Desa Merdeka – Ambon : Rencana pembangunan pelabuhan terpadu didesa Waai-Tulehu Kabupaten Maluku Tengah provinsi Maluku bagi bongkar muat kontener dengan anggaran 2 triliun akan mengalami hambatan bila pemerintah daerah tidak mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Negeri Waai tentang kegunaan dan manfaat pelabuhan tersebut bagi masyarakat.

Kontributor Desa Merdeka mendapat bocoran dari Warga masyarakat bahwa rencana pemerintah provinsi tersebut telah mendapat penolakan dari anggota masyarakat dari Negeri Waai sejak tahun 2016. Yang menolak dan keberatan rencana pembangunan pelabuhan terpadu, datangnya dari anggota masyarakat yang berdiam di sektor Efrata “dusun Naang” yang terletak di lokasi pembangunan. Keberatan masyarakat telah disampaikan dengan surat dari warga masyarakat tanggal 22 Agustus 2016 kepada Pejabat Raja Negeri Waai yang ditanda tangani 153 orang penduduk Waai.

Kemudian Surat keberatan terhadap pembangunan pelabuhan terpadu dilanjutkan pemerintah Negeri Waai bersama saniri Negeri Waai berupa surat No : 146/076/NW/VIII/16 tanggal 28 Agustus 2016 yang ditanda tangani a/n Pemerintah Negeri Waai sekretaris C. Matakupan dan Mengetahui Badan Saniri Negeri Waai F.Tuhaleuruw yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Maluku dan tembusannya kepada Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tengah, Ketua/Anggota DPR Provinsi Maluku, Ketua/Anggota DPR Kabupaten Maluku Tengah, Camat Sirimau. Alasan penolakan yang dilakukan anggota masyarakat negeri Waai dusun Naang terhadap rencana pembangunan Pelabuhan Kontener setelah Pemerintah Negeri bersama Saniri Negeri Waai gagal mengadakan mediasi dengan masyarakat yaitu :

  1. Pembangunan pelabuhan direncankan menggunakan lahan seluas 70 ha,akan berdampak pada penggusuran pemukiman warga.
  2. Di area pemukiman ini terdapat saran pendidikan,kesehatan dan keagamaan, yakni, 1 bangnan TK, 2 bangunan SD, 1 bangunan SMP, 1 bangunan SMA, 1 bangunan puskesmas, 2 bangunan gereja (Protestan dan Katolik) dan 1 kantor desa,sehingga bila penggusuran berdampak pada masyarakat.
  3. Kemungkinan sulit menemukan lokasi pemukiman baru yang dapat menampung lebih kurang 200 kepala keluarga dan sesuai luas lahan masing-masing warga.
  4. Akan turut mempengaruhi taraf ekonomi warga yang berprofesi sebagai nelayan jika dipindahkan dari pesisir pantai (pemukiman yang sekarang)
  5. Kami telah merasa nyaman dengan lingkungan pemukiman yang sekarang sehingga tidak bersedia dipindahkan ketempat lain.

Surat tersebut terkuak kepada Kontributor Desa Merdeka ketika Gubernur Maluku Said Assagaf turun kedesa Waai 28/2/2017 untuk menyerahkan dan mensosialisasi Peraturan Negeri (Perneg ) dan menyampaikan pidato tentang pembangunan Pelabuhan Terpadu Kontener di Negeri Waai.

Merasa surat mereka tidak dihiraukan, beberapa Anggota masyarakat menyerahkan kedua surat keberatan itu dan diminta untuk dipublikasikan.

Berdasarkan surat bocoran dari beberapa anggota masyarakat, kontributor Desa Merdeka menghubungi salah satu Badan Saniri yang menanda tangani surat tersebut bersama Sekretaris Negeri. Dalam percakapan Ponselnya tanggal 3/3/2017 keduanya tidak setuju dan menolak pembangunan Pelabuhan terpadu /kontener karena akan mengganggu dan merusak negeri adat, dasarnya kami tidak setuju, tegasnya.

Kontributor Desa Merdeka juga sempat membuat komunikasi ponsel dengan Kepala Desa 3/3/2017 yang disebut Bapa Raja Waai yang baru saja dilantik. Atas konfirmasi itu Bapa raja Waai menjelaskan bahwa semua perencanaan pembangunan diserahkan kepada Pemerintah daerah. Menurutnya terserah dari pemerintah daerah karena semua perencanaan itu dari pemerintah Daerah.

Tidak saja para pemangku jabatan pemerintah Negeri yang dihubungi,tetapi atas komunikasi dengan Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anthonius Sihaloho melalui ponselnya tanggal 3/3/2017 mengakui bahwa benar setelah ketemu Bapa Raja Waai, prinsipnya mendukung, tiba-tiba sebagian masyarakat negeri Waai menolak, ini pembangunan untuk Orang Waai dan Maluku. Terserah masyarakat Waai ini untuk kepentingan mereka juga.

Diakui bahwa hasil study kelayakan dari Belanda sudah selesai, dan baru ketemu dengan staf pemerintah negeri Waai tetapi masyarakat belum. Ketika ditanya tentang informasi bahwa Negeri Waai akan diangkat, gimana pendapat bapa, dikatakan lokasi pembangunan bukan dilokasi perkampungan tetapi sebelum negeri Waai ada jalan alternative yaitu didepan jalan baru itu lokasinya terdapat sebagaian pohon-pohon mangrove. disitu lokasinya, bukan diperkampungan, hanya saja ada satu-satu rumah. Butuh sosialisasi dan pendekatan lagi kepada masyarakat. Dan diharapkan pembangunan ini untuk mengangkat masyarakat Waai ujarnya. (6/3/2017/*Chris).