Desa Merdeka – Tuban : Presiden Joko Widodo menyerahkan 13 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial untuk 9.143 kepala keluarga. Penyerahan tersebut dilakukan dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Timur di Desa Ngimbang, Kabupaten Tuban.

Pemerintah menyadari akan banyaknya warga di sekitar kawasan hutan di Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Sebagian besar di antara mereka adalah warga kurang mampu dan tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan itu.

Melalui SK yang kali ini diserahkan kepada masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, Blitar, dan Malang tersebut, pemerintah memberikan akses kepada pengelolaan sumber daya hutan bagi masyarakat. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi konflik dan ketimpangan lahan.

“Pemerintah sekarang ini terus membagikan SK Pengelolaan Hutan untuk perhutanan sosial. Saya selalu kejar Menteri Kehutanan, segera bagikan hak pengelolaan, jangan dibagikan ke yang besar-besar terus, yang kecil-kecil segera dibagi sebanyak-banyaknya,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Penyerahan hak kelola hutan sosial kali ini mencakup lahan seluas 8.995,8 hektare dengan rincian 1.494,2 hektare untuk penerima di Kabupaten Bojonegoro, 1.399,6 hektare untuk Kabupaten Blitar, dan 6.092 hektare untuk Kabupaten Malang. Sebelumnya, penyerahan hak kelola ini juga dilakukan di sejumlah daerah dan akan terus diupayakan untuk berlanjut.

“Kemarin bagi-bagi tambak di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, ada 11 ribu hektare tambak yang dulu dikelola oleh yang besar-besar. Sekarang diambil alih dibagikan kepada masyarakat di sana, petani maupun petambak, tapi baru 80 hektare. Segera 11 ribu itu akan dibagi semuanya,” ucapnya.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan, pemberian hak kelola hutan sosial ini hendaknya diikuti dengan kegiatan yang bersifat produktif. Dirinya juga tak segan untuk memeriksa langsung pengelolaan hutan sosial itu di kemudian hari.

“Jangan pikir saya bagi-bagi ke sini tidak saya cek lagi,” tuturnya.

Sebelum menghadiri acara, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melaksanakan panen jagung bersama masyarakat. Panen jagung ini merupakan hasil dari Kelompok Tani Ngimbang Makmur Tuban yang sudah mendapat SK Perhutanan Sosial pada tahun 2017 dengan luas lahan 77,25 Ha dan 147 KK.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Tuban, 9 Maret 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin
[18:52, 9/3/2018] Utche P. Felagonna Media Marhaenis: Presiden Serahkan 458 Sertifikat Wakaf di Jawa Timur

Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 458 sertifikat hak atas tanah wakaf di Kabupaten Tuban. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan di Masjid Agung Kabupaten Tuban pada Jumat, 9 Maret 2018.

Selepas menunaikan salat Jumat, Kepala Negara memberikan sambutan sekaligus menyerahkan langsung sertifikat hak atas tanah kepada 12 perwakilan penerima. Sebanyak 458 sertifikat yang diserahkan diperuntukkan bagi musala, masjid, madrasah, maupun pondok pesantren dari 22 kabupaten/kota.

Presiden mengatakan masalah sertifikat ini merupakan hal yang penting, terutama untuk menghindari sengketa-sengketa tanah.

“Untuk menghindari adanya sengketa-sengketa lahan dan tanah itu, saya kejar Pak Menteri Agraria untuk selesaikan. Musala, madrasah, pondok pesantren segera selesaikan biar tidak ada sengketa tanah. Kita lihat hampir di seluruh provinsi baik di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua biar kita selesaikan,” katanya.

Kepala Negara menambahkan bahwa untuk Provinsi Jawa Timur sendiri semua sertifikat hak atas tanah harus diselesaikan paling lambat tahun 2023.

“Insyaallah seluruh tanah di Jawa Timur ini akan diselesaikan. Kapan Pak Menteri? Dalam tiga tahun ini tanah wakaf semuanya akan diselesaikan. Jawa timur seluruh sertifikatnya harus diselesaikan 2023,” lanjutnya.

Di Provinsi Jawa Timur sertifikat tanah wakaf yang telah terbit pada tahun 2017 berjumlah 2.383 dengan total luas 2.000.621 meter persegi.

Turut hadir mendampingi Presiden Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

 

Bey Machmudin

Foto: Intan – Biro Pers Setpres