Desa Merdeka – Sambas : Direktur Lembaga Pengembangan Masyarakat Pedesaan (Gapemasda), Syafruddin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu mengawasi penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

“Tahun ini Kabupaten Sambas mendapatkan ADD dari pemerintah pusat jauh lebih besar dibandingkan jatah tahun 2015. Oleh karena itu kami mengajak masyarakat desa, LSM dan para pemuda untuk berperan aktif dalam mengawasi bantuan dana desa tersebut,” katanya di Sambas, Kamis(12/5).

Syafruddin mengatakan aparat desa yang diberikan amanah dalam mengelola dana desa harus transparan serta jangan disalahgunakan karena akan berurusan dengan hukum.

“Rincian penyaluran dana desa harus dipublikasi di papan pengumuman di setiap desa atau media massa dan harus disampaikan kepada masyarakat secara terbuka tentang pemanfaatannya di lapangan,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sambas, Misni Safari mengatakan, untuk mengantisipasi penyelewengan dana desa, kepala desa dapat melakukan kerja sama atau berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Sambas terkait dengan penggunaan anggaran desa.

“Dengan adanya kerja sama dengan kejaksaan penggunaan dana desa dilakukan sesuai mekanisme terkait dengan persoalan hukum nya. Kita dukung jika ada desa yang mau melakukan itu,” ujarnya.

Politisi dari Partai Amanat Nasional ini melanjutkan pihak kejaksaan melalui bidang Datun pasti mau bekerja sama dengan memberikan fasilitas penegakan, bantuan dan pelayanan hukum.

Selain itu Misni meminta peran aktif Pemerintah Daerah dalam mengawasi dana desa. Salah satu yang bisa dilakukan, adalah membuka sentra pengaduan masyarakat atas mal administrasi aparat desa.

“Selain bantuan hukum, juga perlu adanya punishment bagi desa-desa yang tidak memenuhi rekomendasi audit inspektorat daerah. Karena hingga saat ini, belum ada mekanisme punishment yang jelas bagi Desa yang tidak memenuhi rekomendasi audit dari inspektorat daerah,” ujarnya.

Ditekankan pada seluruh perangkat desa, agar terbuka dan siap menjawab pertanyaan pertanyaan masyarakat desa. Sebab, melalui sifat terbuka tersebutlah prinsip akuntabilitas dapat terwujud.

“Semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perangkat desa, masyarakat desa dan NGO, mari bersama-sama menyatukan tekad melaksanakan mandat Undang-Undang Desa secara sungguh-sungguh,” kata dia. |beritacenter.com|