Desa Merdeka – Yogyakarta : Di tengah Rapat Koordinasi Badan Pekerja Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (Petani) yang di hadiri Ketua-ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Petani, Ketua DPW Petani Jawa Tengah Dumadi Tri Restiyanto, SE, MSi. menyayangkan pernyataan Direktur Utama (Dirut) Badan Urusan Logistik (Bulog) yang akan menggandeng TNI /Polri untuk jualan beras. Meskipun ide dan tujuannya baik tapi kurang benar. Apalagi beras dari bulog dipasarkan melalui Polsek atau Koramil.

Pernyataan itu disampaikan di sejumlah media nasional, disela-sela rapat koordinasi Badan Pekerja Mukernas Petani ini yang merupakan penjajagan atau pengenalan situasi dari Kepolisian ke Perum Bulog banyak membutuhkan penyesuaian dan pengenalan.

Di satu sisi TNI dan Polri beda Departemen dengan Bulog dimana Polri dibawah Mendagri, dan TNI di bawah Menhankam sedang Perum Bulog di Bawah Kementerian BUMN. Karena tugas masing-masing instansi dan departemen berbeda beda. Kritik ini diharapkan menjadi koreksi positif bagi Dirut Perum Bulog yang baru.

Disamping itu, Ketua DPW Petani DIY Anggit Bimanyu juga menambahkan bahwa Perum Bulog memiliki manajemen yang berbeda dengan TNI-POLRI juga tugas Pokok dan Fungsinya.
TNI-POLRI yang memiliki tugas Teritorial dan pelayanan memiliki beban yang cukup berat. Sehingga jangan diberi tambahan tugas yang tidak sesuai dengan bidangnya. Tapi kalau tugas untuk mengawal dan mengamankan distribusi beras bolehlah.

Ditempat yang sama, Ketua Umum Petani Satrio Damardjati mengatakan bahwa Pengendalian harga beras memang menjadi kewenangan Bulog dalam otoritasnya menjaga kestabilan harga beras yang cukup penting seperti rupiah, minyak bumi dan gas. Karena beras merupakan komoditi yang berperan langsung dengan rakyat dan memiliki posisi politik dan ketahanan yang strategis. Namun pelaksanaan harus tidak over lapping dan sesuai sistem hukum dan administrasi yang berlaku di Indonesia. Agar kesalahan itu tidak menjadi preseden buruk dan salah kaprah di kemudian hari

(Red: Bidang Propaganda dan Jaringan Petani).