Desa Merdeka – Ambon : Menyikapi penghargaan yang di berikan oleh Mendagri kepada Pemda Kab. Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara dengan alasan percepatan pembangunan daerah otonomi baru sangatlah naif dan sangat tidak masuk di akal sehat. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, karena fakta yang terjadi di lapangan dalam berbagai aspek pembangunan di Kab. P. Taliabu sangat miris, karena kenyataan dilapangan sangat berbeda  dengan kenyataan antara yang tidak nyata dan kenyataan berbanding terbalik.

Sebagai orang terpelajar, kami merasa dibohongi seperti dijelaskan oleh FAISAL SYSHALAN putra asli Taliabu yang juga aktivis hak-hak adat Taliabu, yang dibantu aktivis anti Korupsi Fredy Ulemlem SH  yang sementara di Jakarta melaporkan berbagai kesenjangan dan ketimpangan di lembaga-lembaga Negara yang berkompeten, melalui sambungan Ponsel kepada contributor Desa Merdeka 4/5/2017.

Selanjutnya dikatakan, Lantas apa yang kemudian di lihat oleh Mendagri dan di ukur sebagai suatu keberhasilan atau prestasi ? lalu kalau pembangunan tidak berjalan seperti yang ada saat ini maka, yang menjadi pertanyaan besar bahwa di kemanakan anggaran-anggaran tersebut selama ini.

Berdasarkan fakta pembangunan yang terjadi selama ini di Kab Pulau Taliabu  yang terlihat secara nyata hancurnya berantakan infrastruktur, mulai dari fasilitas jalan, jembatan, pusat komonikasi dan informasi sampai pada infrastruktur lain, semuanya nihil alias omong kosong adanya, lantas apa parameternya sehingga pemda di katakan berhasil dan di berikan penghargaan oleh Mendagri, ini sangat keterlaluan.

Kami minta kepada Menteri dalam negeri untuk meninjau kembali pembangunan yang menurut Mendagri sendiri itu berhasil. Pergilah dan lihat sendiri seperti apa pembangunan yang berjalan di Kab. Pulau Taliabu dan tanyakan langsung kepada rakyat bahwa apakah mereka setuju dengan penghargaan itu atau tidak.

Masih menurut Faisal : Sungguh ajaib bila jalan, jembatan, serta pembangunan infrastruktur lainnya tidak di bangun tetapi di katakan berhasil, apa apaan ini?

Lebih celaka lagi adalah beberapa dinas di Kabupaten Pulau Taliabu masih pinjam pakai beberapa gedung sekolah,apakah ini yang namanya keberhasilan atau apa ya? lalu coba lihat lagi rumah milik adiknya Bupati mana yang lebih bagus, apakah faslitas umum atau rumah milik adiknya Bupati sendiri sang penguasa itu.

Kalau pembangunan sudah hancur berantakan seperti, lalu di apakan anggara milik rakyat itu serta di simpan dimana anggaran itu.

Lantas apa tujuan dan manfaat dari otonomi dari itu sendiri, apakah tujuan dan manfaat dari otonomi daerah, apakah hanya untuk  bagi – bagi kekuasaan dan memperkaya diri oleh kelompok kepentingan atau sebaliknya yakni memperpendek rentang kendali sistem pelayan administrasi publik kepada masyarakat ? tentu menjadi teka teki bagi kita semua.

Oleh karena itu sebagai anak bangsa saya tidak setuju dengan apa yang terjadi melalui penghargaan yang sudah di berikan kepada Pemda Taliabu.

Mudah mudahan penghargaan yang sudah terlanjur di berikan oleh Mendagri, dapat menjadi suatu kesadaran untuk segera melaksanakan pembagunan didaerah demi terciptanya kesejahteraan bagi rakyat Taliabu, yang saat ini hidup di tengah keterpurukan yang luar biasa di rasakan saat ini. Diduga Sebuah pembohongan Publik yang dilakukan Pemda melalau penghargaan Menteri dalam Negeri.

Saya serukan : Wahai Generasi Taliabu, kita kedaulatan ditangan rakyat, jadilah agen Pembaharuan, agen control untuk memantau serta mengkritik kebijakan Pemerintahan yang tidak pro rakyat. siapapun yang hari ini membela kebijakan yang tidak pro rakyat maka saya katakan orang tersebut mungkin sudah lupa ingatan dan juga bisa saja gangguan jiwa. Ujarnya tegas melalui Ponsel. Sampai berita ini naik contributor Desa Merdeka berupaya kontak Pemda setempat untuk konfirmasi tapi sangat sulit mendapat  kontak. (5/5/2017/*Chris)