Desa Merdeka  – Chris Sahetapi  : Membaca Pepres Nomor 131 tahun 2015,yang menetapkan 122 kabupaten tertinggal didalamnya  ada Provinsi Maluku dengan   8 (delapan) kabupaten tertinggal .

Sebetulnya bukan saja tertinggal, tetapi Maluku  berada juga dalam urutan Provinsi termiskin nomor 4 (empat) , dan dari sisi pendidikan Sumber daya para pendidik melorot dengan adanya hasil ujian kompetensi guru se Indonesia ,Maluku berada pada urutan  kedua terakhir yaitu pada urutan  nomor 33 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

Semisal ini adalah sebuah musibah maka, “Musibah ini berasal dari sumbernya yaitu  Musibah Manajerial  kepemimpinan  dari tingkat provinsi dan Kabupaten “. Sumbernya adalah pola dan  gaya mengelola sistem pemerintahan di tingkat Provinsi yang dikendalikan  Gubernur Maluku dan Bupati di kedelapan Kabupaten mengalami kemunduran,karena dinamika, motivasi,Inovasi, maupun difusi pembangunan tidak mampu menggerakan dan mengendalikan pemerintahan yang tidak berorientasi pemberdayaan rakyat .  Kalau kita merunut masalah yang menimpa rakyat Maluku bukan saja yang disebut diatas, tapi musibah kepemimpinan sebagai gelombang datang gelombang  menimpa rakyat Maluku , dengan Kasus Mark up Bank Maluku-Maluku Utara pembelian Kantor Cabang Bank Maluku-Malut sebanyak 54 milyar rupiah di Surabaya , maupun kasus Repo 362  milyar rupiah yang sampai hari ini belum lagi tuntas,masih dimeja Kejati Maluku sudah hampir dihilangkan kasusnya termasuk berbagai kasus-kasus  korupsi diberbagai kabupaten-kota, suap, dan Pemalsuan BAP yang diberitakan media Desa Merdeka.Belum lagi kasus tambang gunung botak, maupun pulau Romang. Siapa sebetulnya Mastermind yang berada dibelakang semua ini ? Rakyat mengerang, meratap dengan air mata akibat tekanan represip yang  dijadikan seperti orang asing dinegeri Leluhur  sementara para pejabat menjadikannya petuanan masyarakat adat mereka sebagai  ATM memperkaya diri.

Sangat disayangkan  musibah ini membuat para Gubernur dan Bupati -Bupati tidak merasa dirinya berdosa kepada rakyat di Maluku  namun secara kasat mata BALON-BALON  GUBERNUR  MALUKU yang berambisi maju jadi gubernur juga berasal dari GUBERNUR MALUKU  SEBAGAI PETAHANA ; dan BUPAT-BUPATI yang berasal dari kabupaten yang mengalami musibah bagi rakyat Maluku.  Gubernur sekarang SA bersama Bupati-Bupati  juga seharusnya merasa berdosa karena  tidak terlepas dari perbuatan yang menyebabkan musibah bagi rakyatnya.

Indikasi kuat Gubernur  SA dan Bupati-Bupati  GAGAL dalam mendongkrat Maluku keluar dari keterpurukan. Terindikasi  dugaan kuat ada yang tidak beres dalam mengelola manajemem pemerintahan.Sudah begitu harus introspkesi diri  bahwa selama ini Manajemen Pemerintahan  Provinsi ,Kabupaten  dalam menjalankan roda tata kelola pemerintahan gagal mengimplementasikan berbagai aturan ,apalagi membuat reformasi di Birokrasi Pemerintahan sesuai UU ASN Nomor 5 Tahun 2015 dianggal gagal karena terjadi distorsi dalam menempatkan pegawai yang memiliki standart kompetensi pada bidangnya.Jelas-Jelas distorsi itu nampak diberbagai lini baik di Propinsi maupun di Kabupaten Kota.Itu  saja sudah demikian apalagi menjalankan tata kelola Pemerintahan Provinsi kedepan ,dimana pembangunan memerlukan sumber daya yang profesional ,berkwalitas, akuntabel  dimana sementara terjadi kompetisi global semakin ketat. Pa Gubernur SA dan Para Bupati-Bupati yang merasa dirinya menyebabkan musibah bagi rakyat Maluku harus rela lepaskan dan mundur dari pencalonan,apalagi Gubernur SA sudah cukup lama dipemerintahan, rasa bosan juga bisa terjadi.

Gubernur SA sebagai Petahana harus  berikan kesempatan bagi wajah baru,pikiran baru,dinamika baru memimpin Maluku. Ini usul saja kalau inginkan Maluku mau maju berkompetisi dengan Provinsi lain. Khusus Ujung Pandang yang diduga dipersiapkan menjadi kota Metropolis yang akan menjadikan Maluku sebagai Provinsi Satelit yang dalam teori Pembangunan Moderen , Metropolis akan menguras provinsi satelit dengan sistem manajemen moderen  dimana Maluku akan menjadi provinsi yang memiliki ke tergantungan (dependensi) kepada Ujung Pandang.Bukan saling ketergantungan(Independensi) Lihat saja berbagai kepengurusan harus berurusan dengan Ujung Pandang.Orang Maluku hanya  meneguk air liur sampai  meleleh didalam sageru manis pait !

