Desa Merdeka – Toboali : Politik uang diprediksi masih digunakan sebagai cara untuk meraih kemenangan atau suara terbanyak pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bangka Belitung (Babel), Februari 2017 mendatang. Diungkapkan Ketua Panitia Pengawas Pilkada Bangka Selatan (Basel), Sahirin sekitar 70 persen masyarakat masih memilih berdasarkan money politic.

“70 persen masih berdasarkan money politic. Ini masih menjadi jurus ampuh untuk mengiming-imingi masyarakat agar memilih,” tegas dia usai Sosialisasi Pengawasan Pemilu pada Pilgub 2017, di Wendy Caffe Toboali, Kamis (1/12). Oleh karena itu ditambahkannya, perlu adanya penyadaran dan ini tugas semua kalangan baik itu LSM, Ormas, media, tokoh pemuda dan agama untuk bersama – sama membangun demokrastis bebas dari money politic,” tambahnya.

Menurut pria berkacamata ini, Panwaslu Basel akan terus membangun jaringan secara berjenjang mulai dari pemilih pemula, tokoh masyarakat, LSM, OKP dan Ormas serta tokoh agama. Diharapkanya dengan adanya pembangunan jaringan tersebut dapat menyampaikan kepada masyarakat walaupun beda pilihan namun tetap menjaga kerukunan dan kebhinekaan. “Untuk itu mari jaga stabilitas politik. Harus kita sadari bahwa kita boleh berbeda pilihan tetapi mari menjaga keutuhan,” himbaunya.

Disatu sisi, Sahirin menyinggung ada temuan APK di lapangan pasangan calon yang dipasang di luar zona. Menurutnya Panwas Basel telah berkomunikasi dan melayangkan surat untuk diturunkan. Hanya saja ditemukan adanya timses dan relawan berbeda komunikasinya.

“Memang timses sudah benar zonanya, tapi di lapangan relawan yang menempatkan di luar zona.  Sudah kita bangun komunikasi dan untuk KPU kami minta cepat memasang APK. Kalau dari kita akan berupaya maksimal pencegahan, pengawasan tidak bisa dilakukan tanpa melibatkan semua unsur LSM, Ormas, OKP dan tokoh-tokoh,” pungkasnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Babel Divisi SDM dan Organisasi, Bagong Susanto dalam materinya  mengajak LSM, Ormas dan OKP untuk berperan aktif mengawasi Panwas mulai dari tingkat desa hingga kabupaten agar dapat melaksanakan tugasnya independen dan netral. Ia juga meminta LSM, Ormas dan OKP untuk melaporkan jika ada petugas Panwas yang bekerja melanggar aturan. (radarbangka.co.id)