungjawab yang berikan. Ambon 16/10/2016. Atas Nama Anak-Anak Kab.MBD/Aktivis Anti Korupsi Fredi Ulemlem SH. Demikian Press Release yang disampaikan kepada Kontributor Desa Merdeka. (18/10/2016/*Chris)