Desa Merdeka- Ambon : Tepatnya hari ini sabtu 12 /5/2018 jam 22.35 Wit Ponsel kontributor Desa Merdeka Ambon Maluku bernada Panggil. Panggilan beberapa kali, ternyata nama tersimpan yang muncul tertulis Advokad Semuel Waileruny. Ketika diterima , suara datar ucapan slamat malam Pa Chris Sahetapy kontributor desa merdeka. Saya ingin menyampaikan pikiran terhadap acara bakudapa warga Maluku di Jakarta dengan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Senin 14 Mei 2018.
Kepada kontributor desa merdeka pa Semy : Boleh dilanjutkan Pa Chris ? dipersilahkan !

Dijelaskan , Bahwa beredarnya surat Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan nasional No. und-240 /wantannas/sesjen/05/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal ‘Undangan’ ditujukan kepada para tokoh warga Maluku untuk hadir dalam acara “bakudapa warga Maluku bersama Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional pada hari senin 14 Mei 2018, dengan Tema : Belajar dari Konflik dan Damai Maluku sebagai wujud Implementasi Bela Negara, saya sangat apresiasi .

Selanjutnya dikatakan Semuel Waileruny, saya yang pernah dikunjung oleh Pangdam XVI Pattimura ( waktu itu Mayjen TNI Doni Munardo ) kerumahnya di Pulu Gangsa-Ambon. Saya Semuel Waileruny sangat mengapresiasi positiv pertemuan tersebut, oleh karena yang menginisiasi adalah Pa Doni yang sudah sangat mengetahui tentang konflik Maluku.

Dengan meneliti nama-nama yang diundang untuk mengikutinya, diduga diantara mereka ada yang tidak mengetahui persis atau tidak memiliki keberanian atau berupaya memutar-balikan kenyataan tentang konflik tersebut, bila dibandingkan dengan pengetahuan Pa Doni. Oleh karena selama menjadi PANGDAM, beliau sangat aktif membangun komunikasi dengan berbagai kalangan. Juga beliau sebagai tokoh militer yang sangat terbuka dan jujur berupaya mengetahui masalah Maluku dan memiliki kemauan yang sungguh untuk membangun Maluku,bila dibandingkan dengan PANGDAM-PANGDAM Maluku lainnya.

Saya yang menulis tentang konflik Maluku melalui bukunya ” Membongkar Konspirasi Dibalik Konflik Maluku” dan memperoleh dua kali penghargaan Internasional oleh karena ditetapkan sebagai salah satu penulis terbaik di dunia menurut penilaian Human Right Watch dan bukunya dipamerkan dalam pameran buku sedunia di Frankfurt – Jerman, berpendapat bahwa konflik Maluku sebagai bentuk konspirasi ( kejahatan besar yang terselubung) yang dilakukan oleh Negara terhadap anak negeri Maluku.

Bila mencermati kasus awal konflik Maluku yang dimulai dari peristiwa pemalakan oleh Nursalim Bin Kadir asal Sulawesi Selatan terhadap sopir angkot atas nama Yopi Leuhery hanyalah kasus kriminal biasa yang sangat gampang diselesaikan.Namun dapat berlanjut dengan eskalasi yang begitu besar, mengakibatkan terbunuhnya ribuan umat manusia orang Maluku , hancurnya berbagai fasilitas umum pemerintahan, swasta,masyarakat dan pribadi dan banyak orang Maluku yang menjadi pengungsi, banyak yang menjadi yatim, piatu, yatim-piatu , janda, duda,dan akibat konflik tersebut penderitaannya masih terus terasa sampai saat ini, tidak diketahui kapan berakhirnya, sebagai akibat konspirasi Negara yang pelaksanaannya melalui kesatuan-kesatuan tertentu TNI dan POLRI, dengan cara,

  1. Melakukan pembiaran.
  2. Menyampaikan isu-isu yang bersifat provokatif agar memancing kelompok-kelompok anak negeri Maluku saling berkonflik.
  3. Terlibat langsung untuk menyerang, membunuh dan menjarah harta benda.

Untuk yang terakhir dilakukan dengan cara terang-terangan dengan fasilitas lengkap, atau dengan cara menggunakan pakaian jihad menutupi pakaian dinas, kemudian melakukan penyerangan untuk membunuh dan menghancurkan. Semua strategy Negara tersebut dijelaskan secara rinci dalam buku ” membongkar konspirasi dibalik konflik Maluku”, juga hasil-hasil penelitian para peneliti yang objektif. Anak negeri Maluku yang seharusnya menjadi korban konflik, namun diatur untuk diangkat statusnya sebagai penyebab pemicu konflik kemudian diangkat lagi statusnya sebagai penyebab utama konflik Maluku untuk bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa konflik tersebut.
Menurut pengacara senior ini, bahwa
untuk menghilangkan tanggung jawab Negara, kemudian kesalahan terhadap penyebab konflik tersebut dilimpahkan menjadi tanggung jawab orang Maluku, maka Negara menuduh dengan beberapa alasan yakni ,

