Desa Merdeka – Ambon : Kasus Pengambil alihan hak adat di Pulau Taliabu oleh PT Adi Daya Tanggu ( ADT) membuat kericuhan dan perjuangan rakyat melalui generasi muda Taliabu yang tergabung dalam Kapata Maluku Raya tidak pernah Henti. Perjuangan Panjang yang mereka lalui penuh dengan berbagai tekanan dan penangkapan, karena PT Adi Daya Tangguh yang tergabung dalam Salim Group ingin merebut pulau tersebut dari Masyarakat ada setempat  melalui aparat keamanan. Seyogianya aparat sebagai pengayom masyarakat berada dibelakang para pemodal sehingga Profil mereka sebagai pelindung rakyat sudah hilang dari sumpah sebagai aparat keamanan.

Demikian  disampaikan oleh Pemuda Taliabu yang tergabung dalam Front Kappata Maluku Raya  yang dipimpin oleh Freddy Ulemlem SH kepada Kontributor Desa Merdeka melalui sambungan Ponsel 19 Mei 2017 sekaligus mengirimkan  “Profile  Kasus Tambang Biji Besi PT Adidaya Tangguh” yang sudah menguasai Pulau Taliabu  Kabupaten Maluku Utara  melalui surat Elektronik  yang diminta untuk dipublish . Isi Profil Kasus Tambang biji besi PT ADT sebagai berikut :

Pulau Taliabu Merupakan daerah Pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula.Pulau Taliabu dimekarkan melalui UU No 6 Tahun 2013. Luasan Pulau Pulau Taliabu ± 1.469,93 Km2. Sedangkan Jumlah Penduduk ± 56.135 Jiwa. Jumlah Kecamatan 8 (delapan) sedangkan Jumlah Desa sebanyak 71 (tujuh puluh satu).

Awal Perusahan Beraktivitas Sejak tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula telah Menerbitkan Izin Pengelolaan Hasil Tambang di Pulau Taliabu Sebanyak 67 Izin kepada 11 Perusahaan Tambang.Dari 67 Izin tersebut terdapat terdapat 8 (delapan) Izin Operasi Peroduksi.Yang masing – masing di Kantongi oleh PT Adidaya Tangguh dan PT. Bintani Mengaindah.Kedua perusahaan tambang biji besi menguras sumberdaya Alam Pulau Taliabu.

Aktivitas perusahaan tambang melakukan pembangunan infrastrukturnya di Kecamatan Dele, dengan alat menimbun pantai pulau Taliabu Desa Tikong, menggusur jalan untuk kepentingan mobilisasi alat maupun fasilitas perkantoran perusahan.Keberadaan perusahan untuk melakukan eksplorasi tambang biji besi di dipulau taliabu dalam kawasan hutan, tidak diketahui masyarakat.Perusahan tidak pernah melakukan sosialisasi pada masyarakat di Kecamatan Dele dan desa-desa Kecamatan lainnya di Pulau Taliabu.

Berbagai aktivitas perusahan dilakukan, masyarakat hanya menjadi penonton dan bertanya-tanya, masuk dan tujuan perusahan yang mulai membuat masyarakat resah.Karena selama ini masyarakat belum memahami tujuan masuknya perusahan di Kecamatan Dele, begitu juga dengan pekerja asing yang bekerja diperusahan tambang, mulai berkeliaran didalam kampung.

Selama aktivitas pengusuran kawasan hutan yang dilakukan perusahan PT. Adidaya Tangguh masyarakat banyak yang berkeinginan masuk bekerja diperusahan, namun tidak mendapatkan kesempatan.Akan tetapi hal itu tidak dijadikan masalah oleh masyarakat disekitar lingkar tambang pulau taliabu.Meskipun dipahami bersama tanggungjawab perusahan dalam wilayah konsesinya wajib melibatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan infrastrktur maupun produksi yang dijadikan usaha perusahaan.

