Maluku termasuk 4 Kategori Korupsi .

Maluku termasuk 4 Kategori Korupsi .

Ambon-Desamerdeka. Kasus-Kasus Korupsi di Maluku yang sering terkatung Katung maupun hilang seperti ditelan bumi mendapat sorotan keras oleh anggota Senat Republik Indonesia (DPD) Prof.DR.John Piris. Hitung punya hitung hampir seluruh kabupaten kota terperangkap diwilayah distorsi penyimpangan anggaran Daerah maupun Negara.Ketika contributor Desa merdeka menemuinya di Hotel Manise tanah tinggi Ambon memberikan keterangan Pers, tentang dugaan Kasus –kasus korupsi di Maluku baik Bupati, Kuasa pengguna anggaran UUDP , Bank Maluku, dan sebagainya.Menurutnya ada beberapa teori, yaitu Korupsi karena serakah, korupsi karena kesempatan,corruption adalah desain dan regulasi ,korupsi besar secara masif. Dikatakan bahwa yang terjadi di Indonesia dan di Maluku pejabat yang sudah punya satu mobil mau lagi dua atau tiga. Punya rumah satu,mau lagi dua dan seterusnya ini namanya serakah.Korupsi yang dilakukan juga karena ada kesempatan ,menduduki jabatan dan berkuasa. Namun ada korupsi karena sebuah desain dan regulasi yang merupakan kepentingan partai tertentu.itu terjadi di DPR ketika aturan yang sudah dibuat bagi pemenang pemilu menjadi ketua DPR,dirobah lagi. Ini menyebabkan korupsi yang berbasis lembaga.
Yang satu ini adalah korupsi yang dilakukan paling keras ,korupsi yang dilakukan untuk menguasai ekonomi ,politik sampai oligarcki secara masif.
Untuk itu diharapkan penegak hukum tidak boleh tebang pilih,dan jangan menghindar dari jeratan hukum.Hukum di Indonesia tidak dihargai karena Hukum di Indonesia Produk Politik.Hukum itu ada tapi tidak ditegakan secara benar,disebabkan politik merasuk Hukum.
Mirdal katakan : bangsa-bangsa di Asia selatan adalah bangsa –bangsa lembek dan menurut Prof.Dr John Piris adalah bangsa-bangsa brengsek.Hukum di Indonesia bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa abal-abal. Dan yang merusak adalah soal system.sehingga terjadi praktek budaya politik rasa kasihan, tidak enak,politik culture merusak leader culture.
Maluku harus melakukan perbaikan tapi juga pembaruan sistem penegakan Hukum terpadu.
Ketika dikejar tentang kasus Lodewyk Bremer dimana Kuasa Pengguna Anggaran tidak dipersoalkan para penegak Hukum,akibatnya para pelakunya menghindar dari jeratan hukum. Menurutnya orang yang melakukan cara cara yang tidak terpuji baik pelaku maupun penegak hukum dalam menjalankan fungsi penyelidikan maupun penyidik masuk juga 4 kategori korupsi yaitu : , yaitu Korupsi karena serakah, korupsi karena kesempatan,corruption adalah desain dan regulasi ,korupsi besar secara masif . Untuk itu diminta agar para penegak hukum di Maluku mengutamakan Etika Moral. Jangan tebang pilih,dan jangan menghindar dari jeratan hukum,misalnya Koruptor masuk penjara,tapi dia masih bisa memberikan ujian bagi mahasiswa, Bupati yang korupsi masih dilantik lagi menjadi Bupati.tersangka dibebaskan. Berbagai pola korupsi yang diungkapkan oleh Profesor John Piris,bahwa hukum di Indonesia adalah produk politik,dan ketika dikejar kenapa hukum di Indonesia tidak dihargai ,dengan menunjuk teori Mirdal yang mengatakan bahwa Bangsa Bangsa di Asia selatan adalah bangsa lembek,bangsa brengsek.Hukum itu ada tapi tidak ditegakan secara benar,disebabkan politik merasuk hukum. Hukum di Indonesia yang dilaksanakan bangsa ini adalah bangsa abal-abal.Sistem yang merusak.
Perbincangan tentang kasus Repo Bank Maluku ,maupun masalah mark up pembelian kantor cabang Bak Maluku di Surabaya yang melibatkan petinggi Bank Maluku yang mengalami kerugian Rp.262 miliar , dan mark up dari 54 Milyar ,menurutnya adalah sebuah kebijakan yang keliru,kebijakan yang mengandung unsur pidana harus dipidanakan.Dan bila tidak dikonsultasikan sejak awal dengan BI dan OJK dan matangkan dengan parlemen ( DPRD Maluku)maka itu tidak akan terjadi.yang brengsek brengsek adalah broker atau yang melanggar aturan Bank.Kasus Repo Bank Maluku sama dengan century dimana Broker yang punya perusahan tukar nama.Sebaiknya semua yang terkait diusut tuntas dan bisa memberikan efek jera bagi pelakunya.
Saran Profesor : kepada penegak hukum di Maluku harus menjadi primus interparis,utamakan Etika Moral.tidak sedikit penegak hukum yang terlibat. (19/10/*Chris)