Desa Merdeka – Abdya : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ida Budiati mengatakan, dalam Peraturan KPU No. 5 tahun 2015 tidak ada aturan yang menyebut perangkat desa (gampung-Aceh) tidak boleh menjadi anggota Panitia Pemeilihan Kecematan (PPK) dan Panitian Pemungutan Suara (PPS).

Penjelasan Ida Budiati ini menanggapi keterangan Ketua Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Aceh Barat Daya (Abdya) Idris kepada wartawan, Rabu (27/07/2016). Idris menyebut aparatur gampung tidak dibenarkan menjadi anggota PPK dan PPS.

“Berdasarkan yang saya pahami, sesuai dengan PKPU No. 5 tahun 2015 tidak dicantumkan kalau aparat desa tidak boleh menjadi anggota PPK dan PPS,” katanya menjawab pertanyaan wartawan usai mengisi acara penyelenggaraan tahapan Pilkada di Abdya, Kamis (28/07/2016).

Sementara bagi mereka yang menjabat pendamping gampung harus memilih salah satu diantaranya. ”Apakah mau menjadi PPK-PPS atau tetap menjadi pendamping gampung. Kalau masih tetap menjadi pendamping gampung, maka tidak boleh jadi PPK dan PPS,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Panwaslih Abdya Idris yang juga Ketua KNPI Abdya ini menegaskan, sesuai aturan aparat gampung baik keuchik, sekdes maupun pendamping gampong tidak dibolehkan menjadi anggota PPK atau PPS. Keterangan itu menyikapi kabar adanya perangkat desa yang dilantik KIP menjadi anggota PPK dan PPS di wilayah Kabupaten Abdya. |Habadaily.com|