Tanah Garapan, Posisi Masyarakat dan Dampak Aktivitas Pertambangan Tanah tinggal dan garapan yang dikelola masyarakat pulau taliabu, adalah tanah leluhur dari turun temurun, adapun jenis pertanian yang dibudidayakan untuk dijadikan sumber pemenuhan hidup dan pemenuhan pendapat berikut: cengkeh, coklat (Kakao), kelapa dalam, pohon sagu, umbi-umbian, palawija dan padi lading.

Secara sosial masyakarat pulau taliabu masih menjalankan fungsi tatalaksana adat dengan struktur adat sebagai pelaksana tatalaksana adat di kepulaun taliabu.Dalam setiap pembahasan situasi sosial maupun budaya struktur pemangku adat sangat berperan, begitupula dengan penyelesaian masalah. Dalam tatalaksana hukum adat tetap menjadi pegangan dan dipertahankan sebagai kepatutan masyarakat pulau taliabu.

Pembongkaran kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan biji besi PT. Adidaya Tangguh, yang dijadikan kegelisahan warga akan ada dampak yang ditimbulkan, ternyata terbukti, setiap musim penghujan banjir merendam tanaman, banyak tanaman yang dibudidayakan masyarakat tidak produktif dan mati. Selain dampak banjir tahunan, infrastruktur bak penampungan air milik perusahaan menelan korban jiwa 2 orang anak nama JIDHAN BIDOTAMA umur 2 Tahun dan IVAN BIDOTAMA umur 9 Tahun.

Setelah membongkar hutan perusahaan tambang biji besi PT. Adidaya Tangguh mulai menggusur lahan – lahan masyarakat tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu.Bukan hanya lahan bahkan hasil pertanian berupa yang menjadi tumpuan hidup warga itu pun digusur tanpa belas kasian dan bahkan ada sebagian tanpa ganti rugi. Pihak perusahaan merasa sangat berkuasa setelah mengantongi izin dari pemerintah daerah. Ketika ada sebagian warga yang menanyakan kepada tentang lahan atau hasil pertanian mereka yang digusur kepada perusahaan, pihak perusahaan secara enteng menjawab bahwa ini tanya milik negara, kalau Bapak atau Ibu tidak keluar saja dari Pulau Taliabu ini. Sebab kami telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Kondisi Lapangan. Setelah warga tak berdaya menghadapi perusahaan yang sangat arogan dan pihak pemerintah daerah termasuk pemerintah Desa yang tak lagi memperdulikan nasib warga mereka yang berprofesi sebagai petani dan nelayan, sehingga warga pun akhirnya melapor Kepada LSM SMW Sula Maining Watch Maluku Utara. Setelah pertemuan dengan Saudara Hin Dany di Sanana maka akhirnya pada tanggal 12 Mei 2016 Tim SMW pun akhirnya berangkat ke Pulau Taliabu untuk melihat secara langsung dampak dari kehadiran perusahaan Tambang di Pulau Taliabu.

Lokasi Perusahaan tambang saat ini terus membangun Infrastruktur penunjang kegiatan Operasi Pertambangan mereka. Jalan, Fron, Camp, Jetti dan juga rell untuk belt conveyor juga sementara di bangun. Pembangunan Fasilitas ini tentunya membutuhkan lahan yang tidak sedikit.Sehingga banyak lahan – lahan pertanian dan perkebunan warga yang rusak akibat dari pembangunan infrastruktur tersebut. Selain itu juga pihak perusahan sudah memasang papan larangan kepada masyarakat atau warga untuk tidak lagi memasuki ke areal perkebunan mereka melalui tanpa melalui izin dari pihak perusahaan;  PT Adidaya Tangguh diduga tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan, areal pertambangan PT Adidaya Tangguh, berada di areal hutan lindung.

Selama keberadaan PT Adidayah Tangguh di pulau taliabu telah meresahkan masyarakat pulau taliabu.

Secara umum areal perusahan PT Adidaya Tangguh menggunakan lahan milik masyarakat, penggusuran lahan masyarakat yang dilakukan perusahan tidak diketahui pemilik lahan. Selain areal pertambangan PT ADIDAYA TANGGUH masuk dalam wilayah pemukiman penduduk ; bagian barat Desa Todoli dan Desa Tolong yang sampai hari ini menjadi permasalahan dengan pihak PT Adidaya Tangguh.

