Desa Merdeka – Jakarta : Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI /2013 yang mana pelaksanaan Pemilu Pileg bersamaan dengan dengan Pemilu Pilpres tahun 2019 yang pelaksanaannya berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dipandang merupakan keputusan yang berpotensi memasung , memandulkan Demokrasi yaitu yang terkait dengan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Presidensial Threshold sebesar minimal 20 persen dari jumlah kursi DPR Rl atau 25 persen perolehan suara berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

Menurut Panitia Pengarah dari Komite Independen Konvensi Bakal Calon Presiden dari Presidium Alumni 212, Aminuddin SE, MM, penerapan Presidensial Threshold sebagaimana Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Presidensial Threshold sebesar minimal 20 persen dari jumlah kursi DPR Rl atau 25 persen perolehan suara berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 tersebut telah memunculkan berbagai perdebatan, penolakan dan rasa kecewa karena dicurigai hanya akan menguntungkan pihak pihak tertentu khususnya kepentingan partai dan pihak penguasa saat ini.

“Penerapan Presidensial Threshold sangat berpotensi mencederai nilai demokrasi yang mendatangkan kekecewaan yang mendalam bagi sebagian besar rakyat indonesia yang masih menghormati, mempercayai bahwa pemilihan umum umum Presiden secara langsung merupakan sistim yang disepakati sebagai sarana perwujudan demokrasi yang paling bermartabat dalam rangka pemberian mandat amanah rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Republik Indonesia.” Kata Aminuddin, Senin(12/3) di Rumah Rakyat, Jalan Tebet Timur Dalam No.133, Jakarta Selatan.

Sikap politik yang dipertontonkan oleh wakil wakil rakyat yang ada di DPR itu sebagaimana yang terlihat pada hasil keputusannya terkait Presidensial Threshold menunjukkan buruknya politik para politisi yang sama sekali tidak hanya mempertontonkan kehendak melanggengkan kekuasaan tanpa mempertimbangkan dinamika politik yang ada dimasyarakat. Menurut Sekretaris Jenderal Front 45 (F45) Hans Suta Widhya pihaknya membangun kesadaran di internal organisasi F45. “Ki Gendeng Pamungkas kini tengah membangun Poros Langit. Hanya orang baik yang ingin bertobat yang cocok memimpin negara ini. Bila Allah berkehendak, niscaya akan terjadi.” Jelas Hans Suta pada media massa. Hans pun menjelaskan ada 666 program andalan Ki Gendeng Pamungkas dalam membangun bangsa ini dari keterpurukan. Salah satunya adalah menembak mati koruptor dan bandar narkoba yang sudah diputus hakim. “Itu dilakukan dilakukan oleh Presiden sendiri nantinyai. Mirip Presiden dari Philipina, menembak bandar narkoba. Semua itu untuk membuktikan demi menyelamatan anak bangsa yang terpuruk dan terabaikan.” Tutup Hans.