Badrussuud : Setiap tahun Pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pastinya mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk periode tahun selanjutnya. Tahun 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur melalui Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. Meski ini aturan untuk dapat mencairkan dana desa, namun perlu kita ketahui bersama bahwa 10 persen dari Total APBN adalah untuk dialokasikan atau dikembalikan ke Desa adalah hak yang sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan kewajiban-kewajiban yang membebani Desa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semenjak Indonesia Merdeka, penggunaan Dana APBN hanya diketahui dan dapat diakses oleh para elite negara, sekaligus dosa-dosanya dalam memperdaya masyarakat dan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 bidang Keseehatan

Sesuai dengan Permen Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. Sepertinya Kementrian Kesehatan juga mencermatinya agar nyambung dan sesuai kepentingan Kementrian Kesehatan dalam mensukseskan program-programnya yang bisa gratis, karena masyarakat diarahkan untuk menggunakan Dana Desa. Namun karena ini bentuknya bukan penugasan, semestinyalah Kementrian bidang Kesehatan memberikan acuan sesuai kepentingannya. Pada saatnya nanti kementrian yang lainpun pasti akan ikut-ikutan seperti ini.

Kesehatan adalah bentuk layanan sosial dasar, sungguh memalukan jika ada dana desa namun penduduk desa atau warga desa justru sakit-sakitan dan tidak pernah sehat. Memang kepentingan kesehatan belum selesai di tingkat desa yang tertinggal dan desa miskin. Namun perlu kita pahami juga bahwa warga desa menjadi miskin atau kaya adalah usahanya sendiri, tidak semata-mata karena perbuatan Pemerintah Desa. Namun apabila penduduk desa dan warga masyarakat semua sakit-sakitan dan tidak sehat, bukankah menjadi tanggung pemerintah semuanya, bukan hanya pemerintah desa. Jadi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia berusaha mengkompilasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 dari Permendesa 19/2017 untuk bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

  • Air Bersih Berskala Desa Air Bersih, Fasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (RPAM),
    Penyediaan sarana teknologi tepat guna (TTG) untuk air bersih,
  • Sanitasi Lingkungan Sanitasi yang layak kesehatan, Pembangunan sarana MCK (Mandi, Cuci, Kakus), sarana cuci tangan,  Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga serta yang berbasis masyarakat, Sanitasi berbasis masyarakat (mis: sanitasi pasar desa, menghilangkan genangan air, dsb.), Penyediaan sarana teknologi tepat guna (TTG) untuk sanitasi seperti septic tank terapung,
  • Bantuan Insentif Kader Kesehatan / UKBM  Honor / insentif / reward kader, Honor kader kesehatan,
    Pendampingan oleh kader kepada perempuan usia 30 – 59 mendapatkan pelayanan skrining sadanis dan IVA di Puskesmas, Honor instruktur senam di desa, Transport Kader Kesehatan Transport Kader dalam pelaksanaan UKBM, Transportasi petugas/kader ke Pos Lansia/Posbindu, Pendampingan pelaksanaan kunjungan rumah, Transport pendampingan masyarakat yang ditemukan beresiko dan berpenyakit PTM (Penyakit Tidak Menular), Pendamping IVA,Pendampingan pendataan sasaran dan sweeping imunisasi. Perawatan dan/atau Pendampingan Ibu Hamil, Nifas, dan Menyusui Pendampingan ibu hamil, nifas, dan menyusui oleh kader, Pendampingan pendataan oleh kader terhadap bumil dan balita,
  • Pelaksanaan pendampingan program perencanaan, persalinan dan pencegahan komplikasi oleh kader, Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan tambahan/sehat untuk peningkatan gizi bayi, balita dan anak sekolah Pemantauan pertumbuhan balita oleh kader dan penyediaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bayi, balita dan anak, Kunjungan rumah oleh kader untuk pemantauan pertumbuhan balita.
  • Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pembinaan UKBM (Poskedes/Polindes, Posbindu