Untuk kebutuhan infrastruktur pembangunan jalan Conveyor PT Adidaya Tangguh melakukan Pengusuran lahan perkebunan masyarakat pada Malam hari tanpa sepengetahuan Pemiliknya. Ada dugaan perusahan belum melengkapi izin-izin berdasarkan golongan galiatambang biji besi (emas dan mineral lainnya).

Dampak yang di timbulkan Perusahaan.Aktivitas perusahan telah terjadi dampak lingkungan seperti ; banjir telah merusak kebun dan pertanian palawija Masyarakat. Saat ini dampak berupa penggusuran paksa dan pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh pihak perusahaa. Saat ini banyak warga yang mengeluh akibat dari tindakan perusahaan tersebut. Saat ini juga sumber air bersih yang selalu di konsumsi oleh warga desa Tolong sudah tercemar oleh lumpur sehingga tidak bisa lagi di konsumsi.

Setelah air sungai di Dusun Fango Tercemar masyarakat mulai melakukan perlawanan maka pihak perusahaan memberikan bantuan untuk membangun bak penampung air di Dusun Fango Desa Tolong, mengakibatkan 2 (dua) orang anak kakak – beradik masing-masing Jidan Bidotama dan Ivan Bidotama anak dari pasangan Matios Bidotama dan Selvi Palalang. Posisi Masyarakat ditanah Garapan  Hadirnya perusahaan tambang biji besi PT Adidaya Tangguh di Pulau taliabu, tanpa adanya sosialisasi dengan melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui keberadaan perusahaan ini di pulau taliabu.

Masyarakat menganggap perusahan tidak terbuka pada masyarakat dan secara akuntabilitas perusahaan tambang terkait UJP Kapasitas berdasarkan izin usaha pertambangan biji besi Adidaya Tangguh terindikasi (ada asumsi telah melampaui batas kapasitas berdasarkan luas wilayah pulau taliabu).

Telah bertahun-tahun masyarakat menunggu ganti rugi tanaman dan lahan dirusak melalui penggusuran oleh PT Adidaya Tangguh.  Pihak PT Adidaya Tangguh selalu mengintimidasi masyarakat menggunakan aparat brimob dengan persenjataan lengkap, cara-cara menghadirkan aparat brimob dalam pengawalan penggusuran lahan masyarakat guna mencegah masyarakat menolak tanahnya digusur dan selain pengawalan penggusuran aparat brimob telah digunakan perusahan untuk melindungi kepentingan perusahan mendapatkan tanah masyarakat dan menghalau tuntutan ganti rugi masyarakat.

Lahan dan pemukiman masyarakat yang masuk dalam areal lingkar tambang PT Adidaya Tangguh, tidak berdaya karena aparat brimob melindungi cara-cara perusahan melakukan pengusuran dengan mengatakan tanah yang digunakan dan telah diberikan izin oleh pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu adalah tanah milik negara.

Aktivitas penggusuran lahan pertanian aparat kemanan selalu menjadi mediator perusahan; untuk ganti rugi lahan dan tanaman, untuk memaksa warga agar membuka blockade jalan ditanah adat mengatasnamakan kepentingan kemanan perusahan PT Adidaya Tangguh, bahwa pihak perusahaan tambang biji besi PT Adidaya Tangguh, tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap kerugian masyarakat atas aktifitas yang dilaksanakan perusahaan dengan mengeluarkan pernyataan bahwa “semuanya tergantung pada intruksi Pemerintah Daerah Taliabu”.

Perusahaan di duga telah salah sasaran pembayaran kerugian kepada oknum tertentu yang bukan pemilik lahan. Perusahaan dalam melakukan aktivitas penggusuran lahan dan perkebunan tanpa ada komunikasi dengan masyarakat telah mengangkat dan memindahkan Makam Leluhur keluarga besar Dorosaya.

