Desa Merdeka – Ambon – Janji Manumpak Pane belum juga terealisasi. Banyak kasus dugaan korupsi kandas dan tak jelas penanganannya. Padahal ada kasus yang sudah di tahap penyidikan. Namun tersangka belum juga ditetapkan.

Pimpinan Kejati Maluku selalu mengklaim, kalau penanganan kasus-kasus dugaan korupsi tetap berjalan, tidak ada yang mendek. Ironisnya, kasus-kasus itu belum juga sampai di pengadilan. Sebut saja, kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten SBB tahun 2007-2009 senilai Rp 2,4 miliar. Kasus ini dilimpahkan sejak Agustus 2016 oleh tim penyi­dik Kejagung.

Pasca dilimpahkan tim pe­nyidik sibuk melakukan peme­riksaan. Puluhan orang sudah diperiksa, tetapi kemudian kasusnya menghilang.

Padahal bukti-bukti dugaan korupsi sudah di tangan. Da­lam penyidikan, jaksa mene­mukan anggaran senilai Rp 2,4 miliar digelontorkan untuk menyusun master plan Tatrawil Kabupaten SBB. Tahun 2007 sebesar Rp 1,4 miliar, tahun 2008 Rp 635 juta dan tahun 2009 sebesar Rp 630 juta lebih. Namun dari ang­garan Rp 2,4 miliar itu, ter­nyata yang dibayar ke pihak ketiga hanya Rp 600 juta. Rp 1,8 miliar lebih diduga me­ngalir ke kantong-kantong pejabat SBB.

Selanjutnya kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mo­dem Support AMR daya 23 KV dan 33 KV di PT.PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara  ta­hun 2016 senilai Rp 1.122.000. 000. Kejati Maluku berjanji me­ngekspos kasus ini pada per­te­ngahan Mei 2017 lalu, namun tak adarealisa­si­nya. Malah, ber­­edar informasi, kalau penyelidikan kasus ini akan dihentikan.

Kasus lainnya, adalah du­gaan gratifikasi penataan ka­wasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru yang diduga melibatkan Kepala Di­nas ESDM  Provinsi Ma­luku, Martha M. Nanlohy.

PT Buana Pratama Sejah­tera (BPS) mengucurkan dana seni­lai Rp 4,6 miliar ke re­kening pribadi Kadis ESDM. Sejumlah pihak sudah dipe­riksa, terma­suk Kadis ESDM, tetapi kasus ini hilang bak ditelan bumi.

Selain itu, kasus repo sa­ham Bank Maluku  ke PT An­dalan Artha Advisindo (AAA) Seku­ritas. Dalam penyeli­dikan terungkap, Bank Maluku menerbitkan obligasi sebesar Rp 300 miliar dalam bentuk tiga seri, yakni Seri A Rp 80 miliar telah dilunasi tahun 2013, Seri B Rp 10 miliar telah dilunasi tahun 2015, dan Seri C jatuh tempo pada Januari 2017.

Sehingga untuk repo obli­gasi tidak ada masalah, karena akan diselesaikan Januari 2017. Yang bermasalah adalah reverse repo obligasi, dimana bank membeli surat obligasi pihak lain. Kasus ini juga tak jelas penanganannya.

Kondisi ini kontras dengan janji Kajati Manumpak Pane yang akan memprioritaskan penuntasan kasus-kasus lama.

Praktisi Hukum Wendy Tua­pu­t­timay meminta Kejati Ma­luku serius menuntaskan ka­sus-ka­sus dugaan korupsi yang su­dah diusut sejak tahun 2016 lalu. “Banyak kasus yang man­dek. Ada yang di tahap penye­lidikan bahkan ada di penyi­dikan. Jaksa harus menen­tukan sikap terhadap kasus-kasus yang dita­ngani,” tandas Wendy.

Menurut Wendy, jaksa ha­rus menunjukan sikap yang jelas, sehingga tidak dinilai sebatas wacana. (S-27)

Sumber :Harian Pagi Siwalima Rabu 31 Mei 2017. (31/5/2017/*Chris).