Desa Merdeka – Ambon : Ada 2 berita yang sangat menarik terkait dengan pembangunan & pengembangan “Blok Abadi” Inpex Masela. Kedua berita tersebut seakan-akan menyatakan betapa bodohnya rakyat Indonesia, khususnya rakyat Maluku terkait dengan industri energi yang sedang di bangun di wilayah perairan Maluku.

Berita pertama: Arcandra Tahar Pahlawan Indonesia?

Gbr Acandra

Gbr Acandra

Seorang Arcandra Tahar, ketika masih menjabat sebagai Menteri ESDM selama kurun waktu 20 hari bisa menurunkan (menegosiasikan) biaya investasi Onshore menjadi lebih hemat US$ 15 Miliar dalam waktu yang sangat singkat, sementara pihak Konsorsium Inpex-Shell sendiri membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan untuk melakukan revisi Plan Of Development mereka terkait perubahan dari Offshore ke Onshore.

Proses pembangunan Plan of Development (POD) bukanlah proses yang dapat dibangun oleh 1-2 orang dan dalam waktu yang singkat. Proses pembangunan POD ini biasanya melibatkan banyak pihak dengan berbagai latar belakang ilmu/ keahlian serta memakan waktu tahunan.

Kembali ke akar permasalah utama, yaitu Onshore vs Offshore.

Pada bulan September 2008, salah satu lembaga riset dan konsultan ternama dunia di bidang ESDM yang bernama Wood Mackenzie mempublikasikan kajian mereka tentang perbandingan biaya investasi antara Onshore & Offshore Blok Abadi atau istilah lebih tepatnya adalah antara Floating LNG Platform dan Pipanisasi ke Fasilitas Pengolahan Darat. Singkatnya, kajian tersebut menyatakan bahwa pembangunan fasilitas Onshore akan membutuhkan biaya tambahan sekitar US$ 3.500 Juta yang sebagian besar datang dari biaya pipanisasi dari laut dalam ke daratan terdekat yang paling ideal. (Kajiannya dapat diunduh di sini: https://www.google.co.id/url?sa=t&r…)

Berita Kedua: Luhut Pahlawan Inpex Masella?

Baru beberapa hari mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM, Luhut B Pandjaitan sudah memberikan sinyal perpanjangan kontrak Inpex selama 10 tahun. Lebih dari itu, Luhut juga menyatakan akan mempertimbangkan pembagian bagi hasil dari 85:15 (85% Pemerintah, 15% Kontraktor) menjadi 70:30. (Baca: http://ow.ly/kO4L100kjXr)

Sangatlah konyol kalau pemerintah pusat benar-benar memperpanjang kontrak Inpex Masela yang saat ini masih dalam tahap Eksplorasi dan sedang melakukan revisi Plan Of Development (POD) nya karena keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah no.35 tahun 2004.

Pada pasal 27 dalam PP no.35 tahun 2004 dinyatakan bahwa Perpanjangan Kontrak (Eksplorasi) hanya bisa dilakukan 1 kali dan paling lama empat (4) tahun. Lantas apa dasarnya pemerintah pusat datang dengan usulan 10 tahun?

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Maluku memiliki porsi bagi hasil dari jatah bagi hasil Pemerintah Pusat. Besarannya sekitar 15-20 persen. Dengan demikian bilamana pemerintah pusat memutuskan untuk memperkecil porsi bagi hasilnya secara langsung akan berdampak pada pendapatan bagi hasil Maluku.

Mari kita berdiskusi… Penulis : Elya Muskitta, Direktur Program di Prisma Knowledge Resource & Strategic Solutions(30/9/2016/*Chris).