Desa Merdeka – Jakarta : Komunitas Perokok Bijak menggelar diskusi santai untuk mengenal dan menyikapi cukai dan rokok ilegal. Pembahasan yang dilakukan secara santai dan dalam suasana hangat serta interaktif mengupas pentingnya peranan cukai industri hasil tembakau (IHT) terhadap penerimaan negara dan bagaimana rokok ilegal merupakan suatu ancaman.

Salah satu bentuk pendapatan negara adalah cukai yang diperoleh dari produk rokok. Dengan cukai yang prinsip dasarnya untuk membatasi konsumsi dan dibebankan kepada para konsumen, ternyata telah memberikan kontribusi sekitar 10 persen terhadap penerimaan negara.

“Barang-barang yang dikenakan cukai saat ini adalah hasil produksi tembakau yang terdiri dari 9 jenis, minuman beralkohol dan alkohol murni. Objek baru cukai, sesuai undang – undang, dapat ditentukan oleh Departemen Keuangan (DepKeu),” kata Ishak, sebagai salah satu narasumber dalam diskusi yang digelar di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (19/2/2016).

Dan dalam diskusi yang bertajuk “Mengenal dan Menyikapi Cukai dan Rokok Ilegal” bersama Komunitas Perokok Bijak itu, Ishak menyampaikan bahwa, sesuai undang – undang, cukai yang dibebankan oleh Pemerintah terhadap produk hasil tembakau, adalah maksimal sebesar 57% dari harga banderol yang ada pada kemasan produk rokok. Ishak juga menambahkan bahwa, bahkan masih ada pajak – pajak lainnya yang dikenakan terhadap produk rokok, yaitu pajak rokok daerah dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Beban cukai dan pajak – pajak lainnya dikenakan terhadap produk rokok dalam negeri dan rokok impor. Adapun sistem cukai yang bisa dipilih, sesuai undang – undang, oleh pemerintah dapat berbentuk ad valorem (persentase dari harga banderol), spesifik (tarif cukai yang dipatok secara rupiah per batang) atau kombinasi dari kedua sistem tersebut. Saat ini, yang digunakan adalah sistem cukai spesifik yang secara administrasi adalah yang paling bagus dan menguntungkan pemerintah.

Selain cukai, produk rokok dikenakan pajak rokok daerah yang bernilai 10 persen dari nilai cukai (atau sekitar 5,7 persen dari harga banderol) dan PPN sebesar 8,7 persen dari harga banderol.

70 persen dari harga jual rokok diambil oleh pemerintah

Seluruh cukai dan pajak yang dibebankan terhadap seluruh merek rokok yang legal beredar di Indonesia memang sangat signifikan. Menurut perkiraan perhitungan yang disampaikan oleh Ishak, sekitar 70 persen hasil penjualan rokok menjadi penerimaan negara. Sedangkan sisanya yang 30 persen, digunakan sebagian besar untuk pembelian bahan baku serta pengupahan tenaga kerja. Keuntungan produsen dan mata rantai suplai hingga warung – warung hanyalah sebagian kecil dari porsi 30 persen tersebut.

Menurut beberapa perkiraan, di Indonesia sendiri ada sekitar 3.000 merek rokok legal yang beredar luas. Dengan jumlah merek yang sebesar ini, jelas sekali pendapatan negara dari hasil produksi rokok atau tembakau sangat potensial untuk penghitungan kas negara.

Namun sayangnya, dengan potensi produksi hasil tembakau yang cukup fantastis terhadap potensi pemasukan kas negara tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan yang tepat yang juga melindungi industrinya dan konsumen-nya. Salah satunya dikatakan Ishak adalah peningkatan beban cukai yang ditanggung oleh produsen atau konsumen rokok setiap tahunnya. Jika kondisi ini tidak dikendalikan, potensi negatif lain yang muncul di kalangan masyarakat adalah peredaran rokok ilegal yang semakin merajalela.

“Semakin agresif pemerintah menaikkan cukai rokok, maka potensi rokok ilegal semakin tinggi, seperti yang telah diungkapkan dari beberapa studi universitas” kata Ishak menyikapi.

Peningkatan ini, disampaikan Ishak lagi, adalah sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Semakin ditingkatkan cukai yang dibebankan ke produk IHT yang legal, akan semakin membuat produsen rokok tersebut terjepit. Hasilnya produksi semakin melemah lantaran tingginya biaya produksi, sementara kondisi ekonomi dari konsumen belum tentu mendukungnya.

Bahaya Pertumbuhan Rokok Ilegal dan Potensi Kerugian Negara

Lebih lanjut, jika masyarakat tidak mampu lagi membayar biaya produk rokok legal yang mereka konsumsi, mereka akan condong mencari rokok yang ilegal dengan harga yang jelas jauh lebih rendah dari rata-rata. Apalagi rokok ilegal tersebut sama sekali tidak membayar cukai yang jelas sangat merugikan negara.

Sayangnya, Ishak menyampaikan posisi krusial ini sudah disampaikan kepada Departemen Keuangan agar bijak dalam menaikan tarif cukai. Hanya saja disebutkan Ishak, pihak pemerintah melalui DepKeu tersebut tak begitu meresponnya dengan baik.

“Pembayaran cukai dan pajak IHT yang sekitar 70%, jelas membuat produsen rokok sering complain apabila kenaikan tarifnya tinggi. Kami bersama teman-teman sesama produsen atau asosiasi rokok sampai ke DepKeu untuk mengadukannya. Tapi kita sering dianggap seperti kaset rusak karena yang diadukan selalu hal yang sama” ungkapnya.

Dari segi tenaga kerja, IHT yang memperkerjakan sekitar 400.000 pekerja juga diterpa situasi sulit sejak tahun 2014. Banyak pabrik yang telah merumahkan pekerjanya yang perkiraan jumlahnya sekitar 30.000 pekerja hingga saat ini.

Dalam menyikapi kasus peredaran rokok ilegal tersebut, Ishak pun membeberkan hasil survei yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada (UGM). Dalam survei tersebut, Ishak menyampaikan UGM menemukan peningkatan yang cukup signifikan terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia, dari 6 persen dari total estimasi volume industri di tahun 2010 hingga hampir 12 persen di 2014. Dari data yang didapati tersebut, potensi pendapatan kas negara jelas tidak optimal. Ishak menegaskan meningkatnya peredaran produksi rokok ilegal tersebut dapat bersumber pada tingginya cukai yang dibebankan terhadap produk rokok di Indonesia, yang jelas sangat mempengaruhi harga dan daya beli masyarakat.

“Salah satu faktor pertumbuhan pada kenaikan rokok legal adalah tingginya beban cukai,” ungkapnya.

Konsumen rokok dapat apa?

Di akhir diskusi, komunitas Perokok Bijak yang terbentuk oleh para konsumen yang peduli terhadap hak konsumen rokok, diwakili oleh Ika, sebagai Humas, mempertanyakan apa yang diperoleh konsumen dari yang telah dibayarkan ke pemerintah dalam cukai dan pajak – pajak nya. Dengan semakin dibatasinya pergerakan konsumen rokok untuk dapat mengkonsumsi produk tersebut dan meningkatnya cukai yang harus dibayarkan, maka sudah selayaknya para konsumen juga harus mendapatkan perlindungan, uncap Ika. |Perokokbijak.Com|