Ambon-Desamerdeka.Kericuhan yang terjadi pada Senin 31 Agustus 2015 saat Pansus Kasus Repo dan dugaan Mark Up Pembelian Kantor cabang di Surabaya olehBank Maluku,untukmengadakan hearing dengan otoritas jasa keuangan ( OJK ) dan Bank Indonesia (BI)adalah bagian yang tidak terpisahkan dariKwalitas Kepemimpinan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku. Hal itudijelaskan oleh sumber terpercaya di DPRD yang merasa kepemimpinan sekarang berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.Dijelaskan bahwa hai itu berawal dari Pembentukan pansus Bank Maluku. Dalam Tata tertib DPRD Prov. Maluku No.1 Tahun 20014 sudah dipertegas ,Pimpinan Dewan tidak ditempatkan dalam Pansus.Yang wajib duduk adalah unsure komisi ,dan anggota dari usulan Fraksi-Fraksi. Hal tersebut merujuk kepada system control manajemen yangharus dilakukan oleh Pimpinan Dewan. Karena semua laporan kerja pansus harus dilaporkan kepada Pimpinan Dewan. Kenyataannya semua pimpinan Dewan masuk duduk sebagai pimpinanPansus, Malahan KetuaDewan EH duduk sebagai Ketua Pansus. Yang sebetulnya telah ipertegas dalam tatatertib,tidakboleh.Tetapi Ketua dan Wakil Ketua termasuk RR sebagai Wakil Ketua dan semua wakil –Wakil ketua berada dalam jabatan sebagaiwakil ketuaPansus,sehingga mereka semuanya terjunl angsung dalamPansus. Dalam perkembangan kerjanya ,Pansus dalam menjalankan tugas terjadi miss komunikasi dalam internal Pimpinan Dewan maupun terhadap penanganan Repo yang merugikan Bank Maluku Rp 262 miliar serta dugaan Mark up pembelian Kantor cabang Rp.54 miliar.Semula KetuaDewan EH mempercayai tugas pimpinan Pansus kepada WakilKetua RR Repo danCabang Surabaya itu. Dalam kenyataan selanjutnya kepercayaan itu berjalan tidak normal karena terjadi miss Komunikasi akibat dari saling mencurigai.
Selanjutnya dijelaskan ,sebelum dengar pendapat 31 Agustus 2015,telah terjadi masalah diantara Ketua Dewan dan wakil Ketua RR, dimana Wakil ketua RR yang telah membuat surat undangan kepada Pansus untuk berapat, surat tersebut dibatalkan Ketua Dewan EH, dan membuat undangan baru tanpakoordinasi dan komunikasi dengan RR,membuat RR kecewa karena sudah diberikan tanggungjawab. Puncaknya tadi hari Senin 31 Agustus 2015,karena Ketua Dewan EH tidak koordinasi dan komunikasi denganWakil RR maupun semua pimpinan Dewan untuk melakukan Hearing dengan OJK dan Bank BI, malahan Ketua Dewan EH mengambilalih dan membuat surat undangan rapat tidak libatkan semua pimpinan Dewan.Sebagai wakil Ketua RR merasakan pola kepemimpinan EH sangat merugikan kerja Dewan yang tidak efektif dan efisien untuk kerja bagi rakyat,maka RR melampiaskan kekesalannya pada dua ronde dengan ketua Dewan EH yaitu ronde pertama didepan pintu masuk ruang rapat Pleno pada jam 09.00 pagi,danronde keduapada jam 12.30 Wit sementara Pansus melakukan hearing dalam ruang rapat paripurna antara pansus dengan OJK dan Bank BI.
Menurut sumber terpercaya ini ,secara kasadmata sebetulnya terjadi hal demikian karena lemahnya manajemen politikKetua Dewan EH, maupun Konsolidasi koordinasi yang tidak berjalan di internal pimpinanDewan. Yang dilakukan adalah tindakan politik kekanak-kanakan, dengan menampilkan kuasa otoriter melalui jabatan sebagai Ketua Dewan EH maupun Wakil Ketua RR .Bagi PDIP keliru menempatkan kadernya sebagai Ketua Dewan. Ditambahkan sumber tersebut bahwa ada apa dibalik Ketua Dewan EH menjadi ketuaPansus, dan juga sebagai ketua panja Pembelian Kantor Cabang Bank Maluku Surabaya,sementara Wakil Ketua RR sebagai Ketua Panja Repo Bank Maluku. Diduga Jaringan ketua Dewan EH juga terlibat dengan masalah Repo bank Maluku yang merugikan rakyat Rp.262 miliard, sementara Jaringan Wakil Ketua RR terlibat dengan Repo dan Mark Up kantor cabang Surabaya Bank Maluku senilai Rp.54 miliyard.Untuk ituFraksi-Fraksi akan melakukan Pleno untuk meminta agar pimpinan Dewan tidak duduk didalam Pansus Bank Maluku. Sampai berita ini diturunkan contributor desamerdeka menghubungi ponsel Ketua Dewan EH,maupunWakil Ketua RR mulanya ada nada panggilanPonsel masuk, tapi ketika di sms minta di konfirmasi keributan ,Ponselnya tdk lagi aktif. Untuk itu ketika Kontributor Desa merdeka kontak kader senior PDIP yang malang melintang dengan Partai Ir.Niko Puttileihalat meminta tanggapan atas informasi sumber tersebut, dengan nada keras dikatakan, semua tuduhan itu bohong,mereka jahat, kita kenal watak sdr RR , dan ketika RR datang dengan celana pendek masuk ruang Dewan sementara rapat dengan OJK dan Bank BI,Publik dapat menilai sendiri .selanjutnya dikatakan bahwa RR adalah Golkar. Yang terlibat dengan tanda tangan untuk keluarkan uang adalah Gubernur SA dan Walikota Ambon RL yang juga adalah orang Golkar.demikian juga Repo Bank Maluku juga orang Golkar yang waktu itu menjadi komisaris Bank Maluku Anggota DPRD Provinsi Maluku. (31/08/2015/*Chr).