Desa Merdeka – Ambon : Menakar keterpurukan pendidikan di Provinsi Maluku berdasarkan hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) ditingkat nasional tahun 2018 dimana provinsi Maluku berada diperingkat Ke 34 . Namun untung tak dapat diraih ,malang tak dapat ditolak Maluku bukannya naik peringkat tetapi sudah sangat terpuruk dimana hasil UKG ditingkat nasional tahun -tahun sebelumnya provinsi Maluku berada diperingkat 33 turun berada diperingkat terakhir dari semua provinsi di Indonesia yaitu peringkat ke 34 .

Untuk itu perlu direvieuw lagi karena sangat memalukan orang Maluku yang dulunya terkenal pintar dan cerdas seperti Om Yo Leimena bisa mencapai karier sampai menjadi pejabat Presiden beberapa kali. Sebut Saja alm Prof.Dr. Yerit.A. Siwabessy mentri tenaga Atom Nasional pertama. Prof.Dr.Eliezer Soumahu ahli atom yang berada di negara Paman Sam dan lainnya.

Para pengambil kebijakan dan keputusan didaerah ini sepertinya membuat pembiaran bersama berbagai pihak yang bertanggung jawab atas manajemen pendidikan baik ditingkat Provinsi, Kabupaten-kota – Kecamatan sampai desa-negeri dikepulauan Maluku ini.

kenapa kejatuhan UKG yang sangat memalukan rakyat Maluku itu ?

Sebagai praktisi pendidikan dan pemerhati Pendidikan dalam takaran yang ditemukan berbagai indikasi yang selama ini antara lain ;

  1. Sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi bagi para guru di tahun 2018 sudah seharusnyalah ada evaluasi secara komprehensip dari dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota terhadap hasil UKG tahun 2016 pada peringkat ke 33 yang terendah untuk mengetahui secara jelas tentang kwalitas pendidik dan peserta ujian di berbagai kabupaten/kota sehingga dapat mendeteksi kelemahan dan kekurangan itu letaknya dimana.

  2. Saat provinsi Maluku berada pada peringkat 33 dari hasil UKG tahun 2016 lalu, ternyata belum sepenuhnya dibangun sebuah sistem manajemen pengendalian mutu    pendidikan yang memadai untuk menakar kualitas pendidikan guru menghadapi Uji kompetensi Guru tahun 2018 dalam bentuk sebuah persiapan yang matang.

3. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan pelatihan guru dan pelatihan lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan provinsi Maluku hanya bersifat project orientet bukan pada orientasi mutu. Mengapa demikian, karena pelaksanaan proyek-proyek pelatihan pendidikan yang seharusnya dilakukan selama sekian hari tapi ternyata dalam pelaksanaannya waktu pelatihan kurang dari target waktu yang telah ditetapkan. Itu artinya tidak memperhatikan mutu tapi hanya asal-asalan dengan tujuan ialah untuk menghabiskan dana dan menyelesaikan proyek.

4. Kebijakan-kebijakan pendidikan yang ditempuh oleh pengelola pendidikan provinsi dan pengelola pendidikan kabupaten/kota tidak sinkron atau tidak sejalan. Sebagai contoh: hasil rapat kerja pada tingkat provinsi menyangkut kebijakan pendidikan kebanyakan mubasir karena tidak dilaksanakan ditingkat kabupaten/kota dengan alasan dana yang tidak tersedia.
Contoh: Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala sekolah ( MKKS) dan kegiatan lainnya yang telah disepakati tapi tidak terlaksana dan kebanyakan dibebankan kepada sekolah-sekolah sementara anggaran di provinsi dan kabupaten/ kota sudah tersedia.

5. Kinerja dan disiplin guru di provinsi Maluku saat ini sangat menurun jauh sekali. Hal ini dapat dilihat dari: sikap, perilaku, kepedulian dalam melaksanakan tugas tugas sebagai guru baik dalam membuat persiapan maupun pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas/sekolah. Hal ini disebabkan karena orientasi para guru jaman now hanya terfokus pada sertifikasi guru dengan tujuan memperoleh tunjangan sertifikasi guru. Kemauan atau upaya guru untuk meningkatkan kompetensinya sangatlah terbatas sehingga penguasaan kompetensi guru sangat kurang yang berdampak pada hasil uji kompetensi guru (ukg).

6. Pengangkatan dan penempatan guru oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan/permintaan sekolah artinya guru mata pelajaran tertentu yang sangat sangat dibutuhkan oleh sekolah ternyata guru yang ditempatkan oleh Dinas Pendidikan bukanlah guru yang dibutuhkan tapi guru yang berlatar belakang pendidikan lain.Contoh : kekurangan guru IPA disekolah tertentu tapi yang ditempatkan bukan guru yang berlatar belakang IPA. artinya guru mengajar mata pelajaran tersebut tidak sesuai kompetensinya.

7. Pembinaan kompetensi guru seperti pelatihan penataran bagi guru belum merata kebanyakan guru-guru dipelosok hampir tidak mendapat kesempatan untuk ikut karena masalah anggaran sehingga selama sekian tahun ada guru yang belum pernah ikut kegiatan peningkatan pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru.

8. Lembaga penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di Maluku yang punya peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan di Maluku tidak bisa berbuat banyak karena lembaga ini punya keterbatasan tenaga Widyaiswara. Kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan pendidikan di LPMP provinsi Maluku hanya sebatas untuk pembinaan guru SD dan guru SMP sedangkan untuk guru SMA dan guru SMK harus mengikuti diklat di luar daerah Maluku. Kualitas dan kemampuan Widyaiswara pada LPMP Maluku juga harus ditingkatkan karena apapun yang terjadi jika kualitas widyaiswara baik maka kualitas guru itu otomatis baik.

9. Penempatan orang -orang/tenaga yang duduk di jabatan birokrasi Pendidikan Provinsi maupun kabupaten/kota di Maluku ini harus ditinjau kembali karena ternyata orang orang yang ditempatkan sebagai pejabat pendidikan itu kebanyakan bukan orang-orang yang berlatar belakang profesi Pendidikan tetapi mereka berasal dari latar belakang yang bukan pendidikan. Akibatnya karena tidak menguasai konsep dan substansi pendidikan maka dalam menyusun perencanaan pendidikan, pelaksanaan pendidikan, pengawasan pendidikan, monitoring dan evaluasi tidak tepat sasaran dan kebanyakan mubazir.

Hal hal Yang telah disampaikan diatas adalah faktor faktor yang dominan dan dapat berpengaruh terhadap rendahnya mutu pendidikan di provinsi Maluku. Selain itu tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada faktor faktor lain yang juga turut berpengaruh bagi mutu pendidikan seperti ; dukungan orang tua siswa, kontribusi dan partisipasi masyarakat, kemauan belajar dari peserta didik, LPTK di Maluku yang berkualitas dan harus bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas, tanggung jawab DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam penetapan anggaran pendidikan yang memadai (20%) bagi pendidikan.

Semoga tulisan singkat ini mendorong kita semua untuk berpikir dan turut membantu mengatasi keterpurukan mutu pendidikan di Maluku tercinta ini. Sekian dan terima kasih. Wassalam.

Penulis : Dominggus Latuihamallo, M.Sc.
Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Pendidikan di Maluku. Alumni Pasca Sarjana Curtin University of Technology Perth, WA ( Master of Science).