Desa Merdeka – Jakarta : Kementerian Keuangan Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 267/PMK.010/2015 terkait dengan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen pada sapi bakalan yang diimpor.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, kebijakan tersebut haruslah dijalankan secara konsisten. Pasalnya pajak adalah kewajiban yang harus dibayar.

“Tentu bahwa pajak itu harus dibayar, jadi tentu kalau seandainya PPN mau diterapkan itu harus konsisten dan kalau seandainya ada komoditi-komoditi yang diperjualbelikan harus kena PPN, yaa kita wajib untuk memenuhi,” kata Agus di Gedung BI, Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Agus menambahkan, kebijakan pengenaan PPn kepada sapi ini tentu akan berdampak pada inflasi. Namun, pastinya penjual akan menaikan harga dan membebankan kepada pembelinya.

“Sehingga bagi pembeli ini adalah satu tambahan yang perlu dibayarkan. Akan ada tekanan tetapi langsung akan nanti akan kembali lagi menjadi normal,” paparnya.

Menurut Agus, tekanan yang kembali normal akan terjadi pada tiga bulan setelah pengenaan PPn diberlakukan. Agus menjelaskan, pengenaan PPn adalah bagaimana meningkatkan penerimaan pajak.

“Saya melihat kita perlu secara luas menjaga pelaksanaan UU pajak secara konsisten karena tahun 2016 tentu penerimaan negara kembali menjadi perhatian. Kalau di 2015 kita tantangan cukup besar di pajak, kita perkirakan di tahun 2016 ini masih ada tantangan di penerimaan pajak kita,” tegasnya.

Sementara itu, terkait inflasi hingga minggu ketiga bulan Januari 2016, lanjut Agus menjelaskan, berdasarkan survei BI pada bulan Januari mencapai 0,75 persen.

“Konsisten dengan minggu pertama dan kedua. Cukup tinggi dan kita masih melihat sumbernya adalah di volataile food khususnya terkait dengan hortikultura seperti bumbu-bumbuan, cabe merah, bawang merah, tetapi untuk daging ayam dan telur ayam menjadi tekanan,” tukasnya. (okezone)