  1. Konflik Maluku dilakukan oleh penduduk asli Maluku yang tidak senang dengan para pendatang dari luar Maluku. Ternyata tuduhan ini tidak terbukti, sehingga  dikembangkan tuduhan baru yakni ,
  2. Konflik Maluku adalah konflik antar umat beragama yakni antara penduduk yang beragama Islam dengan penduduk yang beragama Kristen. Ternyata tuduhan ini tidak terbukti, sehingga dikembangkan tuduhan baru yakni,
  3. Konflik Maluku terjadi karena penempatan pegawai negeri sipil di Kantor Gubernur Maluku lebih banyak yang beragama Islam sedangkan diperguruan tinggi lebih banyak yang beragama Kristen. Ternyata tuduhan ini tidak terbukti, sehingga dikembangkan tuduhan baru yakni,
  4. Konflik Maluku dilakukan oleh PDIP dalam rangka memenangkan pemili 1999.Ternyata tuduhan ini tidak terbukti, sehingga dikembangkan tuduhan baru yakni,
  5. Konflik Maluku dilakukan oleh Republik Maluku Selatan(RMS) dalam rangka disintegrasi NKRI. Tuduhan itu yang mendorong anak negeri Maluku melakukan penelitian tentang RMS kemudian menemukan bahwa RMS sangat sah sebagai Negara bahkan lebih sah dari beberapa Negara di dunia yang kedaulatannya telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Waileruny menjelaskan bahwa dengan adanya buku yang ditulisnya dan hasil-hasil penelitian lainnya maka penyebab konflik Maluku telah diketahui oleh banyak kalangan termasuk oleh dunia Internasional, sehingga Negara Indonesia sebagai penyebab konflik Maluku tersebut sudah tidak dapat menutupi dengan cara apapun oleh siapapun.

Ditanya menyangkut apabila Negara sebagai penyebab konflik Maluku, maka apa yang menjadi tujuan dari konflik itu ? Waileruny menjelaskan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukannya sebagaimana tertuang dalam bukunya itu, terdapat 3(tiga) tujuan dari konflik Maluku yakni,

  1. Sebagai upaya genocide terhadap orang Maluku.
  2. Untuk memperlancar proses jawanisasi melalui program transmigrasi dan lainnya.
  3. Untuk memperlemah orang Maluku untuk memperjuangkan haknya untuk menuntut pengembalian kedaulatan Republik Maluku Selatan (RMS) sebagai negara yang sah.

Selanjutnya dikatakan jebolan Magister Sains Unpatti itu, Akibat konflik tersebut ditambah dengan kepemimpinan Gubernur dan para Bupati/Walikota yang tidak berpihak kepada rakyat telah mengakibatkan saat ini Maluku berada pada peringkat ke 34 tingkat pendidikan dari 34 provinsi di Indonesia, Maluku berada pada tingkat pengangguran terbuka terbesar nomor 2 dari seluruh provinsi di Indonesia, Maluku berada pada posisi ke 4 provinsi termiskin di Indonesia, maraknya korupsi yang tidak tertangani secara baik, dan lain sebagainya. Juga akibat konflik tersebut telah menyemangati Anak Negeri Maluku memperjuangkan pengembalian kedaulatan RMS tersebut. Keadaan Maluku yang terpuruk sedemikian, tidak berbanding lurus dengan kekayaan Maluku yang berlimpah ruah yang selalu disedot ke Jakarta.

Dengan demikian Waileruny mengharapkan agar dalam pertemuan tanggal 14 Mei 2018 yang diinisiasi oleh Pa Doni selaku Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dapat menghasilkan beberapa rekomendasi antara lain :

  1. Mendesak Pemerintah sebagai representasi Negara, menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Maluku atas konflik Maluku.Permintaan maaf ini penting agar menutup berbagai analisa liar atau berita-berita liar dan bohong terhadap konflik Maluku yang terus menerus menjadi beban psikologis kepada orang Maluku.
  2. Mendesak Penerintah untuk berproses dalam rangka membangun dialog yang netral menyangkut RMS.
  3. Mendesak Pemerintah memprioritas pembangunan Maluku dengan kucuran dana yang berlimpah dengan pengawasan yang sangat ketat dalam rangka mempercepat tingkat kesejahteraan dan kecerdasan orang Maluku.

Kiranya pertemuan dimaksud tidak memberikan beban berat lagi kepada orang Maluku sebagai akibat dari peserta yang hadir tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan kebenaran Terhadap konflik Maluku, dan menjadi kutuk bagi mereka dan keturunannya yang tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan kebenaran itu, ujarnya.