Desa Merdeka – Bantul : Kepala Bagian Pemerintah Desa Setda Bantul Heru Wismantoro memastikan tidak akan mengintervensi proses seleksi pamong 2016. Meskipun sebagian pelaksanaannya diwarnai kontroversi.

“Karena yang meneken MoU dengan pihak ketiga adalah panitia desa. Bukan pemkab,” katanya, Minggu (11/1).

Dikatakan, proses seleksi dan mekanisme pengangkatan perangkat desa diatur dalam Perda No. 5/2016 tentang Pamong Desa. Jika ada pesoalan terkait hasil ujian seleksi, warga bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pernyataan Heru ini merespons hasil seleksi pamong di Desa Temuwuh, Dlingo.

Sebagaimana diketahui, proses seleksi pamong di Desa Temuwuh menuai protes. Ratusan warga (9/12) menggelar unjuk rasa balai desa setempat (9/12). Menuding panitia tak transparan, pengunjuk rasa menuntut seleksi ulang.

Bambang Sutopo, warga setempat, mengungkapkan, aroma kecurangan panitia tampak sejak pembentukan tim sembilan.“Ada anggota tiba-tiba diganti tanpa alasan jelas,” bebernya.

Sunaryanto, peserta seleksi, menilai lokasi ujian tes yang dipilih panitia juga menunjukkan kejanggalan. Dipilih kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan alasan ujian computer basic test. Tapi, faktanya ujian tertulis paper basic test (PBT). “Kalau PBT cukup di desa. Kenapa harus jauh-jauh ke UMY,” keluhnya.

Kepala Desa Temuwuh Suradi berjanji mengakomodasi tuntutan pengunjuk rasa. Sepengtahuannya, ujian bisa diulang hanya jika ada kesamaan nilai tertinggi antarpeserta.

“Ini bukan karena itu. Makanya kami perlu konsultasi,” katanya.

Terkait pergantian anggota tim sembilan, Suradi menilai sebagai hal wajar. Apalagi, hal itu terjadi karena ada anggota mengundurkan diri. Sehingga dibutuhkan pengganti. (zam/yog/mar)

Foto: Ribuan Kepala Desa yang tergabung dalam Parade Nusantara melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta, Senin, (22/02). Mereka menuntut pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Pemerintahan Desa dan RUU Pembangunan pedesaan. TEMPO/Imam Sukamto