Desa Merdeka – Ambon : Lagi-lagi ulah PT.Gema Hutan Letari (GHL)  lakukan pembodohan kepada pemilik hutan adat Marga Lesbassa dengan  penebangan kayu didalam petuanan adat marga Lesbasa desa Waimulang dan desa Walunhelat kecamatan Leksula kabupaten Buru Selatan (Bursel) provinsi Maluku.

Penyerobotan dengan  gaya politik adu domba yang dilakukan PT GHL untuk menebang hutan adat tersebut dengan seperti penjajah dengan pola  pecah belah persekutuan masyarakat  adat antara Marga Lesbassa di desa Walunhelat dan Marga Lesbassa di Desa Waimulang.

Satu marga yang berdiam  dikedua Desa dengan hak petuanan adat  bersama itu diterobos PT.GHL dengan membuat surat  penyerahan hutan secara sepihak oleh PT.GHL kepada marga Lesbassa di desa Walunhelat tanpa menghiraukan marga Lesbassa di Desa Waimulang.

Kelakuan yang tidak terhormat PT.GHL itu dijelaskan oleh cucu keturunan Raja dari  Desa Waimulang Johanes Lesbassa S.Sos sebagai pemangku Adat kepada kontributor Desa Merdeka melalui ponsel, maupun surat  yang telah dilayangkan keberbagai Lembaga pemerintah yang berkompeten untuk menegor PT GHL. Laporan pemangku adat telah membeberkan kelicikan PT.GHL yaitu :

  1. PT GHL mengakali Marga Lesbasa di Desa Walunhelat dengan buat surat tanpa libatkan marga Lesbassa didesa Waimulang.Surat penyerahan lahan  tersebut tidak diberikan salinannya kepada marga Lesbassa didesa tersebut.
  2. Pola seperti itu adalah sebuah proses pembodohan yang diduga dilakukan PT.GHL mengingat marga Lesbasa didesa Walunhelat  tidak  berpendidikan, tetapi juga dengan jumlah marga Lesbasa di desa Walunhelat hanya 19 kepala keluarga(kk) dibandingkan dengan marga Lesbassa didesa Waimulang  berjumlah 160 kk.
  3. Akibat dari politik pecah belah yang dilakukan PT GHL ,maka kedua basudara yang ada dikedua desa tersebut saling mempersalahkan ,sehingga hubungan kekerabatan menjadi tidak harmonis,apalagi lahan yang diambil adalah lahan pribadi yang diusahakan oleh saudara mereka yang berdiam didesa Waimulang.
  4. Penipuan yang dilakukan PT.GHL kepada Marga Lesbassa  didesa Walunhelat dengan menetapkan harga perkubik kayu pada  semua jenis hanya 10 ribu rupiah,sesuai pernyataan Humas PT GHL “Azis Makatita” dengan menyatakan itu keputusan Gubernur,sehingga mereka percaya penetapan harga kayu tersebut.
  5. PT GHL tidak patuh terhadap peraturan menteri kehutanan RI nomor: P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15/9/2014 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provinsi sumber daya hutan,ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan. Tujuannya meraup keuntungan yang besar. Semua permainan licik seperti mafia kayu ini terungkap pada saat rapat seluruh marga Lesbassa desa Walunhelat dan desa Waimulang bertempat didesa Waimulang Senin 17 Oktober 2016 dengan memberi kuasa kepada Johanis Lesbassa S.Sos mewakili Marga Lesbassa dikedua desa untuk melakukan pembicaraan ulang  dengan 5 butir  dari Marga Lesbassa dengan PT.GHL.

Dari 5 butir itu maka Marga Lesbassa  membuat larangan adat :

  1. PT GHL dilarang membuka palang  pagar kayu yang diikat dengan ikat kepala orang Buru namanya: “Lestari Efutin”.
  2. PT GHL diharuskan berkomunikasi langsung dengan penerima kuasa disaksikan tokoh adat dan masyarakat adat marga Lesbassa.
  3. Surat penyerahan Lahan dan harga kubikasi terdahulu dinyatakan tidak sah.Harus dibuat surat penyerahan dan kubikasi yang baru.
  4. Dengan menghormati TNI-Polri yang mengamankan  di PT GHL dapat bersikap Netral,profesional dan melakukan pendekatan persuasif.
  5. Pihak penegak hukum yang telah menerima surat kami dapat membantu menegakkan hak-hak adat warga masyarakat tanpa berpihak kepada para pemodal yang merusak hutan adat.

Kontributor Desa Merdeka sempat bertemu dengan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan,dan meminta Wakil Bupati menjelaskan persoalan  Petuanan adat desa  Waimulang dan Walunhelat yang dimasuki PT.GHL, yang suratnya sudah disampaikan kepada berbagai instansi sipil, Polri, TNI, pemerintah kabupaten,provinsi ,pemerintah pusat. Jawaban Wakil Bupati,belum tahu,tapi akan ditelusuri. (22/2/2017/*Chris)