Penggusuran yang dilaksanakan perusahan tambang biji besi PT Adidaya Tangguh, telah menggusur tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Tolong. Persoalan ganti rugi lahan dan tanaman, pihak perusahaan juga tidak pernah melaksanakan prinsip-prinsip tansparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat Taliabu secara umum dan secara khusus masyarakat lingkar tambang Taliabu, terkait prinsip dalam melaksanakan Corporite Social Responscibillity (CSR) sehingga menimbulkan korban jiwa dua orang anak dari Desa Tolong dusun Fangu.

Akibat dari perlakukan perusahan dalam mendapatkan tanah garapan dan tanah adat masyarakat Taliabu, warga tetap berupaya mendapatkan hak-haknya dengan melakukan aksi protes sebagai bentuk reaksi balik terhadap perlakukan perusahan tambang biji besi PT Adidaya Tangguh,untuk diselesaikan. Yang pada akhirnya melahirkan surat pernyataan pihak perusahaan diwakili KTT Ari Hestono, mengabulkan tuntutan masyarakat Taliabu bermeterai enam ribu sebagai berikut:

  1.  Menghentikan segala aktifitas perusahaan.
  2. Jangan melarang masyarakat untuk beraktifitas di kebunnya dimanapun.
  3. Tidak membuka palang adat.
  4. Memediasi masyarakat Taliabu melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan di todoli tanggal 27 januari 2017 untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Upaya Kapolres tersebut gagal maka terpaksa pihak perusahaan menerobos palang adat itu dengan diam-diam demi kelangsungan aktifitas perusahaan.Bahwa pada waktu yang dijanjikan pihak perusahaan untuk mempertemukan pembesar perusahaan dengan masyarakat di Todoli hari jumat tanggal 27 januari 2017 dengan maksud diplomasi tidak terealisasi sehingga berujung pada aksi demonstrasi di port Tolon, Bahwa berkaitan dengan aksi demonstrasi di port Tolong pihak masyarakat taliabu menyatakan menolak dengan mengeluarkan deklarasi bela adat dan tutup tambang serta akan mengusir perusahaan tambang secara keseluruhan di pulau Taliabu.

KRONOLOGIS PERISTIWA KEKERASAN APARAT BRIMOB.

DIAREAL PERTAMBANGAN PT. ADIDAYA TANGGUH PERISTIWA 15 Januari 2017 Pada Jam 09:00 WIT, Lahan Perkebunan Saudarah Bido di Gusur secara Paksa, di saat itu Pula Pihak Kepolisian(Brimop) Djuba Mengusir dan mendorong serta membentak, Istri Pak Bido Pemilik Kebun maupun Kerabat Pak Bido yang melakukan Penahana, Kata Anggota Brimop Djuba, jika ini hak kelian sampaikan Ke sana, pada pak Bupati, Kalau disini itu Abal-abal,dengan Nada yg keras.

20 Januari 2017 Pada Jam 11:00 WIT, Aparat Kepolisian yang di Tugaskan di Perusahaan, telah menahan Aksi Damai yang di lakukan oleh Masyarakat lingkar Tambang di Areal Main Gate untuk bertemu dengan Pimpinan perusahaan di Areal Main Camp, membuat masyarakat melakukan penerobosan untuk Masuk, pada saat itu juga salah satu Warga Desa Todoli bernama Paul di ditendang serta di seret Motornya, maupun terjadi perusakan Kabel-Kabel Sound system Massa Aksi yang di Lakukan oleh Djuba Aparat Brimop yg bertugas.

21 Januari 2017 Pada Jam 10:00 WIT, di luar dari unjuk Rasa Saudarah Harulia Hasri, dimintai oleh Aparat Kepolisian Polsek bobong, Suhardin L untuk menghalanggi Massa yang melakukan Penahanan Mobil damtrak milik PT.ADT di jalan menujuh Pelabuhan port tolong, yang telah di bawah ke desa todoli karena kejadian tersebut Efek dari Surat peryataan yang berbunyi Menghentikan seluruh Aktifitas Perusahaan yang di tanda tanggani pada tgl 20 januari 2017 di Areal Main Gate kemaring, di jawab oleh Harulia Hasri, bapak mau massa membunuh saya,ini Massa Pak, kalau berani bapak saja yang mehalanggi massa, jangan libatkan saya. lalu aparat polisi tersebut Marah dan mengarahkan Pistol ke Saudarah Harulis Hasri lalu beberapa masyarakat menahannya, setelah kejadian tersebut mulai aman, Harulia Hasri pulang Ke rumahnya, Pada jam 01:00 wita Massa bertindak dan membawah mobil damtrak yg di tahanke dekat kuburan tua Desa todoli lalu membakarnya, kejadian tersebut murni dari massa sendiri.