Rakyat Maluku perlu belajar serta  baca berbagai aturan termasuk UU Pemerintahan dan  Peraturan Presiden, dan lainnya  agar merunut masalah  pembangunan yang tidak memberdayakan masyarakat menuju kesejahteraan,malahan hak-hak masyarakat adat di rampas dengan hasil SDA diambil alih pemilik modal melalui kepemimpinan mereka.

Masyakat diminta dalam pilkada 2018  jangan lagi mau dibodohin dan jangan asal pilih, anda akan menyesal lagi 5 tahun mendatang bilamana RAKYAT MALUKU KEHILANGAN DAYA INGAT DAN DAYA KRITIS. Berbagai persoalan dan musibah kepempinan yang sudah  terjadi , hal demikian harus menjadi pelajaran politik berharga  untuk  harus dilawan dengan kecerdasan intelektual .      Diduga semuanya terjadi akibat dari manajemen Pemerintahan yang dilakukan tidak transparan kepada masyakat di Provinsi ,maupun 8 kabupaten di Provinsi Maluku ,tapi juga integritas kepemimpinan tidak keberpihakan kepada rakyat.Wakil rakyat sangat lemah menjalankan kewajibannya  sebagai pembela rakyat, alahu alam ..Program pencitraan yang ditonjolkan sebagai gula -gula manis tapi pahit rasanya.Tetapi juga ada kesenjangan SDM maupun etika pembangunan yang dilakukan pemegang keputusan tidak disertai integritas kepribadian pemimpin yang kokoh seperti Ahok mantan Gubernur DKI. Dengan  begitu Rumit dan suram  Maluku kedepan bila wajah – wajah lama masih bercokol sebagai dinasti dalam pemerintahan.Energi pembangunan kesejahteraan rakyat dikuras habis dengan pola -pola berpikir yang fragmatis,berjejaring rente,project orientet ,korupsi ,kolusi ,nepotisme,tidak profesional maupun jauh dari standart kompetensi maupun kejahatan hukum.        Akibatnya disiplin kerja menurun sehingga target pembangunan tidak dicapai malahan merugikan.ini analisis fenomenal.         Ketika kontributor Desa Merdeka sampaikan masalah -masalah ini  kepada publik,  mendapat tanggapan dari  mantan Dekan Fakultas Hukum  George Leasa  dengan sapaan Pa Tjo dan lainnya .Menurut Pa Tjo, bahwa kalau Bapa  Chris, bicara buat para pejabat yg mau calon Gubernur dan Wakil  Gubernur jangan pakai  bahasa politik, karena urat malu mereka sudah putus, begitu juga anak Maluku yang berada ditanah perantauan seperti tokoh perempuan

Jean Latumahina mengatakan semoga masyarakat Maluku kritis dalam memilih pemimpin Maluku yang punya visi dan misi yang jelas dan terukur tentang Maluku masa kini.Visi dan misi yang mengangkat potensi sumber daya alam Maluku yg berlimpah dan keberpihakan kepada sumber daya masyarakat Maluku yang seutuhnya !

Sementara Pa Simon  Riry  dengan dialek anak pulau Seram Maluku secara sinis  mengatakan : Bapa Chris…bicara tentang katong orang Maluku bukan kehilangan daya INGAT lagi tapi kabel otak sudah putus and tarika sini sana…bagemana bisa bangkit maju kalo baku ika tali hulaleng ,hal ini kita sudah mengerti sepak terjang mereka.

Dari aktivis anak muda seperti Alex Kuhuparuw SE dengan dialek Ambon  mengatakan menurut Beta di Maluku ini lebih dari setengah manusia gagal pikir.

Tokoh Maluku lain yang menyoroti Maluku dari sisi  hukum sebagai mantan Kejari Ambon DP  Menegaskan kepada Kontributor Desa Merdeka 30/6/2017 ketika ditanya tentang Penyebab Maluku Miskin dan tertinggal .Dikatakan Mantan Kejari Ambon , Bahwa kenapa  Maluku Miskin sementara kaya sumber daya Alam, karena ada kebijakan pemerintah Pusat dengan regulasi yang merugikan Maluku tetapi Pemerintah Daerah tidak mampu untuk melakukan perimbangan dengan perda agar Maluku tidak dirugikan. Diduga hal itu tidak bisa dilakukan karena di Maluku itu banyak pemimpin terlibat dengan kasus- kasus korupsi yang tidak tuntas ditangan penyidik.Kasus kasus di Maluku bisa tuntas bila KPK turun tangan . Sampai kapanpun Maluku belum bisa keluar dari keterpurukan itu bila rakyat tidak mengambil langkah kritis memilih pemimpinnya jarnya