Desa Merdeka – Cianjur : Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang saat ini gencar di bentuk di setiap desa, bisa turut mendorong lancarnya upaya pemerintah dalam menyalurkan barang elpiji bersubsidi kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Nugrah pengamat ekonomi asal Cianjur.

Akademisi asal universitas Negeri ternama di Bandung itu menuturkan, sebenaranya hadirnya BUMDes merupakan sebuah titik terang bagi masyarakat pengguna elpiji ukuran 3 Kg, pasalnya selama ini masyarakat seringkali mengalami kesulitan untuk sekadar bisa mendapatkan barang yang katanya mendapat suntikan dana subsidi dari pemerintah pusat itu.

Selain terbebani dengan tingginya harga elpiji yang dijual eceran di pasaran, beber Nugrah dari segi pasokan barang , kerap elpiji ukuran 3 Kg ini mengalami kelangkaan, khususnya disaat menjelang hari besar keagamaan seperti jelang Idul Fitri.

“Katanyakan ini barang subsidi, tapi harganya ko bisa “selangit”. Sudah mahal, kadang barangnya sulit dicari,”ujar Nugrah kepada Berita Cianjur, Selasa (2/1).

Disingung soal korelasi BUMDes sebagai penyalur elpiji 3 Kg, Nugrah menjelaskan, kalau itu sangat memungkinkan, sebab sejatinya program konversi minyak tanah ke elpiji 3 Kg yang digulirkan pemerintah pusat itu diperuntukan bagi kalangan warga miskin.

“Yang punya data valid warga miskin itu kan Pemerintah Desa (Pemdes). Tentunya berdasarkan data itu penyaluran elpiji 3 Kg bisa lebih tepat sasaran. Nah dengan adanya BUMDes yang nota bene lembaga ekonomi yang dimiliki desa, penyalurannya bisa diatur dengan baik,”terangnya.

Menurut Nugrah, keuntungan yang bisa didapat desa dengan mengelola elpiji 3 Kg sangat besar, selain bisa menghidupkan roda perekonomian BUMDes, pelayanan kepada masyarakat bisa sangat dirasakan, mengingat barang elpiji memang sangat dibutuhkan dan sudah menjadi kebutuhan vital.

“Berbekal data masyarakat miskin itu, saya kira desa dengan BUMDesnya bisa mengajukan langsung ke Pertamina untuk soal pengelolaan elpiji 3 Kg. Toh desa juga merupakan kepanjangan langsung pemerintah pusat, jadi apa salahnya? Malah sudah kewajiban desa ikut mensukseskan program pemerintah,”kata Nugrah.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Cianjur, Himam Haris saat dimintai tanggapannya mengaku setuju dengan wacana pengelolaan gas elpiji 3 kg oleh BUMDes. Hanya saja, orang nomor satu di lingkungan dinas yang mengatur perniagaan di Cianjur itu memberikan syarat, BUMDes yang bisa mengelola itu harus didukung dengan managemen yang baik.

“Saya kira bisa saja, cuma perlu diperhatikan juga managemen BUMDesnya. Artinya jangan sampai setelah diberikan pengelolaan justru malah tambah kacau balau penyalurannya,”ujar Himam Haris. (*)

sumber : berita cianjur

foto  : migasreview