Tanggal 23 Januari 2017 Pada Jam 09:00 WIT, di saat datangnya Kapolres Kab.Kep.Sula di Desa Todoli dalam Rangka bernegosiasi dengan Masyarakat untuk memasukan Logistik Perusahan yang di datangkan dari Luwuk di Areal Pelabuhan Port Tolong Menujuh Main Camp(Perkantoran PT.ADT), karena masyarakat Todoli tidak bisa mengambil kesimpulan dengan Alasan Palang Adat yang di Pasang tersebut bukan hanya Masyarakat Todoli tetapi Masyarakat Adat yang ada di lingkar Tambang, yang akhirnya di Malam Hari 01:00 WIT terjadi Penerobosan Memakai Mobil Palang Adat yang di Pasang oleh Masyarakat Hukum Adat Taliabu.

Tanggal 01 Februari 2017 Pada jam 11:00 WIT terjadi penuduhan dan intimidasi pada beberapa orang warga tanpa bukti yang jelas untuk mengaku sebagai pelaku ledakan bom di malam Sabtu tanggal 27 Januari 2017 kemaring, serta Pemaksaan Untuk menanda tanggani Surat Peryataan yang di buat oleh Kepolisian Polres Kab.Kep sula di Pelabuhan Port Tolong, karna Aparat Kepolisian mendapatkan informasi Bahwa mereka adalah Orang-orang  yang biasanya membuat Bom untuk menangkap Ikan di Laut, warga yang di paksa di antaranya; 1.Ronal Sarkol 2.Ian Dani 3.Lukman rada 4.Yopi Lukki 5.Yustus Lasot 6.Simon Yosep 7.Sahadin Kulungan 8.Muhammad Nur 9.Ari Soamole. Di waktu itu juga Salah satu aparat Kepolisian yg memakai Pakaian Preman mengarakan Senjata serta menembakan Kearah Kaki Simon Yosep, untuk ngaku, namun sayang senjata tersebut tidak mengeluarkan peluru.

Tanggal 02 Februari 2017 Pada Jam 15:00 WIT, saudarah Iksan Mayau warga desa todoli di Tanya oleh Abu Zubair Latuponu Aparat Kepolisian Polsek Bobong beserta anggotanya untuk memberitau keberadaan saudarah Isral yang akan di Panggil di Pelabuhan Port Tolong untuk di mintai keterangan terkait Pembakaran Mobil yang di lakukan oleh massa pada tgl 21 Januari kemaring, ketika di jawab oleh iksan saya tidak tau keberadaan Isral, lalu iya dipukuli dan di tuduh sebagai Provokator serta di paksa untuk menunjukan rumahnya saudara  Isral.

Tanggal 05 Februari 2017 Pada jam 04:00 WIT, Waktu subuh hari Aparat Kepolisian yang di pimpin oleh Abu Zubair Latuponu dan Suhardin L beserta anggota, kembali melakukan pengerebekan, serta merusaki/menendang pintu Rumahnya saudarah busri taher, dengan tujuan penangkapan untuk di mintai keterangan akhirnya membuat masyarakat berkumpul serta Marah dengan menanggapi bahwa kami bukan PKI,koh di Cari di subuh hari, kalau hanya mau meminta keterangan kenapa tidak Ke Kantor Desa saja, kami siap untuk memberikan keterangan terkait terbakarnya mobil Milik Perusahaan PT. ADT mengapa mau di panggil di pelabuhan port tolong milik Perusahaan.

