Desa Merdeka – Jakarta : Partai politik di Senayan maju tidak gentar memperjuangkan kebutuhan mereka. Mayoritas fraksi di parlemen sepakat bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD, & Dewan Perwakilan Daerah cuma cutikalau mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah.

Sedangkan anggota TNI, Polri, & aparatur sipil mesti mundur diwaktu ikut pilkada. hal tersebut terungkap dalam konsinyasi antara Komisi II & pemerintah dalam revisi Undang-Undang No. 8 Th 2015 mengenai Pilkada di Jakarta, Kamismalam(21/4/2016).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mewanti-wanti Dewan Perwakilan Rakyat tak mengabaikan putusan MKsebab berpotensi dibatalkan kembali.

“Pertimbangan mutlak dalam putusan Mahkamah Konstitusi merupakan adanya perlakuan tidak serupa antara satu jabatan dgnjabatan yang lain. Seandainya Dewan Perwakilan Rakyat hendak membolehkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadicalon kepala daerah tidak dengan mundur, mesti serta memperlakukan sama utk PNS & jabatan yang lain buat tak mundur,” kata Hamdan dikala dihubungi Sarana Indonesia.

Ketua Komisi II Rambe Kamarul Era beralasan diharuskannya anggota TNI, Polri, & aparatur sipil negeri mundur dikarenakan UU melarang mereka terlibat dalam politik praktis.

“Di UU masing-masing mereka tak boleh terlibat dalam politik praktis jikalau tetap berstatus anggota aktif maka benar-benarmesti mundur dulu,” tutur Rambe.

Faktor itu tertuang dalam UU No. 34/2004 berkaitan TNI, UU No. 2/2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia, & UU No. 5/2014 mengenai ASN.

“Kalau bagi anggota dewan, ga ada basic undang-undangnya,” imbuh Rambe.

Tapi, menurut Zoelva, justru putusan Mahkamah Konstitusi yg menyebut anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD, Dewan Perwakilan Daerah, TNI/Polri, & ASN mesti mundur diwaktu mengikuti pilkada, telah jadi norma hukum.

“Justru, putusan Mahkamah Konstitusi itulah yg jadi UU,” cetusnya.

Kurang Adil

Mantan hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menilai sikap Dewan Perwakilan Rakyat condong mengutamakan keperluan sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi amat sangat cocok jadi tata cara menjalankan pesta demokrasi.

“Jelas demokrasinya tak sehat (bila Dewan Perwakilan Rakyat diskriminatif). Dewan Perwakilan Rakyat mesti fair-lah. Tetapi,aku percaya keinginan Dewan Perwakilan Rakyat tak bakal gol dikarenakan kekuatannya dalam menciptakan UU cuma 50 %. Mereka pula perlu persetujuan dari pemerintah,” imbuhnya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta Dewan Perwakilan Rakyat tak mengubah keputusan UU No. 8/2015 yg pada awal mulanya diuji di Mahkamah Konstitusi.

“Jika tak(mundur), pilkada cuma bakal dibuat yang merupakan arena buat coba-coba,” menurutnya.

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, & Interaksi Antarlembaga (FKDH)Kementerian Dalam Negara Ansel Tan menyampaikanpemerintah bergeming.

“Pemerintah sekarang tetap berpegang kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Terkait usulan itu (Dewan Perwakilan Rakyatcuti) pemerintah dapat konsultasi dgn Mahkamah Konstitusi lantaran itu menabrak putusan Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Terkecuali soal diatas, pasal lain yg tetap tarik-menarik adalah tentang calon perseorangan.

Anggota Komisi II dari Fraksi NasDem Luthfi A Mutty mengharapkan persyaratan dukungan konsisten antara 6,5% persen-10prosen dari list pemilih masih.

“Tak ada penambahan presentasi dukungan,” ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat calon nonpartai mesti dikasih tempat dalam pilkada. Terlebih, calonnya bersih &kompeten.

“Kalau terlampaui tinggi (persyaratannya) sbg alternatif kelak susah jadinya,” ujarnya.

Terkait sanksi utk parpol yg tak mengusung calon dalam pilkada, Luthfi menyampaikan Dewan Perwakilan Rakyat & pemerintahterhadap dasarnya sepakat usulan sanksi itu dihapus atau tak menjadi diterapkan dalam poin revisi.

Bagi parpol, mengusung calon adalah hak bukan kewajiban.

Terhadap rapat konsinyasi Rabu 20 April, disepakati penguatan kepada Tubuh Pengawas Pemilu. Dinas itu bakal mengadili,memantau, & memberikan sanksi jika berjalan sengketa pilkada.