Desa Merdeka – Yogyakarta : Dialog Publik “politik Pertembakauan dan Etika Politik, Regulasi Rokok Membunuhmu diselanggarakan di Teatrikal Perpus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta senin 4/11/2016. Acara ini sebagai gerakan petani tembakau terkait polemik rokok tembakau yang semakin dikekang oleh kekuasaan.

Hadir dalam acara ini sebagai pembicara Firman Subagyo (Ketuan Panja RUU Tembakau dan DPR RI), Budidoyo (Ketua AMTI / Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia),  Suryokoco Suryaputro (Ketua Perokok Bijak) dan Abdullah M. Sadino (Aktifis PMII DIY).

Dalam acara membahas tuntas, Industri Rokok di indonesia dalam berbagai faktor telah berkontribusi secara besar dengan segemilang Prestasinya di kegiatan sosial, ekonomi dan pendapatan negara. Hingga saat ini belum ada industri Lain yang mampu menandinginya.

Industri pengolahan tembakau dan cengkeh secara menyeluruh digerakkan oleh lapisan petani, buruh tembakau dan cengkeh yang tersebar di banyak daerah maupun perusahaan-perusahaan pabrik rokok di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang mampu menyumbang pendapatan negara.

Selain itu adanya industri Rokok juga telah membantu Negara dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, karena Mampu menyerap tenaga Karyawan sekaligus menghidupkan pertanian tembakau yang merupakan warisan budaya nusantara.

Di lain pihak, Konspirasi Asing telah merancang strategi penaklukan Industri Rokok, Melalui FCTC, Mereka menekan Regulasi, Membuat kampanye Pelarangan Rokok, dan kabarnya mereka juga memainkan skenario penguasaan aset terhadap Rokok (kretek).

geger isu rokok naik menjadi 50.000 bulan lalu, membuat mata rakyat indonesia menjadi terbuka melihat betapa lemahnya birokrasi dan perguruan tinggi indonesia, hanya persoalan sesuap nasi mereka menggadaikan rakyat (membunuh) dengan mematikan pertanain tembakau di indonesia.

Padahal kalau kita lihat data sumbangn APBN terbesar adalah dari beacukai rokok dan sumbanga dari perusahan rokok. Selain itu, keputusan mentri perekonomian tentang kenaikan harga cukai rokok di tahun 2017 juga menyulitkan bagi rakyat kecil dan para buruh rokok.

Keputusan tersebut pasti layak untuk di tolak karena tidak berangkat (mengayomi) masyarakat kecil. Padahal hampir sebagian besar masyarakat indonesia adalah perokok aktif artinya pemerintah dalam hal ini tidak mendukung rakyat hanya dengan dalih kesehatan mereka mematikan usaha dan kesenangan rokok.

Atau jangan-jangan pemerintah sedang memanfaatkan isu rokok ini untuk menutup krisis perekonomian dengan menaikan harga rokok. Kalau benar ini yang terjadi maka naudzubillah. Seharusnya yang perlu di lakukan itu adalah managemen keuanganya bukan metode sulam tambal yang merugikan rakyat. (*)