Tanggal 09 Februari 2017 Pada jam 12.30 WIT, masyarakat kembali melakukan Aksi, ketika aparat kepolisian tidak mau mempertemukan massa aksi Bela Adat & Tutup Tambang dengan Pihak Perusahan di Pelabuhan Port tolong akhirnya massa aksi menerobos masuk dengan tujuan mau bertemu dengan pimpinan Perusahaan, di saat itu pula Pihak Kepolisian Melepaskan tembakan Gas Air Mata dan Peluruh Karet Pada Massa Aksi empat orang di antaranya terkena tembakan peluru karet 1.Frend H.W Depretes desa Tolong 2.Jufri karno desa tolong 3.Sakaria Sose desa tolong 4.Lajili desa tikong.

Jam 13:00 WIT, Muhtar warga desa todoli terluka di lengannya akibat salah satu Aparat Kepolisian mencabut Parang yang sementara ada dalam Sarungnya, di saat itu Pula saudarah Kliwon Lili Desa Balohang di tahan dan di Pukuli di mulutnya, 13:30 wit Kliwon Lili di lepas oleh Aparat Kepolisian.

14.00 WIT, Josafat R. Tslatu wartawan Maluku Express saat melakukan peliputan di Cekik Lehernya, di rebut Kamerahnya serta di rusaki oleh pihak kepolisian, saat dalam keadaan mau Pulang.

Tanggal 23 Februari 2017 Pada Jam 10:30 WIT Sebelum di Mulainya Unjuk Rasa saudara  La bambang Alimudin,dan Saudara  Hartawan Saleh warga desa todoli bersama saudarah La Dayono warga Desa Balohang di tahan oleh Kesatuan Aparat kepolisian Maluku utara, saat melintasi jalan menuju Kec.Lede dan Desa Tolong. 13:30 WIT, Saudara Maklon Dorosaya, saat melakukan unjuk rasa di kantor DPRD

Kab.Pulau Taliabuyg Kosong tak berpenghuni,dengan tujuan menyampaikan Aspirasi Rakyat Lingkar Tambang, di saat itu pula iya di tangkap oleh Aparat Kepolisian Polsek Bobong karena di anggap sebagai Provokator.

13:30 WIT, ketika Aksi Damai yang di laksanakan di Jalan Menujuh Pelabuhan Port Tolong, dengan tujuan bertemu dengan pimpina Perusahan,kesatuan Aparat Kepolisian Maluku Utara melakukan penembakan Gas Air Mata serta Peluruh Karet Pada Massa Aksi dengan tujuan membubarkan Massa Aksi saat di Instrusikan langsung oleh Kapolres DEDEN SUPRIYATNA, dan melakukan penangkapan serta penganiyayaan warga di antaranya 1.Ilham La didu desa Todoli 2.Aris Abdul Desa Todoli 3.Lazali Desa Todoli 4.La Damu Desa Todoli 5.Alimudin Umacina Desa Todoli 6.Jasmin Soamole Desa Todoli 7.Tamsi Dago Desa Balohang. Serta Perusakan enam Yunit Kendaraan bermotor Massa Aksi di Areal Jalan Menuju Pelabuhan Port Tolong.

14:30 WIT, Kesatuan Aparat Kepolisian Maluku Utara Melakukan Penyisiran ke desa Tolong di setiap rumah warga dengan tujuan menangkap serta meganiyaya Massa Aksi baik yang terlibat dalam Aksi menolak tambang maupun yang tidak menggikuti aksi di antaranya 1.Suhardin ode idrus desa todoli 2.Afani desa todoli 3.La Sama desa todoli. 4. Frenki D.w Retes Desa Tolong ,Dan terjadi Perusakan rumah warga desa tolong di antaranya rumanya saudarah 1.Maklon Dorosaya 2.Almin Dorosaya 3.Yulian (Sekretaris desa tolong) 4.Ibu Desi. dll. Dan Juga Perusakan +30 Kendaraan Bermotor warga Desa tolong, todoli, tikong, Balohang dll. serta mencari dan menghanguskan berkas-berkas yang di miliki oleh masyarakat, di antaranya Daftar dukungan Warga lingkar tambang terkait.

DEKLARASI BELA ADAT & TUTUP TAMBANG DI PULAU TALIABU.

15:30 WIT, 15 orang warga Desa tolong,todoli, Balohang Kec Lede yang di tahan serta langsung di bawah Ke Kab.Kep Sula, sebelum itu mereka di pukuli dan di aniyaya di pelabuhan Port tolong Milik PT.ADT, atas kejadian tersebut masyarakat desa tolong satu persatu mulai megungsi ke hutan baik anak-anak maupun orang tua.

Tanggal 24 Februari 2017 Pada pukul 15:00 WIT, La Onso adalah Orang tua dari Slamet dan Ramli Taher Warga Desa Todoli yg di Cari ditahan oleh Aparat Kepolisian Maluku Utara serta di bawah ke Pelabuhan Port Tolong Milik PT.ADT untuk di jadikan Sebagai Jamina orang yang di anggap Sebagai Prvokator.

Tanggal 25 Februari 2017 Pada jam 15:00 WIT, Kesatuan Aparat Kepolisian kembali melakukan penyisiran di desa todoli, dengan tujuan mencari delapan orang yang di anggap provokator karna tidak menemukan orang yang di cari, akhirnya Pihak kepolisian melakukan peganiyayaan, pada warga yang sedang beraktifitas dijalan serta di perintahkan jalan Katak, di antaranya saudarah La Musu, Said Lumbesi. Serta di bawah ke pelabuhan port tolong.

Saat kejadian tersebut terjadi juga perusakan rumah warga desa todoli& mengambil beberapa Hp serta Buku-Buku Warga diantaranya rumah, 1.Harulia Hasri 2.Ramli Taher 3.Busri taher, dll. serta Mencari dan menghanguskan Berkas yang di pegang oleh Masyarakat, Pada saat itu pula masyarakat desa todoli mulai mengungsi ke hutan.

17:00 Muhtar Abas, Ilham Soamole dan Abas Hasan dibawah serta di Tahan di Pelabuhan Port Tolong Milik Perusahan PT.ADT Oleh Kesatuan Aparat Kepolisian Maluku Utara, salah satu di antaranya iyaitu Saudarah Muhtar Abas di bawah ke Polres Sanana yang tanpa ada Barang Bukti yang Jelas untuk di tahan bersama 15 Orang yang di penjarahkan pada tgl:23 Februari 2017 Kemaring.

Tanggal 06 Maret 2017 Pada Jam 07:30 WIT, Saudara Sahar Lumbesi, tidak bias Makan saat di aniyaya bersama Saudara Naing yang sedang berpergian menuju ke Lahan Kebunya oleh Aparat Kepolisian Maluku Utara, Karena di Curigai Akan Membawakan Makanan Pada Orang- orang yang diangapsebagai Provokator, dan Mereka yang di aniyaya tersebut di bawa ke Main Camp. 08:30 WIT, Ilham Ladidu yang di Tahan pada tgl:23 Februari 2017 di Polres Kab.Kep.Sula Kemaring telah dipulangkan pada tgl 25 Februari 2017,lalu Kembali dianiyaya diatas Mobil tepatnya di Desa todoli yang di lakukan oleh Aparat Kepolisian, setelah itu Ia diturunkan dari Atas Mobil, tidak jadi Proses Penahanan.Dan Pada Saat itu juga terjadi Peganiyayan yang secara Bersamaan pada saudara Muksin Tamimi warga Desa Todol

10:00 WIT, Ketika Kesatuan Aparat Kepolisia Maluku Utara yang Melakukan Penyisiran serta Penganiyayaan didesa todoli serta Membawah orang-orang yang di aniyaya di antaranya Muksin Tamimi, Naing , Sahar Lumbesi,Ke Areal Main Camp, pada Saat itu juga terjadi Penganiyayaan yg sama Pada Saudara Eleng saleh dan Adiknya Jumadan Saleh di saat mereka di dapat sedang menuju ke Areal kebunnya serta di bawah ke Main Camp(Perkantoran PT.ADT).

Tanggal 23 Feb-6 Mar, 2017 Kesatuan Aparat Kepolisi Maluku utara terus melakukan penyisiran dari Kec.Lede sampai Kec.Gela maupun ke areal Perkebunan Warga dengan tujuan mencari orang- orang yang terlibat dalam Massa Aksi Kemaring sekaligus mencari delapan Orang yang di anggap sebagai Provokator, dari kejadian tersebut membuat Masyarakat baik Laki- laki, Perempuan maupun Anak-anak Trauma dan mengungsi di hutan.

Peristiwa Kekerasan Penanganan Aksi Tolak Tambang Pulau Taliabu Kecamatan Lede & Kecamatan Gela

PERKEMBANGAN KONDISI LANPANGAN.

Pada tanggal 09 Maret 2017Pihak Aparat Kepolisian Polsek Bobong bernama Suhardin L yang di bantu oleh salah satu warga desa todoli bernama La Ambo dll, telah melakukan perbaikan Rumah warga yang di rusaki saat aparat kepolisian melakukan penyisiran pada tanggal 23-25 Februari 2017 kemarin oleh kesatuan Aparat kepolisian Maluku Utara, baik rumah yang di rusaki di desa Todoli, desa Tolong dll, dengan tujuan menghilangkan barang bukti pada orang –orang yg menjadi target penangkapan,dan rumah yang di rusaki oleh Aparat Kepolisian tersebut telah mengakibatkan terjadi kehilangan Barang berharga milik warga setempat.

Harapan masyarakat Taliabu tepatnya didua desa yakni desa Todoli dan desa Tolong adalah adanya ganti rugi terhadap hilangnya barang-barang berharga mereka yang sampai hari ini tidak dapat di deteksi jenis barang mewah tersebut ,terlepas dari rusaknya rumah-rumah mereka akibat tindakan brutal aparat kepolisian yang tidak prosudural layaknya penegak hukum yang tidak memahami kewenagan dan cara bertindak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pada prinsipnya tugas aparat kepolisian tidak dapat diganggu gugat oleh siapanpun, hanya saja tindakan aparat kepolisian telah melampaui batas tugas dan kewenagan sebagai alat Negara. Tindakan ini pula dianggap oleh masyarakat Taliabu telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga di anggap melakukan kegaduan hukum. Adapun barang –barang mewah milik masyarakat Taliabu yang dirusaki aparat kepolisian pada saat aksi keempat berlangsung di perempatan jalan Port Tolong yakni beberapa yunit motor, perbuatan ini juga harus di pertanggungjawaban secara hukum oleh aparat kepolisian tanpa ada keberpihakan hukum kepada pihak perusahan, sementara penegakan hukum kepada aparat kepolisian tidak dijalankan. Kondisi masyarakat Taliabu sejak kejadian sampai hari inipun belum terjamin kebebasan dan kemerdekaan mereka seperti yang dituangkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945. Tindakan aparat kepolisian tersebut adalah bentuk penjajahan terhadapa rakyatnya sendiri.

Masyarakat Taliabu sejak tanggal 23 pasca kejadian, mereka sampai hari mengunsi ke hutan berlindung diri dari kejaran polisi, ketakutan mereka terhadap aparat kepolisian atas tindakan penganiayaan yang brutal.

Harapan Masyarakat taliabu terkait Penahanan pada 10 Orang warga di polres Kab.Kep.Sula Maluku Utara Agar di bebaskan Karena aparat kepolisian tidak mempunyai barang bukti yang jelas terkait

Penahanan  pada warga yang menggikuti Aksi Pada Tanggal 23 Februari 2017, dari proses penahanan terjadi pengancaman dan Penganiyayaan yang di lakukan oleh Aparat Kepolisian hal ini merupakan

pelangaran ( Hak Asasi Manusia (HAM) yang patut di pertanggaung jawabkan oleh DEDEN SUPRYATNA Kapolres Kab.Kep.Sula yang telah membebaskan Anggotanya melakukan perbuatan yan sememena Pada Masyarakat. (19/5/2017/*Chris)